Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
Ilustrasi THR (freepik)

Government

Ada Yang Sampai Rp 26 Juta, Ini Besaran THR dan Gaji Ke-13 Pegawai Pemerintah

KUNINGAN (MASS) – Pada Maret lalu, Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberiah THR dan gaji ke-13 untuk ASN, melalui PP (Peraturan Pemerintah) no 14/2024. Tidak hanya ASN yang mendapat THR, disebutkan juga aparatur, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan seperti veteran dan pegawai non ASN di lembaga pemerintah dan perguruan tinggi baru.

Para pegawai penerima THR dan gaji ke-13, akan mendapat tambahan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau TPP sesuai pangkat, jabatan, peringkat atau kelas jabatan. Pencairan THR mulai 10 hari sebelum Lebaran, sementara gaji ke-13 bisa dilakukan mulai Juni nanti.

Angkanya sangat beragam. Pemerintah mengatur besaran maksimal yang diberikan kepada para pegawai, termasuk yang non ASN tapi bekerja di instansi pemerintah. Dalam PP tersebut, besaran THR non ASN disesuaikan dengan jabatan ASN yang setingkat, mulai dari Rp 3,5 juta – Rp 26 juta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan.

Dalam siaran resminya, Mentri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai Rp 48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai Rp 50,8 triliun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100 persen untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12 persen.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji 13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan mulai Juni 2024. Jika THR dan gaji 13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, dapat dibayarkan setelahnya,” lanjut Menkeu.

Adapun dasar perhitungan bagi THR adalah komponen penghasilan Maret 2024 dan untuk gaji 13 menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Ketentuan bagi THR dan gaji 13 tersebut adalah tidak kena potongan dan iuran, namun untuk PPh ditanggung pemerintah. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024. Menteri Tito mengatakan pemberian THR dan gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

“Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 dalam APBD 2024, maka pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD sehingga tetap dapat dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2024,” pungkasnya. (eki)

Berikut PP no 14/2024 tentang THR dan Gaji ke-13 :

Advertisement. Scroll to continue reading.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengaku pihaknya tak punya kewenangan untuk memberi sanksi kepada ASN yang dinilai tak netral dalam tahapan Pilkada 2024....

Government

KUNINGAN (MASS) – Jelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menggelar pembacaan ikrar netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas. Ikrar...

Village

KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 perangkat desa se-Kabupaten Kuningan nampak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (3/6/2024) siang ini. Para perangkat yang tergabung dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 175 Pegawai Negeri Sipil menerima SK Pemberhentian. Meski masih bertugas, mereka yang menerima SK tersebut bukanlah karena terlibat kasus, namun...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bahwa perihal netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Aktivis kemasyarakatan yang juga mantan pengurus KNPI, Adang Romadona, angkat bicara soal ketentuan ASN yang mau nyalon Bupati.Setelah sebelumnya sosok ASN...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap fokus menjalankan tugas dan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada Bulan Ramadhan, jam kerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dari hari biasanya. Diawali dengan cuti di hari pertama...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Zakat penghasilan, merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dengan pendapatan tertentu dalam setiap tahunnya. Dan ternyata, jika dalam bentuk...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Baznas Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan motivasi ESQ (Emotional Spiritual Quotient) dalam rangka mensosialisasikan Program Baznas untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam podcast Kuningan Mass, Selasa (26/12/2023) malam, Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat, ditanya perihal kemungkinan melakukan rotasi, mutasi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengamat Politik, Hukum dan Pemerintahan, Abdul Haris SH, angkat bicara soal wacana siapa yang cocok menjabat sebagai Pj Bupati Kuningan pasca...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kebocoran tabung gas di pabrik tahu Jl Veteran Linkungan Pasapen Kelurahan/Kecamatan Kuningan, Jumat (20/10/2023) pagi ini, mengakibatkan dua (2) orang menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Siang ini, Kamis (12/10/2023), Gedung DPRD Kabupaten Kuningan nampak didatangi berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, dari FKHN (Forum Komunikasi Honorer Tenaga...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekda Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rahmat Yanuar M Si, menyebut draft mutasi yang bocor adalah hoax. Hal itu, disampaikannya saat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2023 akan dibuka pada tanggal 17...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ada sekitar 11 orang yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), mendaftar Pilkades serentak di Kabupaten Kuningan tahun 2023 ini. Meski mencalonkan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji ke-13 untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah dimulai secara nasional sejak 5 Juni 2023 lalu. Namun, untuk pegawai di lingkup...

Education

KUNINGAN (MASS) – Lewat bulan Mei ini, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau yang lebih dikenal sertifikasi, ternyata masih belum cair. Karena hal itu para...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Beredarnya sebuah flyer berisi tentang sosok bakal calon legislatif (Bacaleg) yang menyeret Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji THL (tenaga harian lepas) di lingkup Pemkab Kuningan terutama bidang pendidikan, sempat jadi sorotan karena keterlambatanya. Hal itulah yang pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Village

KUNINGAN (MASS) – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kuningan mengeluhkan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan ini, seolah menjadi kabar bahagia bagi pegawai ASN/PNS (Aparatur Negri Sipil), sekaligus tidak mengenakkan bagi sebagian pegawai yang masih...

Advertisement