Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Dipanggil Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, sejumlah pihak ketiga atau pelaksana anggaran yang kena temuan BPK dan diharuskan ganti rugi, nampak mendatangi kantor dewan, Kamis (9/4/2026). Meski yang hadir ternyata bisa dihitung jari, banyak yang tidak datang, pihak ketiga ternyata komitmen untuk penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sebagaimana direkomendasikan BPK. Hal itulah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan mendapat tanggapan dari Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Ida Suprida. Ia menyampaikan harapannya agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik. “Saya hanya mendoakan, mudah-mudahan LHKP ini dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya usai Halalbihalal PGRI Kabupaten Kuningan, Selasa (7/4/2026). Ida menegaskan, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Dr Elon Charlan, mewanti-wanti agar penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sesuai LHP BPK RI yang dihadapi sekolah-sekolah di bawah naungan dinasnya, tetap mengedepankan kehati-hatian. Hal itu dikatakan Elon, sesaat setelah menghadiri undangan Komisi IV DPRD Kuningan, untuk pemaparan LHP BPK, Selasa (8/4/2026). Mulanya, Elon menegaskan bahwa apa yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merekomendasikan puluhan sekolah di Kabupaten Kuningan untuk mengganti rugi (Tuntutan Ganti Rugi alias TGR) atas penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 hingga tahun anggaran 2025. Diantaranya, kegiatan yang direkomendasi TGR oleh BPK adalah Selisih Transaksi SIPLAH (Pembelian Laptop) Tahun 2024 dan 2025, Kekurangan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penggunaan anggaran di tahun 2024 hingga 2025. Dalam laporan tersebut, sejumlah sekolah di Kabupaten Kuningan tercatat memiliki temuan administratif yang mengharuskan adanya pengembalian uang atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk SMPN 4 Ciawigebang. Temuan di SMPN 4 Ciawigebang berkaitan dengan adanya selisih … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, menegaskan bahwa LHP BPK RI dengan rekomendasi TGR, tak ada kitannya dengan Pilkada sama sekali. Hal itu ditegaskan Sekda Uu, saat dipanggil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Senin (6/4/2026) kemarin. “Saya pastikan tidak ada,” tegas U Kusmana, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (6/4/2026) siang tadi, Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) U Kusmana, Kepala BPKAD Deden Kurniawan dan Inspektor Ahmad Juber, untuk klarifikasi soal temuan BPK-RI yang merekomendasikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah surat diterima. Ketua Komisi IV DPRD Hj Neneng, didampingi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, membantah angka temuan BPK RI yang dikatakan, ganti ruginya (TGR) mencapai Rp 8,6 Milliar. Kata Sekda, usai dipanggil Komisi IV DPRD pada Senin (6/4/2026) siang bersama Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat, angka ganti rugi sesuai rekomendasi BPK adalah Rp 3,2 Milliar. “Terkoreksi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setiap warga negara harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terlebih lagi para pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, haruslah memberikan contoh yang baik pada warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Apabila kita sebagai warga masyarakat mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugasnya melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, memastikan bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, imbas temuan BPK baru-baru ini. Pasalnya, temuan BPK RI mengindikasikan ketidakpatuhan pengelolaan anggaran tahun 2024-2025, yang mengakibatkan potensi kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. “Yang jelas ada beberapa temuan. (Cukup besar … Baca Selengkapnya