KUNINGAN (MASS) – Momentum penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Kab. Kuningan melalui Sidang Paripurna yang akan diselenggarakan Senin 30 September 2019, diharapkan menjadi titik tolak bagi Wakil Rakyat Yang Terhormat untuk lebih mewujudkan berbagai harapan masyarakat serta janji” mereka (anggota DRRD) saat kampanye lalu.
Jika berkaca pada berbagai isue yang muncul di masyarakat Kab. Kuningan akhir-akhir ini misalnya terkait persoalan perizinan pembangunan baik untuk kepentingan usaha maupun bangunan perumahan di daerah resapan, terkikisnya lahan pertanian walau sudah ada Perda LP2B maupun maraknya pelaku bunuh diri, nampaknya kurang mendapat perhatian serius dari kalangan Legislatif. Padahal persoalan tersebut terkait langsung dengan 3 fungsi lembaga Legislatif yang dilakukan Eksekutif.
Kenyataan yang didapatkan masyarakat respon dari anggota Legislatif terkait berbagai persoalan sosial yang muncul, sangatlah minim. Padahal masyarakat sangat berharap munculnya pernyataan/statment dari mereka (anggota dewan).
Sangatlah mungkin, jika ‘nihilnya’ respon tersebut, dikarenakan memang mereka belum mengetahui persoalan tersebut walau sudah terekspose dalam berbagai media. Hal itu bisa menjadi dasar kecurigaan masyarakat, kalau minat baca anggota DPRD Kuningan masih perlu ditingkatkan.
Kehadiran seorang Nuzul Rachdy sebagai Ketua Dewan dengan latar belakang Jurnalist dan pernah menduduki jabatan strategis di PWI Kab. Kuningan hendaknya dapat semangat baru pada anggota lainnya untuk meningkatkan minat baca, sehingga ketika muncul permintaan konfirmasi dari media tidak ditemukan lagi jawaban bahwa ada anggota Dewan yang belum membaca media yang memuat berita berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, tidak hanya terbatas hoby membaca angka-angka yang tertera dalam draft RAPBD.***
KUNINGAN (MASS) – Tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama tiga bulan di Kabupaten Kuningan memicu berbagai tanggapan, baik dari masyarakat maupun kalangan akademisi....
KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Janji/Sumpah Pimpinan DPRD Kuningan masa jabatan tahun 2024-2029....
KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...
KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum...
KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...
KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...
KUNINGAN (MASS) – Sebagai salah satu pimpinan DPRD Kuningan yang baru saja dilantik Senin (30/9/2019), H Ujang Kosasih MSi bertekad untuk memperjuangkan 3 hal...
KUNINGAN (MASS) – Kemajuan teknologi memang tidak terbendung. Saat ini, segalanya serba canggih dan modern, hampir segala hal dalam hidup ada saja kaitannya dengan...
KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun...
KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup...
KUNINGAN (MASS)- Sejak dideklarasikan 13 September 2018, Forum Bedah APBD (FBA) Kuningan mulai unjuk gigi. Pada Kamis (29/11/2018) lalu, forum tersebut menggelar diskusi perdana...
KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan...
KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran Gerakan Satu Kuningan (Gasak) soal kucuran dana APBD yang menguntungkan calon petahana dijawab oleh Plt Bupati Dede Sembada. “Kan bupati...
KUNINGAN (MASS) – Dalam suasana tenang, Plt Bupati Dede Sembada mau menjelaskan soal hutang BPJS yang mencapai sekitar Rp89 milyar. Kepada kuninganmass.com di rumdinnya...
KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Ketua LSM Kampak, Fri Maladi misalnya, dia masih merasa...
