Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Metode perolehan kursi dewan yang hendak diterapkan pada pileg 2019, dinilai beberapa politisi lebih adil. Sebab dengan metode tersebut tidak ada parpol yang mengumpulkan suara besar namun tak kebagian jatah kursi. Penilaian ini diutarakan Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan, Drs H Toto Hartono. Ia mencoba membandingkan metode yang diterapkan pileg 2014 lalu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dimulai sebelum Pilkada Serentak Rabu 27 Juni Tahun 2018 kemarin selesai. Mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa kini tengah berlangsung pengumuman pendaftaran calon dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Musim pencalegan 2019 kini diwarnai oleh banyaknya pensiunan birokrat yang terjun ke dunia politik. Sejauh ini baru dua figur yang terkonfirmasi serius akan mencalonkan anggota DPRD Kuningan. Kedua sosok tersebut, salah satunya H Yosep Setiawan. Ia merupakan mantan sekretaris daerah (sekda) yang baru saja pensiun terhitung 1 Maret tahun ini. Kontribusi besarnya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bagi kaum ibu atau aktivis perempuan, peluang bagi mereka untuk menjadi wakil rakyat terbuka lebar. Sebab dalam ketentuan kuota bagi para calon legislatif tiap parpol minimal harus 30 persen. Ketika kuotanya 30 persen, maka dari total 50 caleg, 15 orangnya adalah caleg perempuan. Jika 16 parpol mengajukan 50 caleg, kebutuhan caleg perempuan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Karena parpol peserta pemilu 2019 sebanyak 16 partai, jumlah bakal calon legislatif untuk DPRD Kuningan cukup banyak. Sebab tiap parpol dapat mengajukan bacaleg sebanyak 50 orang. Jika dikalikan 16 maka menjadi 800 orang. “Setiap parpol dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan, diajukan oleh Pimpinan Partai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus, Kuningan Super Block (KSB) di Jalan Siliwangi dan Rumah Sakit di Jalan Windusengkahan berpatokan pada RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). “Tapi karena Raperda RDTRnya belum jadi, kemungkinan dasar perijinannya mengacu pada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” terang Wakil Ketua Pansus Raperda RDTR, H … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Zonasi industri di perkotaan Cilimus, sesuai dengan draft Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang sedang digodok, hanya seluas 1,7 hektar. Sementara untuk pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus dikabarkan mencapai sekitar 5 hektar. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus Raperda RDTR, H Ujang Kosasih Rabu (4/7/2018). Usai rapat dengan eksekutif, ia … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekitar tiga tahun lamanya Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) belum ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Pada tahap awal, pembahasan raperda tersebut terkendala Persub (Persetujuan Substantif) dari Gubernur Jabar. “Mekanismenya memang begitu. Setelah dibahas oleh pansus, masuk ke gubernur dalam rangka melaksanakan persub dari provinsi yang didelegasikan oleh kementerian ATR (Agraria dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kaitan dengan bursa sekretaris daerah (sekda), salah seorang birokrat senior, H Suraja SE MSi, mau berpendapat. Dengan pengalaman yang dimilikinya, pria yang kini menjabat sekretaris dewan itu tahu betul siapa figure yang pantas diposisikan sebagai sekda. “Sekda ke depan itu harus diterima oleh semua kalangan, baik oleh eksekutif maupun legislatif dan juga … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan umum (PU)nya, Selasa (3/7/2018). Beberapa hal dilontarkan secara tertulis kaitan dengan hasil temuan BPK RI. Salah satunya oleh Fraksi PAN Persatuan yang diketuai H Maman Wijaya. “Kami sangat menyayangkan adanya temuan … Baca Selengkapnya