Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Pantas Saja Kuningan Miskin Extreme, Ternyata Gara-Gara Gagal Bayar

KUNINGAN (MASS) – Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Saya baru menyadari kenapa data statistik Pusat maupun Provinsi mencatat pada tahun 2021 Kabupaten Kuningan (13.1%) menjadi daerah kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya (13.13%) yang status dan angka kemiskinannya sangat tinggi bahkan sangat, sangat extreme.

Ini tercatat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan mencapai 6,36 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kuningan meningkat dari yang tadinya 11,42 persen di tahun 2019, naik 1,41 persen atau menjadi 12,82 persen di tahun 2020.

Itu data dulu pada rentang tahun 2019, apabila kita melihat keterkaitannya dengan persoalan gagal bayar ini tentu ada kaitannya sangat erat, saya baru sadar Kuningan bisa miskin extreme gara-gara ulah Bupati Acep yang tidak bertanggung jawab.

Menurut data BPS pada rentang tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Kuningan mencapai 16 ribu jiwa, tahun berikutnya 2020 meningkat menjadi 19 ribu jiwa, kemudian 2021 menembus diangka 24 ribuan jiwa, sampai dengan 2022 tercatat angka kemiskinan diperkirakan pada titik 32 ribu an jiwa dengan penduduk di Kabupaten Kuningan yang hanya 1.1jt jiwa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Itu berarti dibanding dengan kenaikan angka kemiskinan daerah kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan persentasenya yang paling tinggi dan kenapa bisa dikatakan sangat extreme. Tidak menutup kemungkinan tiap tahunnya akan terus meningkat satu digit sampai dengan 70 ribuan jiwa pada tahun 2025.

Status miskin extreme ini akibat ulah kepada rencana pembangunan di semua sektor kehidupan oleh pemerintahan Bupati Acep, yang tidak menjunjung tinggi azas dan norma-norma kemanusian sesuai dengan pancasila sila ke dua Kemanusian yang Adil dan Beradab, dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada tahun sebelumnya terkesan Pemkab tidak ada upaya untuk menangani penyakit kesenjangan sosial ini, walaupun diterbitkannya Perbup No.18 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) Kabupaten Kuningan 2019-2023 itu, hanya sebatas aturan dan tidak ada action yang mengarah kepada penekanan angka kemiskinan tersebut diatas, malah menambah persoalan soal gagal bayar ini.

Berarti bila kita simak angka nominal gagal bayar yang menyentuh angka ratusan miliar ini, saya memprediksi sudah dilakukan secara terencana bukan hanya pada tahun 2022 saja, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya penyalahgunaan wewenang dan ketidakaturan pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan sehingga muncul soal gagal bayar baru-baru ini.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ditanya masalah DPRD memiliki pos anggaran untuk pokir sebesar 80 miliar agar ada pemangkasan dan sebagainya saya rasa itu bukan solusi yang baik untuk saat ini, karena apa? Pokir itu satu-satunya kegiatan yang sifatnya aspirasi dari masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan DPRD, peruntukan manfaatnya sangat jelas dan terasa menurut saya.

Mau dipangkas berapapun impactnya akan sangat terasa sekali, lebih baik daripada ada pemangkasan atau apapun itu lebih baik hilangkan saja sekalian pos anggaran dana pokir di dewan itu, hilangkan atau tunda dulu pembangunan proyek strategis yang ada di Kabupaten Kuningan, JLTS misalnya, toh itu tidak urgent-urgent banget.

Saya berharap Bupati Acep bisa menunda dulu itu, fokus penanganan miskin extreme, fokus masalah stunting, fokus masalah BPJS, fokus selesaikan gagal bayar, fokus kepada pembangunan akhlak generasi muda kita agar jangan setelah menjadi pemimpin tidak seperti “dirinya” yang dalam berbagai sektor pembangunan dan pengelolaan pemerintahan dianggap sangat gagal.

Untungnya dana BOS dan DD ditransper dari pusat langsung melalui rekening penerimanya masing-masing, kalau tidak dan masuk kas daerah sudah apa jadinya?

Advertisement. Scroll to continue reading.

