Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

"Katanya Visi Kuningan Maju"

KUNINGAN (MASS) – Pasca disahkannya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Kabupaten Kuningan tahun Anggaran 2020 beberapa waktu silam yang sempat menuai beragam polemik dan kontroversi dari pihak birokrat, maupun dari para pengamat politik lokal, wartawan, mahasiswa hingga masyarakat umum. Hal tersebut semakin “memanas” dengan dengan hasil jumlah anggaran yang dialokasikan untuk rakyat yang hanya 776 Milyar dari total keseluruhan RAPBD kabupaten kuningan yang berjumlah 2,6 Trilyun.
Terdapat hal-hal yang harus dikupas tuntas mengenai pengalokasian anggaran tersebut dan menjadi sorotan utama khusus nya bagi masyarakat yang akan “menerima” dana tersebut. Apabila kita mengacu pada visi dan misi kabupaten kuningan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang tertera bahwa pemerintah kabupaten kuningan (pemda) ingin mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mencapai petumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
Berdasarkan visi dan misi tersebut, sudah sepatutnya pemerintah kabupaten kuningan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyerapan RAPBD untuk mengembangkan sektor sektor potensional yang dapat dijadikan sumber mata pencaharian. Namun dengan alokasi anggaran yang “hanya” 776 Milyar apakah cukup untuk mewujudkan cita cita tersebut?
Dalam hal ini, Pemda seperti “menutup mata” akan kepentingan hajat masyarakat umum kabupaten kuningan serta tumpang tindih antara visi dan misi dengan realisasi kebijakan melalui RAPBD 2020. Walaupun Masyarakat tidak terlibat langsung penganggaran dengan terperinci, mereka hanya berharap bahwa dengan “political will” nya mempercayakan kepada pemda untuk alokasi anggaran yang sesuai dan adil serta menutup rapat celah yang kemungkinan besar dapat dimanfaatkan oleh oknum birokrat yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai mahasiswa, penulis tidak ingin masyarakat kebingungan dan terbelenggu dalam rantai kemiskinan tak berujung, yang justru disebabkan oleh pemda yang tidak becus dalam menyusun RAPBD dan seolah menganggap masyarakat tidak perlu tahu apa apa tentang perencanaan anggaran daerah. Jangan sampai para birokrat di”jinak”kan oleh ketukan palu sidang dan menjadi tidak berdaya untuk mengubah suatu kebijakan atas dasar aspirasi masyarakat, dimana dalam demokrasi terdapat istilah “suara rakyat adalah suara Tuhan” dan alam kutipan lirik lagu musisi legendaris iwan fals “Saudara dipilih bukan dilotre”.***
Achmad Irsyad Imanuddin
Ketua Umum PK IMM FKIP Uniku

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna HUT Kabupaten Kuningan ke 522 yang diselenggara kan oleh DPRD Kuningan merupakan sebuah refleksi pembenahan pembangunan daerah. “Dimana Pemerintah...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Panik, nampaknya menjadi kata yang dapat menggambarkan situasi terkini dunia khususnya di Kabupaten Kuningan dengan penyebaran pandemi covid-19 (corona) yang meningkat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Panik, nampaknya menjadi kata yang dapat menggambarkan situasi terkini dunia khususnya di Kabupaten Kuningan dengan penyebaran pandemi covid-19 (corona) yang meningkat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada APBD 2020 hasil evaluasi gubernur, rupanya terdapat satu program yang dihapus. Ini berdampak pada hilangnya angka miliaran rupiah yang sebelumnya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pasca disahkannya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Kabupaten Kuningan tahun Anggaran 2020 beberapa waktu silam yang sempat menuai beragam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Keberpihakan APBD 2020 terhadap kepentingan rakyat masih jauh dari harapan. Terbukti, dari total APBD sebesar Rp2,6 triliun, yang hendak dibelanjakan untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Paska Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020 Kamis (28/11/2019), para pimpinan DPRD langsung bergegas ke Bali. Mereka ikut bersama pengurus Kadin Kuningan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tidak memakan waktu lama pembahasan RAPBD 2020 rampung. Kamis (28/11/2019) ini DPRD Kuningan akan mengetuk palu penetapan sekitar pukul 09.00 WIB....

Editorial

KUNINGAN (MASS) – Dari total 50 anggota DPRD, terdapat lebih dari 20 orang yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap berpihak atau tidaknya APBD 2020 kepada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bertepatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa, Rabu (25/9/2019), ketua dan wakil ketua dewan sementara sudah memimpin Rapat Paripurna DPRD. Bersama 7 fraksi...

Advertisement