Pemerintahan

PKS Soroti LPJ APBD 2025: WTP Bukan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi PKS menegaskan capaian tersebut belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan … Baca Selengkapnya

Pemkab Kuningan Bayar Bunga Bank Sampai Rp 2 Milliar Pertahun, Fraksi Amanat Restorasi Desak Audit Investigasi Pemanfaatan Asset Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PAN dan NasDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, menyorot tajam Laporan Pertanbggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025. Hal itu tertuang dalam PU Fraksi Amanat Restorasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026) kemarin. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulyanti, SE itu, … Baca Selengkapnya

Meski Puji WTP, Gerindra Beri Wanti-wanti Pemda Soal Pelaksanaan APBD, Bukan Penyerapan tapi  Kualitas Hasil Pembangunan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memuji apa yang dicapai Pemkab Kuningan mendapat opini WTP dari BPK, setelah pada tahun sebelumnya sempat mendapat opini WDP dari BPK. Meski begitu, dalam PU Fraksi Gerindra yang ditandatangani Ketua Toto Tohari dan Sekretaris H Eman Suherman SE itu, Pemkab diberi beberapa catatan kritis tentang penyelenggaraan APBD … Baca Selengkapnya

Sempat Terhutang Berbulan-bulan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan Segera Cair, Total Rp 14 Milliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sempat terhutang selama berbulan-bulan, hak keuangan  dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (tunjangan) dipastikan segera cair. Hal itu dipastikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan, U Kusmana SSos MSi yang juga Sekda, pasca Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 tersebut, telah ditandatangani Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar … Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP Soroti Rendahnya PAD hingga Utang Daerah dalam PU Pertanggung Jawaban APBD 2025

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (3/7/2026). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh Rosalina Devi Yanti. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa … Baca Selengkapnya

Bukan Koperasi Merah Putih, Bupati Resmikan Gerai KUNCI BUNDA di Pasar Kepuh, Jual Sembako Harga Miring

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar resmi meluncurkan Gerai KUNCI BUNDA (Kuningan Cegah Inflasi Kerja Sama Bulog dan Pemerintah Daerah) di Pasar Kepuh Kuningan, Senin (29/6/2026). Gerai KUNCI BUNDA kerjasama Pemkab Kuningna dan Perum Bulog Cirebon itu menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dengan harga yang terjangkau, … Baca Selengkapnya

Kuningan Gagas Program GENTING, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, MBG Tak Cukup?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah ada program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyasar anak-anak, hingga ibu hamil, ibu menyusui dan balita, ternyata tak membuat Pemerintah Kabupaten Kuningan berpuas diri. Untuk mendorong anak tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai cita-citanya, Pemkab Kuningan menggelar Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Tingkat … Baca Selengkapnya

Rokok Ilegal Banyak Beredar, KDM Beri Penghargaan ke Satpol PP Karena Memberantas

oleh

KUNINGAN (MASS) – In this economy, rokok ilegal banyak beredar dan jadi piiihan warga. Pasalnya, dengan harga yang jauh lebih murah dari pada rokok dengan pita cukai, warga tetap bisa menghirup “asap kesukaan” dengan berbagai jenis dan rasa. Tapi tanpa cukai, tembakau yang “diisap” warga adalah ilegal, dan jelas tak membuat adanya pemasukan pada negara. Hal … Baca Selengkapnya

LPJ APBD 2025; Belanja Pegawai Capai Rp 1,3 Trilliun, Bansos Rp 6 Milliar, Hibah Rp 57 Milliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Gaji pegawai masih menjadi salah satu pos terbesar dalam belanja daerah Pemkab Kuningan. Hal itu disampaikan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, saat membacakan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD, awal pekan ini. Dari total belanja daerah sebesar Rp 2,9 Trilliun, pos anggaran … Baca Selengkapnya

Meski WTP, Target Retribusi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Ternyata Tekor

oleh

KUNINGAN (MASS) – Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang angka PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi dari sisi retribusi di tahun 2025. Hal itu disampaikan Buati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, dalam Pengantar Nora Keuangan perihal LPJ pelaksanaan APBD TA 2025, saat Rapat Paripurna DPRD, awal pekan ini. Meski secara keuangan mendapat opini WTP … Baca Selengkapnya