Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Kejari Jangan Tebang Pilih Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

KUNINGAN (MASS) – Negara Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum sehingga memiliki konsekuensi semua warga negara Indonesia baik warga masyarakat biasa, pejabat pemerintah, terlebih lagi para penegak hukumnya itu sendiri haruslah taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum.

Tidak terkecuali para penegak hukum pada Kejaksaan Negeri Kuningan yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Kuningan saat ini, haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum yaitu dengan cara tidak pandang bulu dalam menerapkan aturan hukum sebagai upaya memenuhi rasa keadilan pada warga masyarakat, dan bukan karena adanya pesanan untuk mencapai target tahunan banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh institusi Kejaksaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kuningan adalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBdes ) Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dan dalam perkara tersebut telah ditetapkan satu orang tersangka yaitu sdr. “JJ” mantan Sekretaris Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka No. KEP-59/M.2.23/Fd.1/12/2021 tertanggal 7 Desember 2021, sehingga saat ini “JJ” telah di tahan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan.

Ditetapkannya “JJ” sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kuningan karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut informasi pihak Kejaksaan Negeri Kuningan masih terus melakukan Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Setelah saya mendalami peristiwa hukum dugaan tindak Pidana Korupsi tersebut, saya sangat menyesalkan ditetapkannya “JJ” sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kuningan, penyesalan ini saya sampaikan bukanlah bentuk pembelaan saya sebagai penasehat hukum “JJ”, karena pembelaan sebagai penasehat hukum “JJ” ada waktunya untuk saya ungkapkan fakta – fakta yang sebenarnya terjadi pada saat persidangan di pengadilan nanti.

Penyesalan ini saya sampaikan atas dasar adanya keadaan-keadaan yang tidak bisa kita pungkiri dan sudah menjadi rahasia umum bahwa peristiwa hukum yang terjadi dan di alami oleh “JJ” sebagai Perangkat Desa Sindangjawa saat itu, dapat pula terjadi di desa-desa lain yang ada di Indonesia.

Perlu saya ingatkan bahwa sumber dana APBDes berasal dari APBN dan APBD sehingga dalam pengelolaannya anggaran tersebut idealnya haruslah mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pertanggungjawaban.

Harus kita akui bahwa pada kenyataannya untuk mencapai kondisi yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa tersebut tentu tidaklah mudah. Disamping masih rendahnya pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang kemudian keadaan tersebut telah dimanfaatkan oleh oknum dinas atau instansi untuk mengambil keuntungan finansial yang berdampak pada adanya penggunaan anggaran yang tidak semestinya, setiap desa juga memiliki caranya sendiri yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di desanya sehingga dalam pengguna anggaran desa tersebut ada penggunaan penggunaan anggaran yang tidak mungkin di pertanggungjawabkan secara administrasi sesuai aturan pemerintah.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia para aparat desa di perlukan pembinaan yang maksimal yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas atau instansi terkait yang diberi kewenangan seperti Inspektorat.

Jadi dalam persoalan hukum mantan Sekretaris Desa Sindangjawa Kec. Cibingbin tersebut telah terjadi hukum kausalitas, sudah sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dalam hal ini adalah Inspektorat dan ataupun dinas instansi terkait lainnya telah melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Kalau benar adanya temuan yang mengakibatkan timbulnya kerugian uang negara yang dilakukan oleh “JJ”, maka kenapa saat itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana harusnya sesuai tupoksi dan kewenangannya.
Ada apa sebenarnya ?
Mari semuanya itu kita ungkap di pengadilan nanti.

Kalaupun ada warga masyarakat yang melaporkan adanya Penyelewengan APBDes Desa SindangJawa kecamatan Cibingbin tahun 2018 dan 2019, sehingga ia merasa di rugikan, maka mestinya pihak kejaksaan selektif apa yang menjadi motif Laporan masyarakat tersebut, apakah karena ada sentimen pribadi misalnya karena ada persaingan jabatan, atau murni karena adanya kerugian negara yang memang layak untuk di laporkan.
Karena faktanya warga masyarakat di Desa Sindangjawa sendiri tidak ada reaksi apa apa, baik unjuk rasa ataupun adanya protes terhadap pemerintah desa Sindangjawa.

Inilah keadaan yang mestinya di fahami dan di maklumi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuningan yang sedang menangani perkara Penyelewengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBdes ) Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus menghargai proses hukum yang sedang dihadapi “JJ” dan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kuningan sebagai upaya menjalankan amanat Undang Undang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun saya minta pihak Kejaksaan Negeri Kuningan harus memproses pula siapapun yang telah terlibat dalam perkara korupsi yang disangkakan kepada “JJ” dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi agar terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat.***

DADAN SOMANTRI INDRA SANTANA, S.H.
Kuasa Hukum ” JJ” / KETUA GARDAH KAB. KUNINGAN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Business

KUNINGAN (MASS) – Bank Kuningan sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Kuningan, kembali melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hal ini dilakukan sebagai salah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, bersama Seksi Intelijen, menyerahkan mantan Kuwu Sigaranten Kecamatan Ciwaru ke Lapas...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan memastikan pihaknya sudah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Polres Kuningan. Bahkan, pihaknya juga sudah menunjuk...