Oleh: Dadang Abdullah Ketua DPC Hanura Kuningan

4 Comments

4 Comments

  1. Sera

    12 Februari 2023 at 20:26

    Kuningan memang hrs ada yg Pokal Krn masyaraktnya slalu nerimo&tdk tegas,jd dininabobokan cm hanya dngn aspal jln brp km dianggapnya wah…hrg kebutuhan poko mahal upah buruh murah,sawah banyak ironisnya mayoritas petani ttp yg beli beras ketengan banyak

  2. Yuliana

    12 Februari 2023 at 21:20

    Sedih saya mendengarnya kota kabupaten saya termasuk daerah miskin extrim padahal setau saya Kuningan termasuk daerah yang subur makmur tapi kenapa rakyat nya miskin semoga kedepan nya Kuningan lebih baik dan mempunyai pemimpin yang amanah amiin

  3. Juju Juhaerudin

    14 Februari 2023 at 06:24

    Kuningan milik keluarga pejabat yang menjabat dan keluarganya selalu diutamakan masuk jajaran PNS semua dinas padahal kemampuan jadi seorang PNS yang tidak sesuai keahliannya serta terstruktur dan sistematis
    Peluang rakyat yang tidak ada keluarga kerabat uang apalagi kolega sangat minim
    Permasalahan gagal bayar karena semua nilai sudah terkurangi dengan adanya setoran setoran semua para pihak departemen pemerintah untuk mengurangi nilai serta kualitas secara terstruktur dan sistematis
    Siapa dekat dengan pejabat dia dapat jabatan dan duduk tanpa di dukung dengan keahlian yang sesungguhnya
    #kuninganmiliksiapa?
    #rombakmanajemen
    #kuninganmaju?

  4. Juju Juhaerudin

    14 Februari 2023 at 06:31

    Fungsi DPRD pun yang mewakili rakyat tidak berfungsi dan berjalan dengan fungsinya dan cenderung ikut ambil daripada apa yang terjadi
    Semuanya diwakilkan, rakyat hanya nonton aja
    #KUNINGANMIRIS
    #TERSTRUKTURDANSISTEMATIS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Menjadi bahagia sudah menjadi sesuatu yang penting bagi mayoritas setiap orang, dan telah ditemukan bahwa kebahagiaan telah menjadi tujuan yang sangat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Fenomena “Gagal Bayar” mulai mencuat di Kabupaten Kuningan sejak tahun 2022 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2024 saat ini. Secara...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pendidikan adalah fondasi utama yang dapat membuka jalan bagi perempuan untuk mewujudkan potensi mereka secara penuh. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya Juru Bicara Dian-Tuti, Abdul Jalil Hermawan, menyinggung soal aktor gagal bayar di acara Pertuni, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pernyataan Kepala BAPPEDA KAB. KUNINGAN USEP SUMIRAT bahwa Kuningan pada tahun 2025 TIDAK PERLU KHAWATIR TIDAK ADA PEMBANGUNAN walaupun terjadi...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Baru saja dilantik, anggota DPRD Kabupaten Kuningan dihadapkan pada ekspektasi masyarakat yang tinggi. Namun, sejarah mengajarkan kita untuk skeptis. Setiap periode,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Hajat besar Kabupaten Kuningan tengah digear. Tidak hanya menjelang momentum HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kuningan saja, dalam dua bulan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – One of the essential parts in acquiring a foreign language is vocabulary. Without knowing vocabulary, students cannot master four language skills....

Government

KUNINGAN (MASS) – Berpotensi gagal bayar jika ritmenya tidak segera disesuaikan. Pasalnya, per 30Juni 2024 ini atau setengah tahun pemerintahan, target Pendapatan Daerah Kabupaten...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka....

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski berganti kepemimpinan yang kini dikepalai Pj Bupati Drs Dr Iip Hidayat M Pd, Kabupaten Kuningan kembali diprediksi mengalami defisit keuangan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Kuningan Caang 2023 bentukan DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal sentilan Rudi Geram agar Pansus tidak masuk angin, serta berstatement...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah (glukosa) diatas nilai normal. Diabetes bukan penyakit yang menakutkan, hanya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – “Kenikmatan sesungguhnya tidak berasal dari keberhasilan di akhir, tapi kenikmatan sesungguhnya terletak pada proses yang senantiasa terus dijalani dengan sepenuh hati”....

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca munculnya kritikan tidak adanya pemasukan dari sektor tempat parkir khusus ke PAD Pemkab Kuningan, pengelola parkir angkat bicara. Salah satunya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan negara adalah pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Berkaitan dengan usnur tersebut, di dalam suatu negara pasti...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Advertisement