Kebijakan Tak Waras, Revitalisasi Tamkot Tak Masuk Logika

KUNINGAN (MASS) – Revitalisasi Taman Kota Kuningan dengan pagu Rp15 miliar menuai reaksi. Salah satunya dari seorang pedagang serabi di kawasan tersebut, Sadam Husen.

“Rencana kebijakan pemerintah daerah untuk revitalisasi Taman Kota Kuningan dengan dalih pemprov teramat sangat sulit dipahami oleh logika saya,” ujarnya kepada kuninganmass.com Jumat (18/10/2019).

Pertama, terang Sadam, disebutkan oleh sekda ketika sialturahim dengan pedagang Tamkot, dalam rencananya bahwa Gedung KNPI akan diratakan untuk perluasan taman. Pernyataan dan rencana ini menohok sekali baginya lantaran Sekda Dr Dian Rachmat Yanuar adalah mantan ketua KNPI.

“Bagi saya ini sangat menohok karena sekda ini kan mantan ketua KNPI yang mestinya bisa lebih tahu rumus dalam memajukan kepemudaan ketimbang harus meratakan Gedung KNPI. Kita tahu gedung itu baru dirarapih oleh Ketua Cecep Hendi dan sekarang dilanjutkan oleh Ketua Masuri. Gak sedikit anggaran yang dikeluarkan, besar itu biaya rehab gedung, hargailah pemuda, jangan malah berkeinginan meratakan Gedung KNPI yang mana gedung tersebut menjadi salah satu symbol energi organisasi kepemudaan di Kuningan,” bebernya.

Kedua, lanjut Sadam, ada banyak masyarakat yang hari ini memaksimalkan peluang taman kota untuk mencari rejeki. Banyak pula diantaranya yang bangga karena mampu berinisiasi melepas seragam pengangguran, ditengah-tengah kebijakan pemerintah yang sampai hari ini masih belum terlihat memberi solusi terhadap angka pengangguran yang cukup tinggi.

Kebijakan merevitalisasi taman kota, imbuhnya, seperti sebuah kebijakan yang gagal focus. “Coba kita bergeser sedikit ke pujasera lama yang sekarang pasar langlangbuana. Kita tahu di pujasera lama dulu banyak masyarakat yang berjualan di area tersebut,” ucapnya.

Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang jeli terkait ekonomi kerakyatan, sambung dia, yang berlangsung di sana kini kondisinya sangat meprihatinkan.

“Yang dulu ramai kini sepi, coba ajah cek ke lokasi! berapa puluh keluarga yang kini kesulitan ekonomi dan menjadi korban. Pedagang yang dulu mampu menguliahkan anak-anaknya, memberikan penghidupan yang layak untuk keluarga-keluarganya kini itu semua hanya jadi history,” kata Sadam.

Seharusnya pemkab memikirkan keberlangsungan langlangbuana terlebih dulu. Bagaimana caranya tempat itu bisa hidup dan terurus. Belum lagi tempat lainya seperti Taman Bungkirit yang jadi sarang maksiat dan kurang terawat. Kemudian Taman Cirendang yang sepi dari aktivitas warga pengunjung.

Disector lainya seperti sisi birokrasi dalam menjalankan program pemerintah masih banyak temuan BPK yang merugikan keuangan negara ratusan juta bahkan milyaran. Ada juga persoalan bencana kekeringan yang terjadi tiap tahunya di wilayah Kuningan Timur.

“Ini malah terlihat tergesa-gesa merevitalisasi Taman Kota dan Gedung KNPI. Skala prioritas pembangunannya dipake dong! Jadi jangan jadikan nasib pedagang taman kota seperti pedagang di pujasera lama. Sudah lah stop membuat masyarakat menderita dengan dalih revitalisasi tanpa solusi yang kongkrit untuk jaminan keberlangusungan nasib pedagang kedepannya, bosan kita mendengar pembenaran itu,” pintanya.

Dirinya merasa heran, belum ada obrolan yang berkelanjutan dengan warga yang berdagang di Taman Kota dan KNPI tapi informasi yang didapat pada 2020 exsekusi program revitalisasi.

“Kalau benar, ini kan kebijakan gak waras namanya. Jangan merasa bangga karena berhasil meyakinkan gubernur untuk menurunkan anggaran ke Kuningan tapi sejatinya menggorok leher ekonomi rakyat dan exsistensi pemuda,” pungkasnya. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com