Law

KUNINGAN (MASS) – Beragam barang bukti dan rampasan yang berkekuatan hukum tetap (incraht), dimusnahkan Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan pada Rabu (12/10/2022) siang. Pemusnahan itu,...

Law

KUNINGAN (MASS) – Penanganan dugaan kasus pemotongan Bantuan Provinsi (Banprov) Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang disalurkan melalui Diskatan Kabupaten Kuningan, masih belum nampak terang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip kinerja Kejaksaan negeri Kuningan yang seakan-akan tutup mata, dan tutup telinga dalam penyelesaian kasus P2L (Pekarangan Pangan Lestari) menjadi suatu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan, menggelar test urine untuk para pegawainya pada Selasa (7/6/2022) kemarin di aula Suprapto Kantor Kejari, Jl Aruji...

Education

KUNINGAN (MASS) – Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yanh digelar olwh Kejaksaan Negeri Kuningan kembali dilaksanakan. Kali ini dihelat di SMPN 1 Jalaksana. Program...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca ditinggal Mahardika Rahman SH MM menjadi Kabag Hukum Setda Kuningan, jabatan Kasi Intelijen Kejari Kuningan kosong. Kosongnya jabatan terhitung tanggal 12...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Massa aksi yang menuntut kedilan peradilan HRS di depan kantor Kejaksaan Negri Kuningan pada Selasa (23/3/2021) siang, membubarkan diri sebelum tepat...

Government

KUNINGAN (MASS)-  Kejari Kuningan Selasa (21/7/2020) menggelar upacara di Taman Makam Pahlawan Haurduni Kuningan.    Tampak Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan L Tedjo Sunarno MH beserta...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk mengantisipasi adanya pegawai yanga terpapar virus covid-19, Kejaksaan Negeri Kuningan menggelar rapid test. Kegiatan yang digelar Kamis (11/6/2020) diikuti juga para...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Geger kembali di Kuningan kejaksaan negeri memanggil kepala UPT KB yang sekarang UPTD pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan, yang sebelumnya...

Government

KUNINGAN (MASS)- Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda, SH MSi hadi di acara Milad Pondok Pesantren Al-Amin ke-19 di Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin  Rabu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Situasi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan saat ini tengah menghangat. Hal ini pasca...

Government

KUNINGAN (MASS) – Situasi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan saat ini tengah menghangat. Hal ini pasca...

Social Culture

KUNINGAN (MASS)- Seperti tahun lalu, pada tahun 2019 pihak Kejaksaan Negeri membeberkan pencapaian kinerja mereka selama satu tahun. Pencapaian mereka diumumkan kepada wartawan melalui...

Government

KUNINGAN (MASS)- Di Hari Anti Korupsi Sedunia banyak warga Kuningan yang menginginkan kado spesial yang diberikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Kado spesial itu  adalah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ada yang tak biasa yang dilakukan oleh pegawai Kajaksaan Negeri Kuningan pada Senin (9/13/2019) pagi. Usai apel pagi mereka turun ke...

Government

KUNINGAN (MASS) – Rabu (30/10/2019) merupakan hari bersejarah bagi tiga pegawai Kejari Kuningan. Pasalnya, mereka medapatkan promosi jabatan dari semula fungsional menjadi pejabat eselon...

Anything

KUNINGAN (MASS)- Hari Jumat (20/9/2019) merupakan pelaksanaan lelang di Kantor Kajari Kuningan Jalan Aruji.  Tampak perempuan dan pria paruh baya datang ke kantor ruang...

Government

KUNINGAN (MASS)- Karena pemberkasan tahap II sudah lengkap, penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat melimpahkan seorang tersangka penjual rokok tanpa label cukai OI...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah 9 tahun lamanya masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) alias buronan, Endang Priatna (35), akhirnya ditangkap. Mantan karyawan BPR Bumi Asih...

Government

KUNINGAN (MASS) – Para aktivis ormas dan LSM di Kabupaten Kuningan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Kamis (1/8/2019). Kedatangan mereka berkaitan dengan sepak terjang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kedatangan rombongan dari Kejagung RI akhir pekan kemarin mendapat sambutan dari para pentolan ormas dan LSM. Mereka berharap kedatangan Kejagung menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Peringatan Hari Bhakti Adyaksa ke-59 Kejaksaan Negeri Kuningan  dan HUT ke XIX Ikatan Adhykasa Dharmakarini yang digelar Jumat pagi dimeriahkan  dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan L Tedjo Sunarno SH MH mengakui, sudah memanggil belasan pejabat dan para pihak terkait lainnya. Pemanggilan itu...

Government

KUINGAN (MASS)- Pasca Kajari Kuningan Adhyakasa Darma Yuliano pindah ke Kejagung, ada dua pejabat lain yang mengikuti jejaka yang sama. Mereka adalah Kasi Intelijen...

Government

KUNINGAN (MASS)- Jabatan Kajari Kuningan kembali berganti setelah  sebelumnya dijabat oleh Adhyaksa Darma Yuliano SH MH, kini berpindah ke Luchterin Tedjosunarno. Adhyaksa bertugas di...

Government

KUNINGGAN (MASS)- Senin (18/3/2019) siang 100 warga kurang mampu yang berada di Desa/Kecamatan Subang girang bukan kepalang. Pasalanya, mereka mendapatkan rejeki yang tidak diduga-duga...

Advertisement