KUNINGAN (MASS) – Salah satu kekeliruan dalam memandang pers adalah ketika profesi ini diberi stigma dengan sebutan seperti “Londo Ireng”. Julukan semacam itu bukan hanya melukai martabat insan pers, tetapi juga mengabaikan sejarah panjang perjuangan pers dalam membangun Indonesia. Jauh sebelum republik ini berdiri kokoh, pers telah menjadi alat perjuangan, menyebarkan gagasan kebangsaan, membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme, serta mencerdaskan rakyat yang saat itu hidup dalam keterbatasan akses pendidikan.
Kemerdekaan Indonesia tidak lahir hanya dari perjuangan di medan perang. Ia juga lahir dari perjuangan pena. Para wartawan dan penerbit menjadi penyambung gagasan, penyebar semangat nasionalisme, sekaligus penjaga api kemerdekaan. Karena itulah, pers layak disebut sebagai salah satu pilar yang mengawal perjalanan bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Dalam konteks pembangunan modern, peran pers tidak kalah strategis dibandingkan berbagai program pembangunan fisik maupun sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, bertujuan membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Itu adalah ikhtiar yang penting dan patut diapresiasi. Namun, bangsa yang sehat secara fisik juga membutuhkan masyarakat yang sehat secara intelektual. Di sinilah pers menjalankan perannya: menyampaikan informasi, memberikan edukasi, mengawasi kebijakan, mengoreksi penyimpangan, dan membangun kesadaran publik.
Jika MBG berupaya memenuhi kebutuhan gizi tubuh, maka pers selama puluhan tahun telah memberikan “gizi intelektual” kepada masyarakat. Pers mengajarkan masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenali persoalan publik, berpikir kritis, serta ikut mengawal arah pembangunan. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun manusia Indonesia yang utuh.
Pers memang tidak selalu menyampaikan kabar yang menyenangkan. Kritik yang lahir dari kerja jurnalistik sering kali terasa pahit. Namun, kritik yang berbasis fakta merupakan vitamin bagi demokrasi, bukan racun bagi pembangunan. Pemerintahan yang kuat justru membutuhkan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab agar setiap kebijakan dapat terus disempurnakan dan setiap penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Karena itu, sudah saatnya publik menghentikan stigma yang merendahkan profesi wartawan. Menghormati pers bukan berarti menempatkannya di atas kritik. Pers tetap harus profesional, independen, berimbang, dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Namun, menyematkan label yang merendahkan kepada seluruh insan pers sama saja dengan mengabaikan jasa besar mereka dalam perjalanan bangsa.
Bangsa ini dibangun oleh banyak profesi. Guru mencerdaskan di ruang kelas, tenaga kesehatan menjaga kehidupan, petani menyediakan pangan, aparat menjaga keamanan, dan pers mencerdaskan ruang publik. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya adalah fondasi Indonesia.
Karena itu, ketika ada yang menyebut pers sebagai “Londo Ireng”, sesungguhnya kita patut bertanya kembali: pantaskah stigma itu diberikan kepada profesi yang sejak awal telah ikut membangunkan kesadaran bangsa, mengawal kemerdekaan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan terus mencerdaskan masyarakat hingga hari ini?
Pers bukan “Londo Ireng”. Pers adalah penjaga akal sehat bangsa. Sebab, pembangunan tidak hanya membutuhkan rakyat yang kenyang, tetapi juga rakyat yang tercerahkan.
Oleh: Dadan Satyavadin
Pemerhati Kebijakan Publik