Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Isu SK Tunjangan DPRD yang legalitasnya dipertanyakan karena dianggap muncul tanpa Perbup, dijawab oleh Kabag Hukum Setda Pemkab Kuningan, Mahardika Rahman SH MM. Ia menegaskan, anggapan SK Bupati tentang tunjangan dewan muncul tanpa dasar Perbup itu, adalah keliru. Hal itu didampaikan Mahardika, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Toni Kusumanto AP M … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Kuningan, Mahardika Rahman SH MH, menegaskan kesiapan pihaknya mendampingi RSUD Linggarjati, pasca kasus bayi meninggal, ditingkatkan Polres Kuningan dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu disampaikan Kabag Hukum Mahardika, kala dikonfirmasi Kuninganmass.com, Selasa (7/10/2025) siang. Mulanya, ia menjawab soal rekomendasi MDP (Majelis Disiplin Profesi). “Tembusan hasil rekomendasi dari MDP … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Aktivis muda Kuningan, Ilham Ramdhani, kembali angkat bicara polemik hasil seleksi direktur PAM Tirta Kamuning. Ia, berkomentar setelah Pemkab Kuningan melalui Bupati dan Kabag Hukum Setda, menjelaskan syarat pengalaman 5 tahun di perusahaan swasta. “Terimakasih atas respon dan penjelasan nya, apa yang disampaikan mungkin itu benar adanya karena saya bukan ahli hukum … Baca Selengkapnya