SK Tunjangan DPRD Disoal, Kepala BPKAD Jelaskan Begini

KUNINGAN (MASS) – Di saat Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyoroti polemik air, muncul polemik yang bergulir soal SK (Surat Keputusan) tentang tunjangan DPRD yang dianggap keliru di tahun 2025. Dianggap keliru oleh sebagian pihak, karena tunjangan DPRD dianggap tidak berdasar pada Perbup, alias tidak ada Perbupnya. Ditanya hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten … Baca Selengkapnya

Bakal Ada Bioskop di Kuningan? Kepala BPKAD: Mohon Supportnya…

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi M Si menyampaikan bahwa pihaknya terus merancang optimalisasi asset daerah. Dan salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka potensi investasi bagi pengusaha yang ingin menggunakan asset daerah dengan tujuan komersil, termasuk bioskop. “Kita sedang merencanakan optimalisasi aset daerah. Dan … Baca Selengkapnya

Sebelum Disemprot Dewan, BPKAD Minta Maaf soal Tunda Bayar

KUNINGAN (MASS) – Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan AKs SE M Si, dalam video yang disebar di media sosial, menjelaskan penyelesaian tunda bayar yang belum tuntas, baru-baru ini. Deden menegaskan, Pemda sangat memahami kondisi kebatinan dan aspek ekonomi pihak penyedia yang sudah mengeluarkan modal untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahun 2024. Sementara kondisinya saat ini … Baca Selengkapnya

Pj Bupati dan Bupati Terpilih Sudah Komunikasi, Ini Kata BPKAD Soal Tunggakan TPP ASN

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan saat ini, Dr Agus Toyib M Si dan Bupati Terpilih Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, disebut-sebut sudah menjalin komunikasi. Hal itu disampaikan Plh Kepala BPKAD Kuningan Dr H M Budi Alimudin MSi, kala ditanya strategi keuangan daerah, yang saat ini masih banyak PR. Budi Alimudin, mulanya ditanya tentang … Baca Selengkapnya

Mantan Ketua HMKI Desak Pj Bupati dan BPKAD Usut Tuntas Problem Hibah dan Kepengurusan Basit

KUNINGAN (MASS) – Mantan Ketua Umum HMKI Periode 2019-2021 M Ramdan angkat bicara perihal polemik HMKI berikut Hibah-nya. Pada Kuningan Mass, ia mengaku merasa prihatin atas adanya problem saudara AM dan Basit yakni mengenai list Hibah HMKI padahal HMKI-nya sedang vakum. “Karena memang HMKI tidak ada yang melanjutkan, belum ada yang sah. Adapun pihak yang … Baca Selengkapnya

Kepala BPKAD Sebut Sudah Antisipasi Agar Tidak Gagal Bayar Lagi

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di tahun berikutnya, hal itu dia sampaikan pada Rabu (27/9/2023). Taufik rohman mengatakan bahwa potensi gagal bayar lagi di tahun-tahun berikutnya selalu bisa iya dan tidak. Namun, ia menekankan bahwa BPKAD akan … Baca Selengkapnya

Ini Peruntukkan 3 Mobil Dinas Mewah Yang Dibeli Pemda

KUNINGAN (MASS) – PPK (Pejabat Pembuat Komitment) pada pengadaan mobil dinas Pemda di tahun 2022, Jhon Raharja (Kabid Asset BPKAD Pemkab Kuningan), angkat bicara, terutama soal catatan LHP BPK dan peruntukkan mobil dinas tersebut. Pengadaan 3 mobil dinas itu, jadi catatan LHP BPK, karena dianggap melampaui angka satuan regional yang sudah tertera dalam Perpres no … Baca Selengkapnya

Kepala BPKAD Dinilai Tak Memedomani Standar RKA

KUNINGAN (MASS) – Soal pemborosan pembelian kendaraan mobil dinas pada TA 2022, Fraksi Golkar membeberkan rinciannya dalam PU (Pandangan Umum)-nya. Menurut Golkar, realisasi belanja modal kendaraan dinas pada BPKAD itu, melebihi anggaran sebesar Rp 463.938.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puguh delapan ribu rupiah). Dianggap pemborosan, karena dalam pembeliannya melebihi batas … Baca Selengkapnya

Dikira Bantuan Sendiri, Ternyata Dari Pemda

KUNINGAN (MASS) –  Banyak pihak yang selama ini ikut memberikan bantuan kepada masyarakat untuk penanggulangan dampak covid-19 di Kabupaten Kuningan. Namun, ternyata sumber dana tetap satu dari pemerintah yakni yang Rp77 miliar (Rp 5 miliar untuk alokasi bencana alam). Hal itu terungkap pada saat Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) beraudiensi dengan BPKAD dan Juru Bicara … Baca Selengkapnya

Kapan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dibagikan?

KUNINGAN (MASS) – Hingga tanggal 30 Januari 2020 honorer K2 yang lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum menerima SK. Padahal mereka sudah diumumkan lulus sejak tanggal 15/5/2019. Tentu belum turunnya SK membuat 427 orang  honorer K2 yang lolos was-was karena belum ada kepastian. Mereka sangat menanti turunnya SK agar mereka lebih tenang … Baca Selengkapnya