Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Awal pekan ini, Senin (22/6/2026), harga beberapa kompdotas pangan di pasaran terpantau menurun terutama cabai dan telur. Penurunan harga cabai dan telur ini, terjadi pada pertengahan pekan kemarin. Entah ini terjadi karena permintaan menurun beriringan dengan liburnya sekolah dan MBG, atau faktor lain. “Hasil pantauan hari ini harga cabai dan telur kembali … Baca Selengkapnya
JAKARTA (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diberikan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian operasional untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola program. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa Universitas Kuningan (Uniku) menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (19/6/2026) siang di Gedung DPRD Kuningan. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Adapun isu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pejabat komunikasi Muhamad Qodari mengatakan MBG tidak akan dihentikan karena mandat rakyat janji kampanye politik Prabowo. Pertanyaannya adalah: apakah negara sedang membangun kebijakan publik, atau sedang membangun dogma politik? Di titik inilah perdebatan Makan Bergizi Gratis harus ditempatkan. Masalah gizi di Indonesia nyata. Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam sehari, gedung DPRD Kabupaten Kuningan jadi titim demonstrasi mahasiswa hingga dua kali, Rabu (17/6/2026). Pertama demontrasi dilakukan aliasni mahasiswa Kuningan, kedua oleh BEM dari UM Kuningan. Pasca menerima demonstrasi pertama, tepat sebelum menerima aksi kedua Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, menyampaikan terima kasih pada mahasiswa dan berbagai elemen karena … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuningan Brian Kukuh Mediarto, mewanti-wanti pelaksanaan program MBG yang merupakan bagian dari program strategis nasional, dan harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Hal itu disampaikan Brian, dalam rapat koordinasi pengawasan Program MBG yang digelar di Aula Bank BJB Lantai 3 Kuningan, Kamis (11/6/2026). “Kami akan melakukan … Baca Selengkapnya
Program MBG Berjalan Tanpa Sistem yang Matang Pertanyaan utama mengenai Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan lagi apakah negara perlu memperbaiki gizi anak. Jawabannya jelas, negara harus hadir. Gizi anak berkaitan langsung dengan kualitas belajar, kesehatan, produktivitas, dan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Namun pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah MBG layak terus … Baca Selengkapnya
JAKARTA (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pernah dijatuhi sanksi suspend sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam keterangan di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Nanik saat itu masih menjabat sebagai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Kabupaten Kuningan pada Kamis kemarin (4/6/2026). Korwil SPPI Kabupaten Kuningan Nissa Rahmi, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyebutkan agenda yang dilakukan bersama Kejaksaan tidak berkaitan dengan persoalan hukum maupun isu yang tengah berkembang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat. “Itu … Baca Selengkapnya
JAKARTA (MASS) – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan di BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan program … Baca Selengkapnya