KUNINGAN (MASS) – Keberpihakan APBD 2020 terhadap kepentingan rakyat masih jauh dari harapan. Terbukti, dari total APBD sebesar Rp2,6 triliun, yang hendak dibelanjakan untuk kepentingan rakyat hanya senilai Rp776 milyar saja.
Angka ini diperoleh dari draft APBD 2020 yang baru saja ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (28/11/2019). Postur belanja daerah ternyata masih jauh lebih besar untuk belanja tidak langsung ketimbang belanja langsung.
Angka belanja tidak langsung (belanja pegawai dan lain-lain) mencapai Rp1,8 triliun. Sedangkan belanja langsung (program-program pembangunan) hanya senilai Rp776 milyar. Itupun masih terkurangi oleh biaya-biaya lain dalam pelaksanaannya.
Pada pos belanja tidak langsung tersebut, paling tinggi dihabiskan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,3 triliun.
PAD Kuningan Makin Kecil?
Bicara pendapatan daerah, paling besar diperoleh dari dana perimbangan yang mencapai Rp1,8 triliun. Sedangkan target PAD (pendapatan asli daerah) Kuningan sendiri yang ditetapkan hanya sebesar Rp322 milyar.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya, PAD ini mengalami penurunan. Bupati H Acep Purnama MH sempat menanggapi penurunan tersebut.
“Kita sampaikan apa adanya dulu sesuai kemampuan. Daripada nanti apa yang sudah disampaikan ternyata tidak tercapai. Saya optimis ada kenaikan,” tandasnya usai paripurna, Kamis.
Lebih jauh ia menjelaskan, kaitan dengan PAD ini ditinjau dari siatuasi dan alur kebijakan. Semisal banyaknya pertambangan pasir yang tutup dan izinnya masih perpanjangan, berdampak pada PAD.
“Kita tak memungut. Dan banyak hal lain lagi yang memengaruhi ketidaktercapaian,” kata Acep.
Orang nomor satu di kota kuda itu pun sempat menjelaskan kaitan dengan besarnya dana hibah untuk Polres sebesar Rp3 milyar dan Tim Saber Pungli Rp750 juta.
“Yang penting, kalau semua untuk kebaikan daerah, gak masalah,” jawabnya.
Soal biaya tak terduga (BTT) yang angkanya mencapai Rp7,4 milyar, Acep menyebutkan definisi BTT. “Jelas definisinya kan suatu hal yang belum bisa diprediksikan tapi wajib kita cadangkan,” ujarnya .
Ukuran atas besaran dana 7 milyar tersebut, imbuh Acep, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. “Tujuh milyar itu untuk apa saja, termasuk untuk longsor, bencana alam, perbaikan-perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Simpel aja kok,” ucapnya.
Sedangkan sebelumnya, mantan anggota dewan, Masuri SPd sempat menanggapi pengeposan biaya tak terduga. Menurut dia, jika suatu peristiwa atau bencana yang terulang, idealnya masuk ke dinas teknis.
“Kan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Soal biaya tak terduga ini regulasinya sudah jelas,” tandas pria yang menjabat ketua DPD KNPI Kuningan itu. (deden)
