Permohonan PHPU yang Mempermasalahkan Syarat Pendidikan Gibran Perlu Diuji dari Aspek Kewenangan dan Tenggat Waktu

KUNINGAN (MASS) – Saya Risal Septian Nur’iqbal, SH selaku Advokat PSI, memandang perlu memberikan pandangan hukum terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan para pemohon lainnya terkait keabsahan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Berdasarkan informasi resmi Mahkamah Konstitusi, permohonan … Baca Selengkapnya

Pemuda Kuningan Bersidang ke Mahkamah Konstitusi, Uji Ambang Batas Pencalonan Pilkada

JAKARTA (MASS) – Muhamad Riziq Maulana, pemuda asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi satu-satunya Pemohon asal Kuningan dalam perkara pengujian ambang batas pencalonan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama tiga Pemohon lainnya, Riziq menguji Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Permohonan tersebut diajukan oleh Muhamad Riziq Maulana, … Baca Selengkapnya

Melihat Konsumen MBG dan Konsumen Pendidikan dalam Gugatan ke MK

KUNINGAN (MASS) – Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Melihat definisi di atas, maka konsumen itu tidak … Baca Selengkapnya

Biaya SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Buntut Putusan MK, Ima Wanti-wanti Soal Kualitas

KUNINGAN (MASS) – Aktivis muda Kuningan yang juga aktif sebagai Bidang Pemberdayaan Peranan Perempuan 234 SC Kuningan, Ismah Winartono, menyoroti putusan MK soal biaya pendidikan SD-SMP dan madrasah atau sederajat, baik negeri maupun swasta harus gratis alias ditanggung pemerintah. Meski begitu, MK sendiri dalam putusannya masih memperbolehkan untuk sekolah swasta “tertentu” untuk membiayai diri dari … Baca Selengkapnya

Tok…. MK Batalkan Presidential Threshold 20 Persen

JAKARTA (MASS) – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusannya Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum … Baca Selengkapnya

DPR RI Anulir Putusan MK, Seruan Perlawanan Menggema

KUNINGAN (MASS) – Tahun 2024 ini dianggap menjadi tahun yang sangat memanas dalam eskalasi politik baik itu tingkat Nasional, Provinsi, bahkan hingga Kabupaten/Kota terutama pasca DPR RI membahas RUU Pilkada yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seruan perlawanan menggema dimana-mana, terutama melalui media sosial. Salah satunya, semangat perlawanan juga diserukan oleh inisiator Swara Pemoeda M … Baca Selengkapnya

Peringatan Darurat Menggema di Media Sosial, Akademisi Hukum Minta Putusan MK Dikawal

KUNINGAN (MASS) – Pilkada tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 sudah di depan mata, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang Mengubah Ambang Batas Pencalonan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada mendapat tanggapan dari Akademisi Hukum, Suwari Akhmaddhian “Bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang Mengubah Ambang Batas Pencalonan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah … Baca Selengkapnya

Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi

KUNINGAN (MASS) – Ketukan palu hakim MK akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan. OlehMEGAWATI SOEKARNOPUTRI Rakyat Indonesia sedang menunggu dan akan mencatatkan dalam sejarah bangsa, apakah hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani dan sikap kenegarawanan, ataukah membiarkan praktik elektoral penuh … Baca Selengkapnya

Soal Pelaporan PDDIKTI, Stikes Muhammadiyyah Kuningan Terima Penghargaan

KUNINGAN (MASS) – STIKes Muhammadiyah Kuningan (MK) berhasil meraih penghargaan “Silver Winner” untuk kategori Perguruan Tinggi dengan Pelaporan PDDIKTI terbaik kategori Sekolah Tinggi Tahun 2022. Ketetapan itu, didapatkan STIKes MK, setelah menerima penghargaan pada Kamis (16/2/2023) kemarin berbarengan dengan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Barat dan Banten tahun 2023 yang diselenggarakan LLDIKTI … Baca Selengkapnya