PASAWAHAN (MASS) – Usai pelaksanaan pilkades, warga Paniis kembali bersuara soal kepastian tuntutan warga terkait terminal wisata yang akan dibangun di Desa Paniis. Terutama karena respon pemda, dalam hal ini bupati, menggampangkan persoalan tersebut.
Salah satu keluhan diutarakan Yuswandi, warga setempat yang pernah menjadi korlap ketika menyampaikan aspirasi warga desa pada pemerintah desa.
“Kami hanya minta keadilan, bukan semata tuntutan tapi kepastian kami untuk mendapatkan hak kami” ujarnya pada kuninganmass.com, Selasa (5/11/2019).
Dirinya menyebut, warga bukannya menolak pembangunan ataupun kemajuan, tapi berkaca dari beberapa kejadian sebelumnya banyak proyek yang malah merugikan.
“Proyek BBI (Balai Benih Ikan) yang tidak terawat dan terbengkai karena ketidak jelasan program, terus proyek embung yang terbangkai karena tidak berkesinambungan dalam pembangunan, lalu kan CSR dari PDAM juga dirampas oleh Pemda Kuningan,” paparnya.
Dirinya menyebut, selain kerugian-kerugian yang terjadi, pemerintah juga abai akan akan kepentingan masyarakat. Untuk itulah, seharusnya yang pertama dipenuhi dan dipertimbangkan adalah kebutuhan masyarakat yang sudah diajukan dan bukannya dianggap enteng.
“Bila tidak ada kepastian dari tuntutan tersebut, kami akan mulai bergerak menyusun kekuatan,” tegasnya. (eki)
