Soal OPD, Fraksi Demokrat Usulkan 20 SKPD

KUNINGAN (Mass) – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan mengusulkan sebanyak 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Kuningan terkait Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Jumlah tersebut lebih sedikit dari yang diusulkan oleh Baperda DPRD sebanyak 24 SKPD, dengan kondisi Pemkab Kuningan saat ini yang memiliki 34 SKPD. Fraksi Demokrat DPRD Kuningan yang diketuai … Baca Selengkapnya

Fraksi DPRD Sampaikan PU Soal OPD

KUNINGAN (Mass) – Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan secara resmi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Senin (8/8). Fraksi Demokrat misalnya, berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Karena itu, fraksi yang diketuai H Toto Hartono … Baca Selengkapnya

Soal LPJ APBD 2015, Ini Rekomendasi DPRD

KUNINGAN (Mass) – Saat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2015 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan kemarin, ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DRPD terkait LPJ APBD TA 2015. Bahkan, dalam rekomendasi itu pihak eksekutif harus memperhatikan lebih serius terhadap kelemahan-kelemahan beserta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan … Baca Selengkapnya

Dede Sembada Dapat Rekomendasi Cawabup?

KUNINGAN (Mass) – Rekomendasi DPP PDI Perjuangan soal penjaringan calon wakil Bupati Kuningan dikabarkan sudah turun dan jatuh ke tangan Dede Sembada. Kabar tersebut kian mencuat selang beberapa pekan pasca dipanggilnya ketiga cawabup penjaringan PDIP seperti Rana Suparman, M Ridho Suganda, dan Dede Sembada ke DPP PDIP. Ketika dikonfirmasi, cawabup Dede Sembada kepada kuninganmass.com di … Baca Selengkapnya

Soal Wabup, PAN Tunggu Rekomendasi PDIP Turun

KUNINGAN (Mass) – Lama tak tersiar kabar soal calon wakil bupati yang bakal diusulkan DPD PAN Kuningan, akhirnya Ketua DPD PAN Kuningan, H Udin Kusnaedi SE kembali angkat bicara. Bahkan, sinyalemen kuat dilontarkan politisi muda itu bahwa, cawabup sudah dipersiapkan dan akan dimunculkan ketika rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sudah turun. “Kita sudah ada dong … Baca Selengkapnya

Jabatan Wabup Wajib Segera Diisi

KUNINGAN (Mass) – Disinyalir adanya sejumlah pihak yang berkehendak agar jabatan Wakil Bupati dikosongkan, mendapat tanggapan serius dari politisi senior Partai NasDem, Drs H Uri Syam SH MH. Sebagai pakar hukum yang juga berpengalaman di dunia politik, ia justru meminta agar posisi Wakil Bupati segera diisi. “Kalau kepada Parpol pengusung Utama yang 7 itu, sebenarnya … Baca Selengkapnya

Soal Wabup, Rekomendasi DPP Sudah Turun?

KUNINGAN (Mass) – Mencuatnya kabar soal turunnya rekomendasi DPP PDI Perjuangan terkait calon wakil bupati Kuningan mendapat tanggapan serius dari Ketua DPC PDIP Kuningan, Rana Suparman SSos. Rana yang juga salah satu cawabup itu hanya menegaskan jika rekomendasi hingga saat ini belum sampai di DPC PDIP. “Rekomendasi belum ada sampai sekarang. Kalau turun, itu pasti … Baca Selengkapnya

Harlah, PKB Perkuat Hubungan dengan NU

KUNINGAN (Mass) – Menjelang Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke 18 yang jatuh pada tanggal 23 Juli nanti, PKB Kuningan memanfaatkan momentum tersebut dengan bersilaturahmi bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) sewilayah Kuningan, Rabu (20/7). Kegiatan itu sekaligus untuk memperkuat basic kultur Nahdlatul Ulama (NU) dan struktur PKB sampai ke tingkat ranting (kelurahan). “Pada 23 juli … Baca Selengkapnya

Dewan Bantah Pembahasan KUA-PPAS Tertutup

KUNINGAN (Mass) – Adanya tanggapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan terkesan tertutup, mendapat bantahan langsung Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos. Walaupun sebenarnya, rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD itu pun masih cenderung sulit diakses para awak media karena pintu tertutup … Baca Selengkapnya

FPKS Beberkan Delapan Kelemahan LPJ 2015

KUNINGAN (Mass) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan membeberkan sebanyak delapan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2015. Kedelapan kelemahan itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern yang dituangkan dalam laporan nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/05/2016. “Kedelapan kelemahan itu diantaranya Pengelolaan Kas di Lingkungan Pemda Kuningan belum tertib, … Baca Selengkapnya