Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Aduan Fordem “Dicueki” Bawaslu?

KUNINGAN (MASS) – Harapan para caleg untuk “membongkar” dugaan kecurangan pemilu, kelihatannya tinggal Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, aduan mereka Senin (6/5/2019) kemarin ke Bawaslu Kuningan tidak dapat ditindaklanjuti.

“Kalau batas waktu pelaporan sih sudah pas, tanggal 6 Mei itu paling lambat. Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Perbawaslu 18/2017. Tapi ada ketidaksesuaian dengan Pasal 7A peraturan yang sama,” jelas Ketua Bawaslu Kuningan, Ondin Sutarman SIP.

Intisari dari pasal 7A, kata Ondin, pelapor atau pemohon sengketa itu harus partai politik. Secara kelembagaan ketua dan sekretaris partai yang mesti mengadukan sebagai peserta pemilu. Sementara laporan yang ia terima, bukan dari partai politik.

“Kalau masalah bu Sri Laelasari (Caleg Gerindra), itu yang lapornya timsesnya atas nama Roni Agus Pramono. Lalu pak Nana Rusdiana (Caleg Golkar) dan pak Atang (Caleg NasDem). Fordem melaporkan beberapa sekaligus menyerahkan data,” ungkapnya.

Menurut Ondin, semua orang bisa memberikan data. Namun syarat formil dan materilnya perlu dipenuhi agar laporan tersebut diregister oleh bawaslu. Ia menegaskan, sebetulnya siapa pun bisa mengajukan. Namun berdasarkan regulasi, pemohonnya harus peserta pemilu, yaitu partai politik.

“Jadi sampai kemarin (Senin, red) tidak ada pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu,” tegas Ondin.

Sementara itu, pada Senin (6/5/2019) sore, pentolan Fordem mendatangi kantor Bawaslu Kuningan. Mereka melaporkan berbagai hal kaitan dengan apa yang sempat dilontarkan pada audiensi di Aula KPU Kuningan tempo hari.

Caleg Gerindra, Sri Laelasari, meminta agar dibuka kembali dokumen data beberapa TPS yang dicurigai. Sewaktu meminta kepada KPU, lembaga tersebut mengarahkannya ke Bawaslu.

Dokumen tersebut diantaranya, data TPS 07 Kelurahan Cigadung, TPS 04 Kelurahan Windusengkahan, TPS 15 Kelurahan Cirendang, TPS 32 Kelurahan Kuningan, dan Berita Acara PPK Cigugur No 50/PL.03.1-P/3208.07/V/2019. (deden)

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kritik demi kritik datang pada hasil seleksi Pansel yang meloloskan aparat desa, Sekdes jadi Panwascam. Kali ini, komentar itu datang dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Mundurlah dari perangkat desa!”, begitu kalimat yang disampaikan akademisi sekaligus dosen hukum, Suwari Akhmaddhian menanggapi pemberitaan terkait perangkat desa yang terpilih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Praktisi hukum, advokat Peradi Asmanul Husna SH, mempertanyakan kinerja panitia seleksi (pansel) Panwascam dari Bawaslu Kabupaten Kuningan. Hal itu, menyusul adanya...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Pasca diumumkannya Panwascam terpilih, ternyata salah satunya adalah aparat desa, tepatnya jabatan sekertaris. Hal itu, sempat menuai  “riak” dan dirasa janggal,...

Advertisement