KUNINGAN (MASS) – Di Kabupaten Kuningan tidak ada SKPD atau dinas yang bernama Dinas Pokir. Artinya, anggota dewan tidak pernah mengalokasikan anggaran di Dinas Pokir. Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Rana Suparman kala membicarakan Dana Pokir.
“Isu buat plafon sekian, siapa yang lemparin? Yang bahas kan TAPD dan DPRD. Kalau buat hoax atau ujaran kebencian, secara institusional saya akan nanya ke sekda selaku ketua TAPD. Kok begitu cara berpolitiknya, dibahas juga belum, sudah bicara pagu sekian, ngaco,” ketus Rana, baru-baru ini.
Kejadian di Kota Malang dimana 41 anggota dewan ditangkap, menurut Rana tidak berkaitan dengan pokir. “Di sana itu, dewan terima suap, bukan pokir, tapi mereka buat produk yang dipragmatiskan atau dikapitalisasikan,” jelasnya.
Kalau mau semua dibersihkan, Rana mengarahkan untuk mengecek semua dinas. Pada saat seseorang atau pihak ketiga mendapat proyek, entah apa yang dilakukan mereka.
“Cek aja di semua dinas, ketika seseorang dapat kerjaan, apa yang dilakukan pihak ketiga dengan dinas bersangkutan. Kenapa gak ditangkepin? Bukan BPK lagi, itu OTT,” ungkap Rana.
Karena di daerah terdapat Saber Pungli, dirinya mengarahkan agar tim tersebut mengikuti pihak ketiga yang telah memenangkan tender. (deden)
KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...
KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD...
KUNINGAN (MASS) – Ketua TAPD sekaligus Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, memberikan keterangan pasca dipanggil oleh legislatif perihal...
KUNINGAN (MASS) – Advokat Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) Kabupaten Kuningan, Asmanul Husna SH angkat bicara soal gagal bayar atau tunda bayar proyek Pemda Kabupaten...
KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan (F-PDIP) menyebut proyek pemerintah yang belum terbayar di Kabupaten Kuningan lebih pas disebut “tunda bayar”...
KUNINGAN (MASS) – Sampai Jumat (30/12/2022) malam, beberapa pelaksana proyek pemerintah mengaku belum dibayar, meski kontraknya sudah habis. Menuntut hak, nampak para pelaksana proyek...
KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...
KUNINGAN (MASS) – Munculnya isu yang menyebut pengadaan kamus basa sunda wewengkon Kabupaten Kuningan yang akan menghabiskan anggaran TA 2023 nanti senilai Rp400juta, menuai...
KUNINGAN (MASS) – Proyek rehabilitasi jalan di ruas Cisantana-Ipukan senilai Rp500juta, diadukan CV Razaak Karomah ke Inspektorat Kabupaten Kuningan. Hal itu, disampaikan sekertaris PPK...
KUNINGAN (MASS) – Dalam era demokrasi kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling banyak dibicarakan. Ini disebabkan karena istilah transparansi menjadi...
KUNINGAN (MASS) – Kasus ‘sapi pokir’ rupanya masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Hanya saja, belum terdengar kelompok penerimanya angkat bicara. Termasuk salah...
KUNINGAN (MASS) – Pengakuan dari Korwil Jabar PKH terkait ada jasa bayar yang dilakukan beberapa agen dalam setiap transaksi PKH menjadi perhatian semua pihak....
KUNINGAN (MASS) – Guna menampik berbagai sikap pesimis yang dibarengi pandangan ‘sinis’ masyarakat terhadap kiprah dan kinerja Legislator Daerah (DPRD Kab. Kuningan), kehadiran mayoritas...
KUNINGAN (MASS)- Pada acara sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Kuningan kepada wartawan pada Kamis (21/3/2019) lalu di Gedung Permata, ternyata banyak pertanyaan yang...
KUNINGAN (MASS) – Sekretaris III Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar, Jaksa Madya Otong Hendra Rahayu menuturkan, masyarakat bisa melaporkan pihak sekolah yang melakukan pungli...
KUNINGAN (MASS)- Lama tak terdengar, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ) Kabupaten Kuningan menggelar sosialisasi Saber Pungli kepada para Kepala Sekolah...
KUNINGAN (MASS) – Pada kesempatan ini kita tidak lagi membahas korupsi secara terminologis, baik dari sisi pengertian, unsur – unsur maupun jenisnya, melainkan fokus...
KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang...
KUNINGAN (MASS) – Dalam menghadapi pernyataan dan kritik belasan mahasiswa menyangkut nasib pendidikan, Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih tampak bersikap tenang. Ia...
KUNINGAN (MASS) – Isu Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Dewan yang dulu beristilah Dana Aspirasi mendapat penjelasan Ketua DPRD, Rana Suparman. Ia menegaskan, itu bukan...
KUNINGAN (MASS) – Perubahan APBD 2018 yang kini tengah digodok jadi sorotan seorang pemerhati hukum dan pemerintahan, Abdul Haris SH. Kalau ada ajuan dana...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan keputusan Bupati Kuningan Nomor 700/Kpts.538-inspektorat/2016 pada tanggal 30 November 2016 tentang pembentukan unit satuan tugas sapu...
KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kuningan yang saat ini sedang diperiksa BPK jadi sorotan para pengamat. Terkait bencana yang baru saja terjadi, mereka meminta...
