Pemerintahan

Jawab PDIP Soal Utang Piutang Daerah, Bupati Singgung Perubahan Tarif BPJS dan Tunggakan RSUD 45 Rp 12,6 Miliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menjawab setiap PU Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (7/7/2026) siang tadi di Gedung Dewan. Bupati, pertama kali menanggapi PU Fraksi PDIP. Mulanya, ia berterima kasih atas … Baca Selengkapnya

Gara-gara Tunjangan Dewan, Deden dan Guruh Dipanggil Kejaksaan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kuningan, Selasa (7/7/2026). Diketahui, keduanya dimintai keterangan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kuningan dalam rangka penyelidikan yang tengah berlangsung. Usai menjalani … Baca Selengkapnya

WASPADA! Penipuan Catut Nama Wabup, Tawarkan Bantuan Donasi untuk Masjid, Tapi Minta Foto Buku Tabungan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pencatutan nama pejabat untuk dugaan penipuan kembali terjadi. Kali ini yang dicatut adalah Wakil Bupati Kuningan Hj Tuti Andriani SH M Kn. Dimana muncul percakapan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Wakil Bupati Kuningan dan menawarkan bantuan donasi untuk tempat ibadah. Dalam percakapan tersebut, pelaku kemudian meminta korban mengirimkan nomor rekening beserta … Baca Selengkapnya

Persoalan Sampah, Kotoran Hewan dan Jalan Rusak Jadi Sorotan Fraksi PKB; LPJ APBD TA 2025

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti berbagai aspek dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh, Hj Inayah Hadiatnika, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menilai masih banyak aspek pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibenahi. Mulai dari efektivitas penggunaan … Baca Selengkapnya

Ada Perumda Nihil Kontribusi, Golkar Juga Singgung Kepersertaan BPJS Jadi Kendala Layanan Kesehatan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan secara khusus menyoroti tentang perusahaan umum daerah (Perumda) yang ternyata minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan ada yang nihil. Hal itu diutarakan Fraksi Golkar, dalam Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, baru-baru ini. “Agar berkonsentrasi terhadap … Baca Selengkapnya

SiLPA Rp 39 Milliar Tapi Ajukan Pinjaman Rp 99 Milliar, Fraksi PPP-Demokrat Pertanyakan Arah Kebijakan Fiskal Bupati

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PPP dan Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan, pasca memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban APBD TA 2025. Pasalnya, meski mendapat WTP dari BPK, di tahun tersebut Pemkab Kuningan punya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) lebih dari Rp37 miliar, tapi tetap mengajukan pinjaman. … Baca Selengkapnya

PDRB Masih Rendah, Analis Dorong Kuningan Optimalkan Potensi Energi dan Pariwisata

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kabupaten Kuningan dinilai masih memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Meski berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuningan berada di posisi kedua terendah di antara kabupaten di Jawa Barat, kondisi tersebut justru dinilai menyimpan … Baca Selengkapnya

PKS Soroti LPJ APBD 2025: WTP Bukan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi PKS menegaskan capaian tersebut belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan … Baca Selengkapnya

Pemkab Kuningan Bayar Bunga Bank Sampai Rp 2 Milliar Pertahun, Fraksi Amanat Restorasi Desak Audit Investigasi Pemanfaatan Asset Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PAN dan NasDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, menyorot tajam Laporan Pertanbggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025. Hal itu tertuang dalam PU Fraksi Amanat Restorasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026) kemarin. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulyanti, SE itu, … Baca Selengkapnya

Meski Puji WTP, Gerindra Beri Wanti-wanti Pemda Soal Pelaksanaan APBD, Bukan Penyerapan tapi  Kualitas Hasil Pembangunan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memuji apa yang dicapai Pemkab Kuningan mendapat opini WTP dari BPK, setelah pada tahun sebelumnya sempat mendapat opini WDP dari BPK. Meski begitu, dalam PU Fraksi Gerindra yang ditandatangani Ketua Toto Tohari dan Sekretaris H Eman Suherman SE itu, Pemkab diberi beberapa catatan kritis tentang penyelenggaraan APBD … Baca Selengkapnya