KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya anggota DPRD dari PKB yang mengaku tidak terlibat pengadaan komoditas sembako bansos, anggota dari PKS pun mengeluarkan pernyataan serupa. Justru fraksi partai tersebut menegaskan, sejak awal fokus pada pengaduan masyarakat, bukan pada pengadaan.
“Sejak pandemi covid 19 Fraksi PKS lebih fokus terhadap penanganan covid. Berbagai upaya membantu masyarakat kita lakukan sebagai bagian dari kepedulian. Pemotongan gaji untuk membantu yang isoman, test gratis untuk yang terpapar, pembagian obat, suplemen dan vitamin, dan sebagainya,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati, Kamis (3/3/2022).
Saat bergulir bansos untuk masyarakat terdampak, lanjut Etik, FPKS fokus juga terhadap pengaduan yang banyak disampaikan oleh masyarakat, baik yang datang langsung ke fraksi, saat reses atau datang ke rumah.
Aspirasi tersebut langsung disampaikan saat rapat kerja. Baik soal simpang siur data yang dianggap masih tumpang tindih, banyak penerima yang tidak sesuai kriteria, proses penyaluran dan yang paling penting masih banyak masyarakat yang belum menerima haknya.
“Sejak awal, FPKS fokus ke pengaduan masyarakat bukan ke pengadaan hehe..
Alhamdulillah anggota fraksi tidak ada yang terlibat seperti yang ramai diperbincangkan. Doakan kami agar fokus peduli dalam melayani masyarakat,” ucap Etik.
Diatakan, sesuai tupoksinya, utusan fraksi di komisi 4 secara khusus diminta untuk mengawasi semua alur BPNT ini. Fraksi PKS ingin semua berjalan dengan baik sesuai aturan. Bansos ini juga bisa bermanfaat tepat sasaran, tidak menjadi masalah baik sekarang atau pun di kemudian hari.
“Kami juga menghimbau masyarakat untuk membelanjakan BPNT/BLT dengan cermat sesuai peruntukkannya. Tidak boleh untuk bayar cicilan motor, beli roko, bayar pulsa atau kebutuhan yang bersifat konsumtif,” imbau Etik. (deden)
