KUNINGAN (MASS) – Rencana pemindahan lokasi Terminal Wisata Terpadu dari Desa Paniis Kecamatan Pasawahan ke lahan milik PT Geger Halang di luar Desa Paniis ternyata dibatalkan. Hasil rapat Pemkab Kuningan, pembangunan terminal tersebut tetap dilaksanakan sesuai rencana awal di Paniis.
Kendati demikian, teknis perencanaannya mengalami perubahan. Ini karena luas lahan yang hendak dijadikan terminal tidak sesuai dengan konsep awal. Dari luas yang dibutuhkan 2,3 hektar, hanya ada 1,3 hektar saja. Senin (21/10/2019) siang, SKPD terkait dengan pembangunan terminal menggelar rapat di Aula Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPRPP).
“Betul, rencana pindah ke lahan PT Geger Halang itu batal. Lokasinya sesuai rencana awal di Desa Paniis. Sabtu kemarin kita putuskan, dan tadi (Senin, red) kita rapat evaluasi berbagai aspek, seperti membuat desain ulang dan lain sebagainya,” terang Kepala DPRPP yang juga Plt Kepala Dinas PUPR, HM Ridwan Setiawan MH MSi usai rapat.
Alasan luas areal 1,3 hektar tetap dilaksanakan, aku Ridwan, karena tidak ada batasan harus 2,3 hektar. Untuk pembangunan terminal wisata di atas lahan 1,3 hektar tersebut pagu anggaran tetap Rp7 miliar. Batas akhir masa pembangunannya pun sampai 29 Desember mendatang.
“Rencana awal sebetulnya terlalu ideal. Pagu anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan terminal seluas 2,3 hektar itu senilai Rp32 miliar. Sedangkan dana ada 7 miliar, hanya 25%nya saja. Jadi, kalau nanti dipaksakan dengan dana 32 miliar, khawatir tidak fungsional. Apalagi telah terjadi gonjang-ganjing, bahkan mungkin nanti dampak susulan,” paparnya.
Ridwan mengakui, idealnya lokasi terminal itu di lahan milik PT Geger Halang yang berada di sebelah selatan Tugu Macan. Hanya saja perlu menempuh prosedur melalui kementerian yang mana saat ini menterinya belum dilantik. Lantaran membutuhkan waktu lebih lama maka lokasi terminal dikembalikan lagi ke Desa Paniis.
“Untuk lahan PT Geger Halang nanti akan dijadikan lahan terbuka hijau. Tahap pertamanya perluasan untuk jalan terlebih dulu. Sedangkan lokasi di Paniis seluas 1,3 hektar lebih memungkinkan dari aspek teknis dan perencanaannya,” terang pejabat yang cukup sulit ditemui itu.
Lebih jauh Ridwan mengatakan, proyek tersebut merupakan bantuan provinsi dalam rangka prioritas pembangunan mendukung pembangunan pariwisata di Kuningan. Kalaupun kemarin terjadi hal-hal yang disesalkan, dirinya menduga akibat kekuranglancaran informasi antar stakeholder.
“Sekarang ini kami bukan bermaksud mengambil alih pekerjaan dari SKPD lain. Kami hanya membantu secara teknis untuk melancarkan pekerjaan pembangunan terminal. Ada penyesuaian-penyesuaian dari perencanaan awal yang dibuat oleh konsultan,” ucapnya.
Mengingat dan menimbang dana yang ada sekarang, tambah Ridwan, bupati menginginkan agar terminal itu fungsional. Tujuannya agar tidak menjadi bangunan yang kelak terkesan ada pekerjaan mangkrak kalau dipaksakan dengan konsep awal.
“Ini baru setitik upaya memajukan pariwisata di Kabupaten Kuningan,” pungkas mantan sekretaris dewan itu. (deden)
