KUNINGAN (MASS) – Dalam Pusat Kajian Pemuda (Pusaka) KNPI yang digelar pada Kamis (26/12/2019) malam masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dalam diskusi yang mengangkat tema “Revitalisasi Tamkot : Demi Anggaran atau Demi Masa Depan” tersebut masih banyak hal yang tidak terungkap di muka publik.
Ketua KNPI Kuningan Masuri mengaku secara formal dan kelembagaan belum pernah diajak bicara.
“Selama ini belum berani berbicara di publik karena memang kita belum mengkajinya dengan benar. Alasan belum ada kajian, ya karena kita belum memiliki data yang benar dan baku serta bisa dijadikan pijakan,” ujarnya membuka diskusi.
Data yang benar seharusnya, menurut Masuri adalah yang sudah tertuang dalam Detail Engineering Design (DED) sehingga para “korban” revitalisasi, termasuk KNPI bisa mengkaji secara benar.
“Jadi kan kita tahu, mana aja yang kena dampak, mana yang enggak,” imbuhnya.
Hal serupa juga dipertanyakan peserta diskusi lain. Ketua Komisioner KPU Kuningan misalnya, Asep Fauzi juga menyoal tidak bisa menimbang terlalu jauh, jika DED tidak dipublikasikan.
“Saya kira, dalam diskusi kali ini akan disodorkan gambar dan presentasi perencanaan pembangunan. Kayak kita lihat design ibukota baru misalnya yang sudah diketahui publik. Harusnya ini juga begitu,” papar alumni KNPI tersebut.
Selain dari pihak “luar” kekuasaan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy juga menyayangkan perencanaan pembangunan banyak kelemahan.
“Jangan apriori terhadap pembangunan, tapi memang masalah perencanaan boleh jadi tidak sempurna,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR, HM Ridwan Setiawan tidak bisa berbuat banyak. Dirinya menyebut semua pengkajian, survey dan perencanaan dilakukan pemerintah provinsi.
“Di kamipun memang tidak ada (DED resmi, red) Karena yang membuat DED adalah pihak provinsi. Mereka sudah melakukan survey lapangan bahkan melibatkan pihak ke tiga dari ITB,” tambahnya.
Meski begitu, Ridwan mengaku pihak pemerintah daerah sudah bertemu dan beberapa kali membahas revitalisasi dengan pemerintah provinsi.
“Namun memang belum melibatkan KNPI,” tambahnya.
Senada, Bappeda melalui Kasi Insfrastrukturnya Samsu Rizal mengatakan masukan tersebut menjadi perbaikan bagi pemerintah.
“Masukan dari kawan-kawan tidak menjadi kapok bagi kami. Ternyata banyak bolong yang perlu diperbaiki,” imbuhnya. (eki)
