tunjangan DPRD

Ketua Dewan Dibrondong Pertanyaan oleh Kejaksaan Selama 2 Jam

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, membenarkan dirinya telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan pada pagi tadi, Selasa (29/9/2026). Panggilan itu kata Zul, dirinya dimintai keterangan terkait persoalan tunjangan. “Dimintanya keterangan mengenai itu (tunjangan),” ujar Nuzul saat dikonfirmasi awak media. Nuzul mengatakan proses pemberian keterangan ini berlangsung sekitar dua jam. … Baca Selengkapnya

Dua Kali Datang Dua Kali Gagal Bertemu, FKGOL dan Linkar Desak Kejari Kuningan Buka Status Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tunjangan DPRD

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pertemuan yang dijadwalkan 14 dan 21 September 2026 belum terlaksana. FKGOL dan LINKAR meminta kepastian mengenai tindak lanjut dugaan tindak pidana Korupsi Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang menggunakan SK Bupati Nomor : 900/KPTS.413-SETWAN/2025. Tanda Tanya publik terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi tentang pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan … Baca Selengkapnya

Kejaksaan Running Kasus Tunjangan DPRD, Gilir Pemeriksaan Sekwan hingga Anggota Dewan, Senin – Rabu Panggil 7 Orang

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kuningan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan untuk menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan periode 2024-2026. Pemanggilan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor: PRINT-178/M.2.23/Fd.1/07/2026 tertanggal 1 Juli 2026. Dalam surat pemanggilan tersebut, terdapat tujuh … Baca Selengkapnya

Didesak Soal Dugaan Tunjangan DPRD “Ilegal”, Kejari Kuningan Akui Masih Kumpulkan Data

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah anggota Aliansi Masyarakat Kuningan (Alamku) mengelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Kamis (18/6/2026) siang. Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan terkait perkembangan laporan dugaan persoalan tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Dalam aksi ini, Alamku menyoroti lambannya proses penanganan laporan yang telah disampaikan kepada … Baca Selengkapnya

SK Tunjangan DPRD Punya Dasar, Kabag Hukum Terangkan Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Isu SK Tunjangan DPRD yang legalitasnya dipertanyakan karena dianggap muncul tanpa Perbup, dijawab oleh Kabag Hukum Setda Pemkab Kuningan, Mahardika Rahman SH MM. Ia menegaskan, anggapan SK Bupati tentang tunjangan dewan muncul tanpa dasar Perbup itu, adalah keliru. Hal itu didampaikan Mahardika, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Toni Kusumanto AP M … Baca Selengkapnya

Legalitas Penetapan Tunjangan DPRD dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

oleh

KUNINGAN (MASS) – Diskursus mengenai penggunaan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan tunjangan DPRD perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara dan pengelolaan keuangan daerah, bukan semata dalam logika politis atau sensasional. Substansi persoalan ini berkaitan langsung dengan asas legalitas, yakni prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tepat, dan … Baca Selengkapnya

SK Tunjangan DPRD Disoal, Kepala BPKAD Jelaskan Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Di saat Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyoroti polemik air, muncul polemik yang bergulir soal SK (Surat Keputusan) tentang tunjangan DPRD yang dianggap keliru di tahun 2025. Dianggap keliru oleh sebagian pihak, karena tunjangan DPRD dianggap tidak berdasar pada Perbup, alias tidak ada Perbupnya. Ditanya hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten … Baca Selengkapnya