Soal Netralitas ASN, Bawaslu Tak Bisa Sanksi Sekda Dian atau Dokter Deni

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengaku pihaknya tak punya kewenangan untuk memberi sanksi kepada ASN yang dinilai tak netral dalam tahapan Pilkada 2024. Hal itu, dikatakan Ketua Bawaslu Kuningan Firman, kala membahas perihal dugaan-dugaan pelanggaran netralitas ASN, dalam diskusi yang digelar IPRC, Selasa (25/6/2024). Diskusi bertajuk “Isu-isu Terkini dan Efek Birokrasi Jelang Pilkada Kabupaten … Baca Selengkapnya

Didampingi Sekda, Pj Bupati Teken Ikrar Netralitas ASN, Ingatkan Sanksi Untuk Pelanggar

KUNINGAN (MASS) – Jelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menggelar pembacaan ikrar netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas. Ikrar netralitas dipimpin langsung oleh Pj Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, diikuti oleh segenap ASN, Senin (10/06/2024). Pembacaan ikrar netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas ini dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan apel pagi … Baca Selengkapnya

Tuntut Hak, Ratusan Perangkat Desa “Geruduk” Gedung Dewan, Minta Penyesuaian Siltap 8% Segera Direalisasikan

KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 perangkat desa se-Kabupaten Kuningan nampak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (3/6/2024) siang ini. Para perangkat yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Kuningan itu, menyuarakan aspirasinya perihal Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa dan soal BPJS. Dalam aksinya itu, para perangkat desa diterima langsung oleh Komisi 1 DPRD … Baca Selengkapnya

Masih Bertugas, 175 ASN Kuningan Dihadiahi SK Pemberhentian, Ada Kepala BKPSDM Juga, Ternyata ….

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 175 Pegawai Negeri Sipil menerima SK Pemberhentian. Meski masih bertugas, mereka yang menerima SK tersebut bukanlah karena terlibat kasus, namun memang akan purna tugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Juli sampai dengan 01 September 2024 mendatang. Jabatannya beragam, mereka yang diberi SK Pemberhentian ada yang masih menjabat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi … Baca Selengkapnya

Bawaslu Tekankan Netralitas ASN jelang Pilkada

KUNINGAN (MASS) – Bahwa perihal netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan netralitas ASN, Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, … Baca Selengkapnya

Meski Mau Nyalon, Sekda atau Pj Bupati Tak Perlu Buru-buru Mundur

KUNINGAN (MASS) – Aktivis kemasyarakatan yang juga mantan pengurus KNPI, Adang Romadona, angkat bicara soal ketentuan ASN yang mau nyalon Bupati.Setelah sebelumnya sosok ASN banyak diminta mundur atau cuti jika niat nyalon, Adang justru menegaskan bahwa ASN tak perlu buru-buru mundur. Adang, mengutip UU no 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf T yang … Baca Selengkapnya

Ingatkan Tugas Pemerintahan, ASN Yang Mau Nyalon Bupati, Diminta Segera Mundur

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menjaga netralitasnya sebagai aparatur pelaksana negara. Ketua Umum PC IMM Kuningan, melalui Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, Immawan Shena Alsadat menjelaskan, pihaknya memberi warning tersebut karena … Baca Selengkapnya

Ada Yang Sampai Rp 26 Juta, Ini Besaran THR dan Gaji Ke-13 Pegawai Pemerintah

KUNINGAN (MASS) – Pada Maret lalu, Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberiah THR dan gaji ke-13 untuk ASN, melalui PP (Peraturan Pemerintah) no 14/2024. Tidak hanya ASN yang mendapat THR, disebutkan juga aparatur, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan seperti veteran dan pegawai non ASN di lembaga pemerintah dan perguruan tinggi baru. Para … Baca Selengkapnya

Dimulai Dengan Cuti, Ini Jam Kerja ASN di Bulan Ramadhan

KUNINGAN (MASS) – Pada Bulan Ramadhan, jam kerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dari hari biasanya. Diawali dengan cuti di hari pertama memperingati Hari Nyepi, jam kerja pada bulan puasa untuk pemerintah dilakukan penyesuaian. Jika pada hari biasa mencapai 37,5 jam per pekan, khusus bulan suci ini hanya 32,5 jam saja. Ini berlaku … Baca Selengkapnya

Penghasilan Rp 6,85Jutaan Perbulan Sudah Nisab, Wajib Zakat

KUNINGAN (MASS) – Zakat penghasilan, merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dengan pendapatan tertentu dalam setiap tahunnya. Dan ternyata, jika dalam bentuk rupiah, penghasilan Rp 6.859.394,-/bulan sudah termasuk nisab. Hal itu, merupakan hasil hitung-hitungan yang disampaikan Ketua Baznas Kuningan Drs H Yayan Sofyan MM. Ia menegaskan, pengelolaan zakat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat … Baca Selengkapnya