Dana Pokir

Dana Kamus Basa Sunda Rp400 Juta Nyelonong Masuk Disdikbud, Ini Penjelasan Pejabatnya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Munculnya isu yang menyebut pengadaan kamus basa sunda wewengkon Kabupaten Kuningan yang akan menghabiskan anggaran TA 2023 nanti senilai Rp400juta, menuai polemik. Menanggapi hal itu, Kabid Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Kuningan Emup Muplihudin menyebut anggaran itu, “nyelonong” masuk Disdikbud bukan atas penyusunan Disdikbud. Emup mengatakan, pada Desember ini, memang kedinasan dan birokrasi sudah … Baca Selengkapnya

Era Demokrasi Sudahkah Eksekutif dan Legislatif Jalankan Transparansi Publik?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam era demokrasi kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling banyak dibicarakan. Ini disebabkan karena istilah transparansi menjadi salah unsur-unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan Good Governance. Artinya bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolak ukur … Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok Penerima ‘Sapi Pokir’ No Comment, IS Membantah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kasus ‘sapi pokir’ rupanya masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Hanya saja, belum terdengar kelompok penerimanya angkat bicara. Termasuk salah satu ketua kelompok penerima ‘sapi pokir’ di dapil 2. Ketika dipintai tanggapannya, cenderung tutup mulut. Begitupun dengan IS, salah satu anggota dewan yang namanya terseret-seret belakangan ini, perihal ‘sapi pokir’nya yang … Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Baru Mungkin Akan Membangkang

oleh

KUNINGAN (MASS) – Guna menampik berbagai sikap pesimis yang dibarengi pandangan ‘sinis’ masyarakat terhadap kiprah dan kinerja Legislator Daerah (DPRD Kab. Kuningan), kehadiran mayoritas wajah baru anggota DPRD Kuningan diharapkan dapat mewujudkan angan-angan masyarakat akan hadirnya lembaga yang tidak hanya berkutat pada upaya memperbesar anggara Pokir (aspirasi) dan intensitas kunjungan kerja maupun study banding ke … Baca Selengkapnya

Pokir Tak Menjamin Caleg Incumbent Menang

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang bagi caleg incumbent untuk menang. “Enggak lah, yang kemarin (pileg 2014, red) juga banyak yang gak jadi meskipun dapat pokir. Itu (pokir) gak jadi tolak ukur,” kata Ketua DPRD Kuningan, Rana … Baca Selengkapnya

Rp3 Milyar untuk Rehab Kelas

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam menghadapi pernyataan dan kritik belasan mahasiswa menyangkut nasib pendidikan, Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih tampak bersikap tenang. Ia menjelaskan komposisi APBD, hingga mengutarakan kerja kerasnya dalam memperjuangkan anggaran pendidikan. “Di APBD itu ada belanja langsung (urusan) dan belanja tidak langsung (non urusan). Nah, yang 4 persen itu untuk belanja … Baca Selengkapnya

“Cek Aja Apa yang Dilakukan Pihak Ketiga dan Dinas”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Di Kabupaten Kuningan tidak ada SKPD atau dinas yang bernama Dinas Pokir. Artinya, anggota dewan tidak pernah mengalokasikan anggaran di Dinas Pokir. Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Rana Suparman kala membicarakan Dana Pokir. “Isu buat plafon sekian, siapa yang lemparin? Yang bahas kan TAPD dan DPRD. Kalau buat hoax atau ujaran kebencian, … Baca Selengkapnya

Dana Pokir Dewan Itu Bukan Minta Jatah, Melainkan…

oleh

KUNINGAN (MASS) – Isu Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Dewan yang dulu beristilah Dana Aspirasi mendapat penjelasan Ketua DPRD, Rana Suparman. Ia menegaskan, itu bukan minta jatah melainkan dewan menjalankan fungsi budgetingnya sekaligus merealisasikan sumpah jabatan. “Bukan minta jatah pokir, DPRD ada fungsi budgeting. Kita rekomendasikan kegiatan yang merupakan permintaan masyarakat,” kata Rana, baru-baru ini. Pokir … Baca Selengkapnya

Kalau Rp100 Juta Per Orang, Dana Pokir Capai Rp5 M

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kalau saja ajuan dana pokir per orang Rp100 juta maka APBD yang akan terkuras mencapai Rp5 milyar. Ketika kondisi APBD sekarang terkikis oleh cicilan utang BPJS warisan bupati lama, tak heran jika sejumlah pengamat menyayangkan. “Kemarin kan sudah ada dana pokir Rp300 juta per orang. Mekanismenya biasa, masuk program di dinas. Kalau … Baca Selengkapnya