KUNINGAN sedang berusaha membuka pintu bagi investasi. Melalui Kuningan Investment Summit 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan menawarkan 295 aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, terutama ketika daerah membutuhkan sumber pendapatan baru tanpa terus membebani masyarakat melalui pajak dan retribusi.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, tampaknya ingin mengubah aset yang selama ini menjadi beban pemeliharaan menjadi sumber kekuatan ekonomi.
Gagasannya masuk akal. Aset tidur harus dibangunkan. Tanah kosong harus memiliki nilai tambah. Bangunan yang tidak produktif semestinya bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Tetapi, ada satu pertanyaan yang rasanya perlu kita renungkan bersama.
Apakah membentangkan karpet merah bagi investor sudah cukup untuk membuat Kuningan menjadi daerah yang ramah investasi?
Saya khawatir, persoalan Kuningan bukan semata-mata terletak pada kemampuan menawarkan aset, melainkan pada kemampuan seluruh ekosistem daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Investor datang membawa modal, perhitungan bisnis, target keuntungan, dan batas waktu. Mereka membutuhkan kondusivitas, kecepatan pelayanan, kepastian hukum, kejelasan tata ruang, serta akuntabilitas biaya.
Investor tidak bisa menunggu tanpa kepastian. Mereka memiliki jadwal, kewajiban kepada pemodal, dan perhitungan risiko yang tidak bisa terus-menerus ditunda oleh ketidakjelasan birokrasi maupun tarik-menarik kepentingan.
Di sinilah tantangan Kuningan sesungguhnya.
Pemerintah mungkin sudah membuka pintu, tetapi bagaimana jika di tengah perjalanan muncul ketidakpastian kebijakan? Bagaimana jika perizinan berjalan lambat? Bagaimana jika setiap rencana investasi selalu berhadapan dengan perbedaan persepsi yang tidak pernah menemukan ruang penyelesaian?
Kita tentu tidak sedang menginginkan LSM kehilangan daya kritisnya, pers kehilangan kebebasan pemberitaannya, atau masyarakat kehilangan hak menyampaikan keberatan.
Justru sebaliknya.
Pengawasan, kritik, dan kontrol publik merupakan bagian penting dari pemerintahan yang sehat. Namun, kritik harus bertumpu pada fakta, hukum, dan kepentingan publik. Begitu pula pemerintah, tidak boleh menjadikan alasan investasi untuk mengabaikan lingkungan, hak masyarakat, maupun ketentuan perundang-undangan.
Yang dibutuhkan adalah kesamaan semangat, bukan keseragaman pendapat.
Pemerintah harus terbuka dan akuntabel. Investor harus patuh terhadap hukum. LSM harus kritis sekaligus objektif. Pers harus menjalankan fungsi kontrol secara profesional. Masyarakat harus memperoleh ruang partisipasi yang adil.
Sebab, investasi yang sehat tidak lahir dari pembungkaman kritik, tetapi dari kepastian bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.
Kita juga perlu belajar dari pengalaman. Citra daerah tidak ramah investasi tidak selalu terbentuk karena satu kebijakan atau satu peristiwa. Terkadang, ia tumbuh dari akumulasi ketidakpastian, proses yang berlarut-larut, perbedaan tafsir regulasi, dan komunikasi yang tidak menemukan titik temu.
Sekali kepercayaan investor terganggu, membangunnya kembali membutuhkan waktu.
Karena itu, Kuningan Investment Summit jangan berhenti sebagai panggung promosi aset dan pertemuan dengan calon pemodal. Ia harus menjadi momentum membangun kesepahaman seluruh elemen daerah tentang masa depan ekonomi Kuningan.
Kita tentu berharap 295 aset yang ditawarkan benar-benar menjadi sumber pendapatan baru, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan sekadar berpindah dari aset tidur menjadi persoalan baru di kemudian hari.
Pada akhirnya, investor tidak hanya membeli peluang dari sebuah daerah. Mereka juga mempertimbangkan karakter daerah tempat mereka akan menanamkan modal.
Karpet merah bisa dibentangkan pemerintah dalam satu hari. Tetapi kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi bertahun-tahun.
Jangan sampai pemerintah sudah bersusah payah mengundang investor dari luar, sementara kita sendiri belum selesai membangun kesepahaman di dalam rumah.
Sebab, daerah yang ramah investasi bukan hanya daerah yang pandai mengundang pemodal, melainkan daerah yang mampu memberikan kepastian, menjaga keadilan, dan merawat kondusivitas tanpa kehilangan keberanian untuk dikritik.
Oleh: Dadan Satyavadin