Pajak

PBB Lunas 100 Persen Sejak Mei, Pemdes Muncangela Tagih Janji Hadiah Sri Baduga untuk Perbaikan Jalan

oleh

KUNINGAN(MASS) – Di tengah masih besarnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa-desa se-Kabupaten Kuningan, Desa Muncangela Kecamatan Cipicung justru menunjukkan hal sebaliknya. Pemerintah Desa (Pemdes) Muncangela mengonfirmasi target setoran PBB di desanya telah rampung 100 persen sejak pertengahan tahun ini. Ketaatan pajak masyarakat Desa Muncangela tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Muncangela, Enco Carsa. Pada kuninganmass.com, ia menyebutkan … Baca Selengkapnya

Sudah Hampir Akhir Tahun, Pemdes Manislor Akui 15 Persen Pajak Warga Masih Tertahan

oleh

KUNINGAN(MASS) – Persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kuningan yang sempat menjadi sorotan Inspektorat hingga mencapai angka Rp 2,6 miliar. Fenomena tersendatnya pelunasan pajak daerah tersebut, salah satunya juga diakui oleh jajaran pemerintah desa termasuk Desa Manislor Kecamatan Jalaksana. Kendala utamanya bukan karena uang pajak tertahan di kantong perangkat desa, melainkan lantaran kesadaran sebagian … Baca Selengkapnya

Pajak Bumi dan Bangunan di Cijagamulya Baru 75%, Pemdes Genjot Penagihan ke Warga

oleh

KUNINGAN(MASS) – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kuningan yang sempat disorot Inspektorat karena nilainya mencapai Rp 2,6 Milliar diamini oleh desa. Bukan belum disetor dari desa ke kas daerah, tapi memang warga juga belum menyetor PBB, entah apa alasannya. Salah satu yang tercatat PBB belum lunas adalah Desa Cijagamulya, Kecamatan Ciawigebang. Meski mengamini warganya … Baca Selengkapnya

Realisasi Pajak Parkir Kuningan Baru 38,69 Persen di Bulan Agustus, Target 2026 Berpotensi Diturunkan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Kuningan hingga awal Agustus 2026 masih berada di angka 38,69 persen atau Rp. 385.740.167,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1 miliar. Kepala Bidang Pendapatan I (P1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Nono Sumartono, mengatakan capaian tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target yang … Baca Selengkapnya

Pernyataan Klarifikasi Pencantuman Tarif Pajak dan Biaya Layanan pada Dokumen Invoice

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bahwa sehubungan dengan adanya  pernyataan tentang kenaikan tarif pajak pada salah satu dokumen Invoice yang disampaikan oleh sdr. DANI ISKANDAR pada beberapa pemberitaan di media online, maka kami Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. SOMANTRI INDRA SANTANA, S.H. & Partners selaku Tim Penasehat Hukum pelaku usaha Hotel dan Restoran … Baca Selengkapnya

Melihat Zakat Fitrah dan Pajak Dari Sisi Politik Hukum Perlindungan Konsumen

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam kebanyakan negara modern, kesejahteraan masyarakat dibangun melalui mekanisme redistribusi sumber daya yang berasal dari masyarakat dan dikelola oleh negara. Indonesia menganut, prinsip negara kesejahteraan tercermin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, melalui dua sumber pembiayaan … Baca Selengkapnya

Banyaknya Wisatawan Berdampak Pada Pemasukan Pajak Kuningan di Tahun 2025, Ini Besarannya!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemasukan pajak dari sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuningan, Laksono Dwi Putranto, menjelaskan peningkatan ini sejalan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung baik dari dalam maupun luar kota terlebih di akhir tahun kemarin. Salah satu faktor utama yang … Baca Selengkapnya

Tahun 2025 Hanya Tercapai 87%, Pemkab Incar Pabrik Besar Tak Boleh Lolos Pajak Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Tahun 2025 beberapa target pendapatan daerah Kabupaten Kuningan tidak tercapai 100% dan hanya terpenuhi sekitar 87%. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuningan, Laksono Dwi Putranto memberikan penjelasan terkait hal tersebut saat diwawancarai oleh kuninganmass.com pada Senin (26/1/2026). Laksono menyebutkan alasan mendasar nya yaitu dari pajak BPHTB ada empat alasan utama … Baca Selengkapnya

Cuma Ada Tiga Tambang Legal yang Punya Izin Resmi di Kabupaten Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meskipun isu tambang sering menjadi perdebatan, ternyata di Kabupaten Kuningan hanya ada tiga tambang yang beroperasi secara resmi. Ketiganya terletak di wilayah Kuningan timur, memiliki izin dan masih beroperasi sehingga Bapenda mendapat pajak dari sana. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan I Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan Nono … Baca Selengkapnya

Motor Hilang, Sudah Lapor Polisi Tapi Masih Ditagih Pajak

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah era digital, namun data antar intansi pemerintah masih saja tidak singkron. Masa, kendaraanya sudah hilang, dilaporkan ke polisi dan belum ditemukan, tagihan pajaknya tetap ada. Hal itulah yang dikeluhkan Devi, warga Kertaunggaran Kecamatan Sindangagung. Bukan tanpa sebab, Devi baru saja dikirimi surat wajib pajak yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa … Baca Selengkapnya