Perlindungan konsumen

Melihat Zakat Fitrah dan Pajak Dari Sisi Politik Hukum Perlindungan Konsumen

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam kebanyakan negara modern, kesejahteraan masyarakat dibangun melalui mekanisme redistribusi sumber daya yang berasal dari masyarakat dan dikelola oleh negara. Indonesia menganut, prinsip negara kesejahteraan tercermin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, melalui dua sumber pembiayaan … Baca Selengkapnya

Politik Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia di Tengah Kebijakan MBG & Board of Peace

oleh

KUNINGAN (MASS) – Adalah Sunaryati Hartono dalam bukunya ‘Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional’ (1991), menyebutkan : “politik hukum nasional Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara dinamis oleh faktor lokal (sosio-kultural dan pluralisme hukum adat/Islam) dan global (globalisasi, hukum internasional). Politik hukum ini bertujuan membangun sistem hukum yang unifikasi dan moderen, namun tetap … Baca Selengkapnya

Arah Politik Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Antara ‘Purbayanomics’ dan ‘Serakahnomics’

oleh

KUNINGAN (MASS) – Soediman Kartohadiprodjo menyebutkan, politik hukum adalah pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam hal pelaksanaan hukum, perkembangan hukum dan penciptaan hukum. (Soediman Kartohadiprodjo, 1984 : 210-211). Politik Hukum dimaksud dalam kajian ini adalah Politik Hukum Perlindungan Konsumen. Hampir di setiap sektor ekonomi terdapat konsumen. Konsumen … Baca Selengkapnya

Menelusuri Logika Hukum Perlindungan Konsumen Menkeu Purbaya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Di Instagram maupun di Facebook, viral kutipan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa : Rakyat tidak pernah berhutang listrik, tapi PLN selalu bilang rugi. Rakyat beli tiket pesawat pakai uang tunai, tapi Garuda tetap merugi. Rakyat beli bensin juga cash, tapi Pertamina mengeluh tekor. Menteri Purbaya akhirnya angkat bicara: “Saya akan bongkar … Baca Selengkapnya

Menunggu Langkah Perlindungan Konsumen Indonesia atas Tarif Impor Donald Trump

oleh

By Dr. Firman T. Endipradja KUNINGAN (MASS) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas terhadap barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia. Kebijakan tarif impor itu juga diperkirakan akan membuat harga kebutuhan pokok masyarakat AS semakin mahal. Akibatnya, perusahaan-perusahaan AS yang mengimpor barang dari luar negeri harus menanggung beban biaya tambahan tersebut, … Baca Selengkapnya

Melihat Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan “Matahari Kembar”

oleh

FirmKUNINGAN (MASS) – ADALAH Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saat menyampaikan sambutan dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024, mengatakan, negara akan kacau bila ada banyak matahari. SBY mencontohkan di Partai Demokrat, tidak mau ada matahari kembar. “Sejak 5 tahun la karena sudah ada … Baca Selengkapnya

Menelusuri Politik Hukum Perlindungan Konsumen Diakhir Pemerintahan Presiden Jokowi: Maaf, Kebutuhan Pokok Pada Naik

oleh

KUNINGAN (MASS) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis (1/8/2024) malam menyampaikan permintaan maaf atas kepemimpinannya selama ini. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan yang dikutip Kompas.com, Rabu … Baca Selengkapnya

Calon Anggota Komisioner BPKN Harus Faham Filosofi Perlindungan Konsumen dan Khatam UUPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – PENGUMUMAN rekrutmen anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI periode 2023-2026 dimuat dalam laman resmi Kementerian Perdagangan. Pendaftaran dimulai pada 20 Maret hingga 20 April 2023. Dalam surat pengumuman yang dikeluarkan Sekjen Kemendag, rekrutmen calon anggota BPKN diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari unsur pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya … Baca Selengkapnya