Sumur Cipaniis Bakal Ditutup 

KUNINGAN (MASS) – Forum masyarakat peduli Desa Paniis kembali melayangkan surat pada direktur PDAM Kota Cirebon terkait aktifitas produksi horizontal di Desa Paniis. Dalam suratnya itu disebutkan pada Minggu ini, akan dilakukan penutupan sumur produksi. Hal itu dibenarkan oleh salah satu koordinatornya M Saap melaui pesan tertulis. Disana disebutkan alasannya karena tidak terlihat akan adanya … Baca Selengkapnya

Tak Kunjung Bisa Menggarap Pertanian, Warga Paniis Bergerak Sendiri

PASAWAHAN (MASS) – Masyarakat Desa Paniis Kecamatan pasawahan kembali bergerak soal perairan. Kali ini, mereka membersihkan krikil dan bebetuan di sekitar sumber air dan aliran sungai Minggu (9/2/2020). Hal itu dilakukan karena sudah beberapa kali tidak bisa menggarap lahan pertanian. Salah satu warga yang ikut kegiatan tersebut Kusma mengaku bersama warga melakukan hal itu karena … Baca Selengkapnya

Audiensi Terminal Wisata Paniis, Belum Ada IMB dan Dibangun di Jalur Hijau kah?

KUNINGAN (MASS) – Audiensi antara warga Desa Paniis dan DPRD Kabupaten Kuningan digelar pada Kamis (23/1/2020) di gedung DPRD, Jl RE Martadinata, Ancaran Kuningan. Salah satu koordinator Forum Masyarakat Peduli Paniis Moh Saap mengaku masih kecewa dengan audiensi tersebut, pasalnya audiensi tadi dianggapnya belum menyelesaikan masalah. “Tidak ada kesimpulan, perwakilan masyarakat tidak dikasih waktu menyampaikan, … Baca Selengkapnya

Ingin Kejelasan, Surat Audiensi dari Paniis Sudah Disposisi Dewan

KUNINGAN (MASS) – Terkait pembangunan terminal wisata yang berada di Desa Paniis masih menyisakan ketidakpuasan dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut, Kelompok Tani Hutan Wana Harapan Desa Paniis kembali melayangkan surat yang berisi pengaduan dan pengajuan audiensi. Salah satu warga Desa Paniis, Saap bahkan sampai kembali lagi ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk memastikan suratnya … Baca Selengkapnya

Bupati Mager dalam Urusan Mata Air Paniis

KUNINGAN (MASS) – Saat ini warga paniis sedang memperjuangkan haknya kepada pemerintah daerah. Setelah IMM melakukan observasi ke masyarakat paniis poin yang menjadi urgensi bagi masyarakat paniis adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan kebutuhan akan irigasi bagi lahan pertanian. Urgensi air bersih dan irigasi di paniis menjadi sebuah ironi dan bentuk ketidak berdayaan pemerintah … Baca Selengkapnya

Soal Terminal Wisata, Warga Paniis: Kami Minta Jaminan

PASAWAHAN (MASS) – Usai pelaksanaan pilkades, warga Paniis kembali bersuara soal kepastian tuntutan warga terkait terminal wisata yang akan dibangun di Desa Paniis. Terutama karena respon pemda, dalam hal ini bupati, menggampangkan persoalan tersebut. Salah satu keluhan diutarakan Yuswandi, warga setempat yang pernah menjadi korlap ketika menyampaikan aspirasi warga desa pada pemerintah desa. “Kami hanya … Baca Selengkapnya

Luas Terminal Wisata Berkurang 1 Hektar

KUNINGAN (MASS) – Rencana pemindahan lokasi Terminal Wisata Terpadu dari Desa Paniis Kecamatan Pasawahan ke lahan milik PT Geger Halang di luar Desa Paniis ternyata dibatalkan. Hasil rapat Pemkab Kuningan, pembangunan terminal tersebut tetap dilaksanakan sesuai rencana awal di Paniis. Kendati demikian, teknis perencanaannya mengalami perubahan. Ini karena luas lahan yang hendak dijadikan terminal tidak … Baca Selengkapnya

Kabag Barjas Dinilai Gegabah

KUNINGAN (MASS) – Rencana pembangunan Terminal Wisata Terpadu di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan, terus dipersoalkan. Terlebih setelah diketahui SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pengerjaan proyek tersebut sudah ada. “Menurut saya kabag barjas itu gegabah. Mestinya program kegiatan yang akan dilelang itu sudah dijamin kepastianya. Pasti anggaranya, pasti nomenklatur kegiatanya dan pasti lokus kegiatan serta pasti … Baca Selengkapnya

Rencana Pembangunan Terminal Wisata di Paniis Jadi Tanda Tanya Besar

KUNINGAN (MASS) – Selaku pimpinan DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih mengaku belum mengetahui perkembangan rencana pembangunan Terminal Wisata Terpadu di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan. Yang diketahuinya secara pasti, program tersebut telah dianggarkan Pemprov Jabar dengan pagu yang tercatat di APBD Perubahan 2019 senilai Rp7 miliar. “Konon mendapat penolakan dari masyarakat. Semoga bisa diselesaikan oleh pemda. … Baca Selengkapnya