KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menyusun langkah strategis untuk pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih MSi menekankan forum ini adalah ruang bagi legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk berkolaborasi. Ia berharap proses ini menghasilkan perencanaan yang lebih matang dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Ujang Kosasih mengingatkan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD periode 2025-2029. Ia menegaskan pentingnya keselarasan program daerah dengan pusat.
“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 menjadi tahapan yang tak kalah penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN periode tahun 2027-2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Ujang.
Tantangan anggaran menjadi salah satu sorotan utama, terutama terkait penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Ujang mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan.
“DPRD berharap perlu dilakukan secara intensifikasi, optimalisasi melalui sumber-sumber yang ada dan menggali potensi baru melalui pemutakhiran data wajib pajak serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, sektor pertanian tetap menjadi fokus utama karena merupakan tulang punggung mayoritas penduduk Kuningan. Ujang juga menyoroti pentingnya kemudahan bagi para investor.
“Pemerintah Daerah hendaknya merealisasikan 10 program unggulan. terutama program unggulan ‘Someah Kasemah’ dalam rangka memudahkan ruang investasi di Kabupaten Kuningan,” tambahnya.
Terkait isu lingkungan dan tata ruang, Ujang menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengawal regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, ia memberikan perhatian khusus pada infrastruktur pengairan yang belum optimal.
“DPRD mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan langkah koordinasi dengan pemerintah pusat,” tandasnya.
Masalah kesejahteraan sosial seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, hingga kesehatan juga tak luput dari pembahasan. Ujang menekankan perlunya tindakan nyata dalam menangani masalah gizi buruk.
“Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terutama penanganan stunting di Kabupaten Kuningan seperti pengadaan alat antropometri dan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal,” tuturnya.
Ujang berharap dokumen perencanaan yang disusun nantinya tidak kaku, melainkan mampu menjawab tantangan zaman.
“DPRD kembali menekankan perlunya suatu dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel, sebagai hasil kolaborasi lintas sektor yang harmonis,” pungkasnya. (raqib)
