Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Penjelasan BPKAD Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai

KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup besar.

Namun adanya TPP sesuai SK Bupati Nomor 910/KPTS/671-BPKAD/2018 itu mendapatan tanggapan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD). Menurut Kepala BPKAD Apang Suparman MSi yang didamping Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Otang Setiawan MSi, justru adanya TPP lebih menghemat pengeluaran APBD.

“Untuk membayar TPP harus dialokasikan dana Rp162 miliar. Walau anggaran sebesar itu, tapi dengan menerapkan TPP mampu menurunkan belanja pegawai dari sebelumnya 68% ditahun 2019 ini menjadi hanya 51%,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hal ini karena honor-honor dalam kegiatan sudah tidak ada lagi. Artinya ada efisiensi dari pengalihan belanja pegawai dalam belanja langsung menjadi TPP.

“Ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan semua pihak. Apabila ini bukan aturan maka para PNS lebih memilih tidak ada TPP,” jelasnya.

Ditegaskan, penerapan TPP itu arahan dari KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dengan harapan apabila kesejahteraan PNS ditingkatkan, akan meningkatkan disiplin.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kenapa begitu karena pembayarannya berbasis absensi dan terjadi efisiensi belanja pegawai karena tidak boleh lagi ada honor-honor dalam kegiatan, sehingga kinerja PNS akan lebih meningkat,” tambahnya.

Rekomendasi KPK itu untuk tahun 2019 dan dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Kuningan. Mengenai angka besaran mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan beban kerja SKPD .

Lebih lanjut dikatakan, belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi jabatan (nilai dan kelas jabatan) yang dibuat oleh bagian organisasi karena masih diverifikasi oleh Menpan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sistem absensi dipergunakan untuk pembayaran. Apabila tingkat kehadiran kurang maka akan dipotong,” tambahhnya.

Sistem pembayaran kata dia, tentu nanti bulan berikutnya, karena sistem pembayarannya bekerja dulu. Dinilai dulu tingkat kehadiran dan kinerjanya setiap bulannya.

“Semoga penjelasan ini membuat semua pihak paham dan mengerti karena TPP ini perintah dari KPK, sehingga mau tidak mau harus diterapkan,” pungkasnya. (agus)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Tahun ini Pemkab Kuningan membeli mobil dinas baru jenis Daihatsu Terios warna putih. Jumlahnya 8 unit dengan pagu anggaran 1,8 M....

Headline

KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Pertokoan sebelah timur di Jl Siliwangi Kuningan yang habis masa perjanjiannya 30 Juni 2022 lalu, saat ini mulai dihitung nilai asetnya....

Government

KUNINGAN (MASS)- Setelah sekian lama dinanti, akhirnya Pemkab Kuningan menaikan honorarium Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini melalui Keputusan Bupati Kuninga Nomor : (10/KPTS.447-BPKAD/2020...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dikalangan para Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkup Pemkab Kuningan saat ini beredar info upah mereka bakal dinaikkan. Dari info yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Azas praduga tak bersalah hendaknya dijunjung tinggi. Termasuk dalam kasus yang menimpa Otang Setiawan, pejabat BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...

Government

KUNINGAN (MASS) – Semakin banyak yang terdampak karena adanya wabah virus corona membuat semua pihak tergugah untuk bahu-membahu membantu warga. Hal ini pun dilakukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Momentum penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Kab. Kuningan melalui Sidang Paripurna yang akan diselenggarakan Senin 30 September 2019, diharapkan menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun...

Government

KUNINGAN (MASS)- Karena ada cuti dari tanggal 2  hingga 7 Juni 2019, maka gaji PNS dan PTT untuk bulan Juni ditunda pencairannya. Biasanya, kalau...

Government

KUNINGAN (MASS)- Seperti halnya PNS di daerah lain, PNS Kabupaten Kuningan juga tengah menanti kabar cairnya THR (Tunjangan Hari Raya)  2019. Menkeu Sri Mulyani...

Government

KUNINGAN (MASS)- Badan Pemeriksaan  RI Perwakilan Jabar, Selasa (9/4/2019) pagi melakukan pengecekan fisik kendaraan dinas yang ada di Dinas Kesehatan Kuningan. Pemeriksaaan ini dilakukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Para pegawai lingkup Pemkab Kuningan saat ini sedang mengeluh. Pasalnya, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Januari, hingga 8 Februari ini belum diterima....

Government

KUNINGAN (MASS)- Menindaklajuti Program Nasional Transaksi Non Tunai, Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kuningan, pada Selasa (29/1/2019) mengundang semua SKPD yang ada di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Penetapan besaran TPP (Tambahan Penghasilan PNS) di lingkup Pemkab Kuningan sangat mungkin menuai kontroversi di lingkup pejabat yang menduduki eselonering (dari...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terbitnya SK Bupati No : 910/KPTS.671-BPKAD/2018 tentang besaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) di lingkup Pemkab Kuningan memicu gejolak. Sejumlah ASN mempertanyakan...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sesuai arahan dari KPK, maka mulai tahun 2019 disetiap kota/kabupaten di Jabar di terapkan penghasilan tambahan pegawai alias TPP. Hal ini bagian...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sejak dideklarasikan 13 September 2018, Forum Bedah APBD (FBA) Kuningan mulai unjuk gigi. Pada Kamis (29/11/2018) lalu, forum tersebut menggelar diskusi perdana...

Government

KUNINAN (MASS) – Penjabat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan Drs H Dadang Supardan MSi  menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penguatan pengelolaan barang milik daerah. Acara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran Gerakan Satu Kuningan (Gasak) soal kucuran dana APBD yang menguntungkan calon petahana dijawab oleh Plt Bupati Dede Sembada. “Kan bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam suasana tenang, Plt Bupati Dede Sembada mau menjelaskan soal hutang BPJS yang mencapai sekitar Rp89 milyar. Kepada kuninganmass.com di rumdinnya...

Advertisement