Pemerintahan

Waduk Darma Lepas dari PDAU, Dampaknya Seperti Apa?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setelah membahas bagaimana regulasi dan birokrasi menghambat langkah PDAU dalam mengembangkan usaha, kini muncul satu pertanyaan besar: bagaimana dampak kehilangan pengelolaan Waduk Darma terhadap kondisi keuangan dan eksistensi PDAU? Waduk Darma, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan PDAU, kini telah dialihkan kepada PT Jaswita Jabar. Keputusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi, baik … Baca Selengkapnya

Birokrasi Menghambat PDAU? Kadin Soroti Regulasi yang Kaku

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setelah menyoroti potensi wisata yang belum maksimal akibat keterbatasan strategi bisnis, ada satu permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian serius yaitu birokrasi yang menghambat langkah PDAU dalam mengembangkan usaha. Dalam diskusi yang digelar oleh podcast Kuningan Mass yang diupload pada Kamis (20/3/2025), Wakil Ketua Kadin Kuningan, Dani Nuryadin, menegaskan bahwa regulasi … Baca Selengkapnya

Potensi Wisata Kuningan Belum Maksimal? Ini Penyebabnya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Jika perubahan status hukum PDAU menjadi PT Perseroda dianggap sebagai solusi untuk menyelamatkan perusahaan daerah di Kuningan, maka muncul pertanyaan lain yaitu mengapa destinasi wisata yang dikelola PDAU masih kalah bersaing dengan yang dikelola pihak swasta atau Bumdes? Wakil Ketua Kadin Kuningan, Dani Nuryadin, menyoroti hal itu dalam podcast bersama Kuningan Mass … Baca Selengkapnya

Solusi Atasi Kemandekan PDAU: Ubah Status Hukum Jadi PT?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Jika selama ini PDAU dianggap tidak mampu berkontribusi optimal bagi daerah, mungkin ada satu faktor utama yang perlu dievaluasi yaitu status hukumnya. Sejumlah pakar menilai bahwa perubahan dari Perumda menjadi PT Perseroda dapat menjadi solusi utama agar PDAU lebih fleksibel dan mampu menarik investor. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Kadin Kuningan, … Baca Selengkapnya

Benarkah PDAU Jadi Beban Daerah? Ini Fakta yang Perlu Diketahui

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setelah mencermati berbagai perdebatan mengenai pembubaran PDAU, kini muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting: benarkah perusahaan daerah tersebut benar-benar menjadi beban bagi Kabupaten Kuningan? Ataukah ada faktor lain yang belum banyak diketahui publik? Wacana bahwa PDAU hanya membebani daerah berangkat dari asumsi bahwa perusahaan itu tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan … Baca Selengkapnya

Delman di Kuningan Bakal “Hilang” Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran, 169 Kusir Dapat Kompensasi Rp 3 Juta

oleh

KUNINGAN (MASS) – Karena dianggap bakal memperparah kemacetan yang terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, angkutan tradisional seperti Delman atau Andong dilarang beroperasi di Jawa Barat. Kebijakan itu juga berlaku di Kabupaten Kuningan yang memang terkenal masih banyak Delman. Karenanya, pada Kamis (20/3/2025) kemarin, ratusan kusir delman dikumpulkan di Teras Pendopo Kabupaten … Baca Selengkapnya

PD Aneka Usaha (PDAU) Kuningan Terancam Bubar? Ini Kata Kadin

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik seputar keberlangsungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan semakin memanas. Wacana pembubaran perusahaan daerah tersebut semakin santer terdengar seiring dengan anggapan bahwa PDAU tidak berjalan sesuai ekspektasi dan hanya menjadi beban daerah. Namun, apakah benar solusi terbaik adalah membubarkannya? Dalam podcast Kuningan Mass yang menghadirkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri … Baca Selengkapnya

Deregulasi untuk Efisiensi dan Pencegahan Korupsi, Pemerintah Siapkan Rp. 20 Triliun Kredit Investasi

oleh

JAKARTA (MASS) – Pemerintah terus mengakselerasi deregulasi guna meningkatkan efisiensi anggaran dan meminimalisasi potensi korupsi. Dilansir dari laman resmi Komdigi RI, dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (19/03/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, reformasi regulasi harus dilakukan secara besar-besaran agar sektor industri padat karya lebih kompetitif dan investasi … Baca Selengkapnya

Hemat Hingga Rp. 100 Triliun, Setiap Keluarga Wajib Punya Rekening, Efisiensi Bantuan Sosial Ditingkatkan

oleh

JAKARTA (MASS) – Pemerintah semakin serius dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya langkah itu dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (19/03/2025). … Baca Selengkapnya

Perantau, Jangan Lupa Akses Mudikpedia 2025 Sebelum Pulang!

oleh

JAKARTA (MASS) – Menyambut arus mudik Lebaran 1446 H, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan solusi informasi terpadu dengan meluncurkan Mudikpedia 2025, sebuah buku elektronik (e-book) yang menyediakan berbagai informasi penting bagi pemudik. Peluncuran itu bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik berjalan lancar, aman, dan menyenangkan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa Mudikpedia … Baca Selengkapnya