KUNINGAN (MASS) – Di Kabupaten Kuningan tidak ada SKPD atau dinas yang bernama Dinas Pokir. Artinya, anggota dewan tidak pernah mengalokasikan anggaran di Dinas Pokir. Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Rana Suparman kala membicarakan Dana Pokir.
“Isu buat plafon sekian, siapa yang lemparin? Yang bahas kan TAPD dan DPRD. Kalau buat hoax atau ujaran kebencian, secara institusional saya akan nanya ke sekda selaku ketua TAPD. Kok begitu cara berpolitiknya, dibahas juga belum, sudah bicara pagu sekian, ngaco,” ketus Rana, baru-baru ini.
Kejadian di Kota Malang dimana 41 anggota dewan ditangkap, menurut Rana tidak berkaitan dengan pokir. “Di sana itu, dewan terima suap, bukan pokir, tapi mereka buat produk yang dipragmatiskan atau dikapitalisasikan,” jelasnya.
Kalau mau semua dibersihkan, Rana mengarahkan untuk mengecek semua dinas. Pada saat seseorang atau pihak ketiga mendapat proyek, entah apa yang dilakukan mereka.
“Cek aja di semua dinas, ketika seseorang dapat kerjaan, apa yang dilakukan pihak ketiga dengan dinas bersangkutan. Kenapa gak ditangkepin? Bukan BPK lagi, itu OTT,” ungkap Rana.
Karena di daerah terdapat Saber Pungli, dirinya mengarahkan agar tim tersebut mengikuti pihak ketiga yang telah memenangkan tender. (deden)
Government
Headline
You May Also Like
Netizen Mass
KUNINGAN (MASS) – Dalam era demokrasi kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling banyak dibicarakan. Ini disebabkan karena istilah transparansi menjadi...
Headline
KUNINGAN (MASS) – Kasus ‘sapi pokir’ rupanya masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Hanya saja, belum terdengar kelompok penerimanya angkat bicara. Termasuk salah...
Anything
KUNINGAN (MASS) – Pengakuan dari Korwil Jabar PKH terkait ada jasa bayar yang dilakukan beberapa agen dalam setiap transaksi PKH menjadi perhatian semua pihak....