KUNINGAN (MASS) – Bendahara Pembangunan Masjid sekaligus Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Sukadana, Maman, memberikan tanggapan terkait audiensi yang digelar oleh tokoh agama dan masyarakat Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, di Balai Desa Sukadana pada Senin (24/2/2025). Audiensi tersebut mempertanyakan transparansi keuangan dalam pembangunan masjid.
Maman menjelaskan bahwa pihak panitia telah melakukan upaya transparansi dengan memaparkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan masjid pada beberapa bulan sebelumnya.
“Sekitar lima bulan lalu, kami sudah mengekspos RAB, LPJ bahkan ditampilkan di infokus. Data transparansi pemasukan dari para donatur juga ada, bahkan untuk donatur yang meminta tidak disebutkan namanya tetap dicatat oleh panitia,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pada saat pemaparan LPJ yang berjalan dua malam, menuntut LPJ dibacakan secara rinci dari awal sampai pertemuan akhir.
“Pertemuan terakhir mereka tidak hadir, padahal mereka yang menuntut. Kita sudah sajikn data selengkap mungkin sampai rekening panitia ditampilkan,” tambahnya.
Menurutnya, audiens menerima atas audiensi tersebut, serta mau mencari solusi untuk perkembangan kedepan, karena kedepan targetnya kubah masjid.
“Kami mencari solusi agar kubah bisa terpasang. Akhirnya diputuskan untuk melakukan penggalangan dana dari masyarakat dengan kesepakatan kontribusi per rumah. Anggaran yang dibutuhkan sekitar 243 juta, bukan 300 juta seperti yang diberitakan,” jelasnya.
Saat ini pemasangan kubah progressnya sudah berjalan, bahkan panelnya telah di kirim ke Masjid Al-Barokah sejak Hari Sabtu Kemarin.
“Walaupun iuran dari masyarakat belum terkumpul 100%, baru masuk sekitar 50 %. Tapi kita tetap komitmen atas amanah tanggung jawab ini,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menanggapi pergantian ketua dan sekretaris panitia pembangunan masjid yang disebut-sebut karena masalah transparansi, ia membantah tuduhan tersebut.
“Pergantian ketua terjadi dua kali. Ketua pertama, Ustadz Aonillah, mundur bukan karena masalah transparansi, melainkan karena beliau sejak awal berjanji hanya akan menjabat sampai tahap pengecoran DAK. Setelah itu selesai, beliau mengundurkan diri secara wajar,” ungkapnya.
Maman juga menegaskan bahwa penggalangan dana dilakukan secara transparan dan melibatkan tim RT/RW yang kemudian melaporkannya secara berjenjang ke Lurah, Bendahara, Ketua Panitia, hingga Kepala Desa.
“Setiap Jumat kami umumkan pendapatan iuran di masjid, mulai dari RT hingga keseluruhan desa. Catatan keuangan juga didistribusikan secara transparan ke RT, RW, Lurah, Bendahara Umum, Ketua Panitia, Kepala Desa, dan Sekretaris,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sampai saat ini penggalangan dana masih berjalan dan masyarakat tetap berkontribusi.
“Logikanya, jika masyarakat merasa tidak nyaman atau panitia tidak transparan, pasti mereka sudah berhenti mendukung. Namun kenyataannya, iuran masih berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Selain pengalangan dana untuk Kubah dari masyarakat, ia Juga berupaya menghadirkan solusi lain dengan mengadakan event Baksos Trail pada tanggal 16 Feb 2025. Di hadiri oleh sekitar 421 peserta offroader dari Kota Kuningan maupun dari luar kota, serta hasilnya di alokasikan untuk menambah biaya Kubah.
Maman memaparkan bahwa sejak pembongkaran masjid pada September 2022 hingga Februari 2025, pembangunan masjid baru berjalan dua tahun lebih. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2,5 miliar, sementara pendapatan dari iuran masyarakat sebesar Rp 720.000 per kartu keluarga (KK). Dengan jumlah sekitar 1.000 KK, seharusnya terkumpul Rp 720 juta, namun yang masuk hanya sekitar Rp 500 juta.
“Kami masih memiliki kekurangan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, kami melakukan donasi ke kota yang terkumpul sekitar Rp 300 juta. Selain itu, kami juga mendapat sumbangan dalam bentuk tenaga kerja secara swadaya, misalnya saat pengecoran yang melibatkan 100-200 orang,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan masjid di desa dilakukan secara gotong royong, tidak hanya dengan finansial, tetapi juga dengan tenaga dan jasa dari masyarakat.
“Anggaran Rp 2,5 miliar itu jika dihitung sudah mencapai Rp 2 miliar, namun yang masuk ke kas panitia tidak sebesar itu karena banyak dipotong oleh tenaga, jasa swadaya masyarakat,” pungkasnya. (ddn/mgg)
