Pemerintahan

Pemkab Pamer Ribuan Produk Hukum, Advokat Ini Justru Soroti Perda Miras dan Regulasi Pariwisata yang Dinilai Mandul

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan tercatat telah menerbitkan sebanyak 6.110 produk hukum sejak tahun 2021. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan tingginya aktivitas regulasi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun di balik banyaknya aturan yang lahir, muncul kritik keras terkait lemahnya implementasi sejumlah produk hukum di lapangan. Hal itulah yang disoroti praktisi Hukum Abdul Haris SH. Ia … Baca Selengkapnya

PDAM Kuningan dan BBWS Beda Paham Soal CSR

oleh

KUNINGAN(MASS) – Hubungan antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kamuning Kuningan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dilaporkan mulai mencair. Sebelumnya, PDAM sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan BBWS saat akan mengevaluasi SP3 yang telah ditindak lanjuti. Hal itu yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan, Jajang Jana. Ia mengatakan, sempat ada kendala dan … Baca Selengkapnya

Jalur Bendungan – Langseb Berlubang Hingga Saluran Air Terbuka, Warga Pasang Kayu Darurat, Dr Tohana Minta Pemda Jangan Abai

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kondisi akses jalan penghubung Bendungan–Langseb kembali menuai sorotan setelah bagian jembatan (di atas saluran) yang rusak di lokasi tersebut hanya diganti dengan susunan kayu secara darurat oleh warga. Solusi sementara itu dibuat agar kendaraan masih bisa melintas, meski jelas tidak menjamin keamanan pengguna jalan. Ruas jalan yang berada di tengah area persawahan … Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Dolar Ke Rupiah Pecahkan Sejarah, Pidato Prabowo Dianggap Tak Sesuai Realitas

oleh

KUNINGAN(MASS) – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) – ditayangkan juga oleh YouTube Setpres – mengenai naiknya nilai tukar dollar picu perbincangan di tengah masyarakat. Presiden RI ke 7 itu menyebut kenaikan dolar tidak berdampak pada warga desa karena mereka bertransaksi … Baca Selengkapnya

Diwarning BBWS dengan SP-3, Penataan Jaringan Pipa ke Indramayu oleh PAM Kuningan Belum Ditunaikan

oleh

KUNINGAN(MASS) – Kaitan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang mendapat teguran keras dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), ternyata hingga kini masih belum rampung ditunaikan sepenuhnya. Poin penataan jaringan pipa yang masih tidak sesuai aturan dan CSR baru terkomunikasikan ke BBWS dengan baik. Kepastian tersebut didapat setelah Komisi II DPRD Kuningan … Baca Selengkapnya

Hanya Ramai di Dunia Maya, KORPRI Juga Tak Terima Laporan Resmi Soal Foto Tak Senonoh ASN

oleh

KUNINGAN (MASS) – Soal ramainya foto tak senonoh ASN di lingkungan Pemkab Kuningan, ternyata tidak ada laporan secara resmi. Hal itu diamini baik oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kuningan. Ketua KORPRI Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, mengaku hingga saat ini soal foto tak senonoh … Baca Selengkapnya

Operasional Rp 60 Miliar Tapi Pemasukan Daerah Minim, Komisi II Targetkan Rp 4 Milliar dari PAM Kuningan untuk PAD

oleh

KUNINGAN (MASS) – Lama tak terdengar, persoalan yang ada di tubuh Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mulai dari SP3 BBWS, hingga dana operasional yang tinggi, kembali dipertanyakan. Bukan tanpa soal, persoalan di tubuh PAM Kuningan itu sempat menjadi bahasan serius DPRD Kuningan. Jajang Jana, Ketua Komisi II DPRD Kuningan angkat bicara kala … Baca Selengkapnya

Soal Foto Tak Senonoh ASN, BKPSDM Sebut Kewenangan Pembuktian Ada di APH

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beredarnya foto tak senonoh ASN yang bekerja di lingkup Pemerintah Kuningan, mendapat sorotan banyak pihak. Bahkan, beberapa pihak mendesak agar penanganannya segera tuntas. Pasalnya, foto tak senonoh itu dianggap jadi contoh tak pantas sebagai pegawai negeri. Foto yang beredar memperlihatkan seorang perempuan selfie tanpa busana yang menutupi area dengan. Belum jelas kenapa … Baca Selengkapnya

Wacana KDM; Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Jalan Berbayar, Setuju Warga?

oleh

JABAR (MASS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan skema kebijakan baru terkait pengelolaan pajak kendaraan di Jawa Barat. Ia memunculkan gagasan untuk menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar. Menurut KDM -sapaan akrab Gubernur Jabar– konsep ini sedang dalam tahap pengkajian mendalam. Salah satu pertimbangannya adalah untuk menciptakan rasa … Baca Selengkapnya

Ancaman Kemarau Ekstrim di Depan Mata, Pemkab Kuningan Gelar Rakor Antisipasi Kekeringan dan Karhutla

oleh

KUNINGAN(MASS) – Merespon suhu udara yang meningkat tajam dan ancaman musim kemarau ekstrem, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan bergerak cepat melakukan langkah pencegahan dengan mangadakan Rakor yang digelar di Ballroom Arya Kemuning, Gedung Pemkab Kuningan Lantai 3, pada Rabu (13/5/2026). Bupati Dian yang diwakili oleh Wakil Bupati Tuti Andriani, menekankan kondisi cuaca saat ini memerlukan … Baca Selengkapnya