Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan melalui salah satu anggotanya, Yaya, mengusulkan agar RSUD Linggajati dikelola oleh Pemprov Jawa Barat, tidak lagi oleh Pemkab Kuningan. Bukan tanpa contoh, pihaknya mengusulkan hal tersebut lantaran Indramayu sudah lebih dulu menyerahkan pengelolaan salah satu rumah sakitnya, ke Pemprov. Usulan itu disampaikan Yaya secara langsung dalam Rapat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas hasil pertanian, Anggota DPR RI, Hj Rina Sa’adah Lc MSi hadir untuk masyarakat. Ia menyalurkan bantuan mesin rice transplanter kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Kuningan, Jumat (1/8/2025). Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di salah satu area persawahan di Kuningan. Pada kesempatan itu, Rina didampingi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Berkompetisi keras di Pilkada, jarang terlihat bersama setelah Dian Rachmat Yanuar dilantik Bupati, kemarin pada Minggu (3/8/2025), Dian dan Ridho Suganda nampak “mesra” dan akrab saat berfoto bersama. Bukan dalam ajang politik ataupun pemerintahan, Dian dan Ridho berfoto bersama saat sama-sama hadir dalam kegiatan Kirab Merah Putih yang diselenggarakan PHBN kerjasama dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PKS, Kang Wawan Romliansah, terus menunjukkan komitmennya terhadap kemandirian pangan masyarakat. Teranyar, Dewan Wawan nampak mendampingi Komunitas Petani Organik Sejahtera Kuningan (KOMPOSKU) Wilayah Dapil 4 dalam kegiatan budidaya tanaman cabai, Minggu (3/8/2025) kemarin. Bertempat di samping Pabrik Tahu Tamiang Sari, Desa Luragungtonggoh, Kecamatan Luragung, dilakukan penanaman … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, kembali turun ke daerah pemilihannya dalam agenda RESES III Tahun Sidang 2024–2025. Selama masa reses, Ika mengunjungi sejumlah titik di wilayah Dapil Jabar XIII meliputi (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar). Kabupaten Kuningan menjadi fokus utama serapan aspirasinya. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang mewakili dapil 13 yaitu Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar. Mereka merupakan tempat aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk warga Kabupaten Kuningan. Delapan DPRD Provinsi Jawa Barat diantaranya: 1. Toto Suharto S.Farm Apt (PAN) 2. Hj Tina Wiryawati S.H … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kesempatan untuk menyalurkan bakat kepemimpinan bagi kaula muda Kuningan dibuka selebar-lebarnya oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai besutan Gus Muhaimin Iskandar tersebut membuka penerimaan kader (open recruitment) untuk digembleng. Gong Open Recruitment ini ditabuh bertepatan dengan Harlah ke 27 yang jatuh pada 23 Juli kemarin. Sederet kriteria digariskan, siapa saja yang berhak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan pernikahan siri dua anggota dewan rupanya sudah ditindaklanjuti cukup jauh oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan. Bahkan mantan istri siri dari kedua anggota dewan tersebut sudah dipintai keterangan. Informasi ini dilontarkan Satria Rizky Utama, salah seorang anggota BK usai menggelar rapat internal, Jumat (25/7/2025) sore. “Pengadu, Teradu dan saksi-saksi yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Proyek Kuningan Caang yang kini tengah “digali” oleh Kejari Kuningan mendapat tanggapan banyak pihak. Salah satunya H Yudi Budiana SH, mantan ketua Pansus Kuningan Caang beberapa tahun ke belakang. “Jadi begini ya, berawal dari banyaknya masalah di desa terkait pemasangan PJU yang faktanya pemasangan tersebut satu jalur. Sedangkan masyarakat ingin dipasang di … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemilu di Indonesia selama ini bukan cuma soal demokrasi. Ia telah menjelma menjadi festival kekuasaan, tempat para pemain politik musiman, tim sukses lintas lini, hingga penjilat oportunis menggelar pesta lima tahunan. Dengan sekali gerak, mereka bisa mengatur calon presiden, legislatif, hingga kepala daerah, lalu memanen proyek dan jabatan sebagai balas jasa. Namun … Baca Selengkapnya