KUNINGAN (MASS)- Isu yang beredar di masyarakat terkait di lingkup Kemenag bukan hanya masalah jual beli jabatan. Namun juga ada penekanan kepada semua pegawai agar memilih Carpes 01 semakin santer di bicarakan di masyarakat.
Terlebih banyak bukti bahwa yang tidak mendukung langsung dimutasi ataupun jabatannya diganti. Bukan hanya masalah Capres tapi juga berlaku untuk caleg DPRD, DPRD Jabar, DPD dan DPRI.
Terkait isu itu, Kepala Kemenag Kuningan Dr Hanip Hanfia MA pada Selasa (2/3/2019) dipanggil oleh pihak Bawaslu Kuningan. Kepada wartawan Hanip membantah pemanggilannya terkait masalah itu.
“Untuk koordinasi kedatangan saya ke Bawaslu. Jadi kami mendekati Pileg dan Pilpres ini untuk disampaikan kepada teman-teman untuk menjaga kondusifitas di daerah, karena jangan sampai dengan adanya Pileg dan Pilpres ini ada awal yang kurang bagus, jadi kami ingin menyapaikan kepada teman-teman agar bisa menyampaikan pesan moral agar warga masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi,” jelasnya.
Hanip menjamin netralitas ASN di lingkup Kemenag karena ada UU ASN yang menyatakan bahwa ASN harus netral, sehingga hal ini sangat jelas jangan ada dukung mendukung terhadap salah satu calon.
Pada kesempatan itu, Kepala Kemenag yang baru beberapa bulan bertugas di Kuningan ikut membantah, terkait adanya informasi ASN Kemenag yang mengarahkan kepada guru-guru RA untuk mencoblos salah satu capres. Begitu juga dengan pengarahan kepada caleg mulai dari daerah hingga pusat.
“Tidak ada karena kami pun kalau ada segera lapor termasuk pengarahan kepada caleg,” tandasnya.
Mengenai kepala MTs yang dimutasi karena tidak mau mendatangani surat dukungan kepada salah satu capres, Hanip juga menjelaskan tidak ada dan tidak terjadi. Dan ia mengatakan tidak mungkin karena masalah itu dipindahkan karena sudah jelas ASN harus netral.
“Makanya kami koordinasi ke sini minta petunjuk mendekati akhir ini, karena kami juga masyarakat Kuningan harus aman dan kondusif. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik,”
Sebelumnya, Kepala MTsN Kadugede Sueb yang dimutasi karena diduga tidak mau tanda tangani dukungan kepada capres No 01 membenarkan dipindahkan. Terkait masalah itu ia malah bertanya kata siapa? dan enggan berkomentar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kuningan Ondin Sutarman mengatakan, mengenai isu yang beredar pihaknya mendengar. Namun, hanya sebatas selentingan dan pemanggilan ini bukan karena masalah itu, tapi menanyakan langkah-langkah Kemenag untuk menjaga netralitsas ASN dan sejauh mana yang sudah dilakukan Kemenag.
“Ternyata sudah melakukan langkah-langkah yang cukup bisa diapresiasi yakni melakukan penyuluhan terkait kepemiluan dan menjaga netralitas agar pemilu berjalan demokratis,” ujar Ondin.
Mantan Ketua PWI dua periode itu mengatakan, terkait isu santer terkait pengarahan dan juga pemindahan Kepala MTs karena tidak mau menandatangaini dukungan kepada nomor 1, tidak dibahas.
Pihaknya menyarankan agar Kemaneg membuat netrailitas ASN dan juga melaksanakan apel dan surat edaran. Hal-hal ini belum dilaksanakan oleh Kemenag. (agus)
