Politik

ANCARAN (Mass) – Usai diparipurnakannya enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (21/3), dalam waktu dekat dipastikan anggota legislatif bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas masing-masing Raperda. Pembentukan Pansus dilakukan setelah melalui tahapan sidang berikutnya seperti PU fraksi-fraksi, jawaban Bupati hingga akhirnya dibentuk Pansus. “Eksekutif beserta legislatif sudah … Baca Selengkapnya

ANCARAN (Mass) – Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (21/3), Bupati Kuningan, Hj Utje Ch Suganda SSos MAP memberikan penjelasan terkait usulan enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dari beberapa usulan Raperda itu, dua diantaranya merupakan Raperda yang membahas soal Desa dan sisanya masing-masing soal kesehatan, retribusi kekayaan daerah, penertiban menara telekomunikasi, … Baca Selengkapnya

ANCARAN (Mass) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman SSos absen mengikuti rapat paripurna nota penyampaian Bupati Kuningan soal enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru di gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (21/3). Padahal, saat sebelum rapat dimulai dan akhirnya dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuningan, Drs Toto Suharto SFarm Apt, Rana terlihat datang di gedung … Baca Selengkapnya

ANCARAN (Mass) – Sebanyak enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari 14 buah Raperda usulan eksekutif dalam waktu dekat dipastikan bakal diparipurnakan. Bahkan, dalam pembahasan Raperda yang siap diparipurnakan itu nantinya sekaligus akan dibentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) dengan masing-masing membawahi dua buah Raperda. “Jadi, enam buah Raperda usulan eksekutif ini sudah beres. Empat raperda … Baca Selengkapnya

Ancaran (Mass) –  Pasca diterbitkannya belasan rekomendasi dari Komisi II DPRD Kuningan menyoal polemik leasing atau perusahaan pembiayaan dengan para konsumennya, Komisi II kembali menginisiasi untuk dibentuknya Perda soal Leasing. Hal ini sebagai langkah untuk mewujudkan penertiban atuaran baik secara perijinan maupun tartib administratif lainnya terkait perusahaan pembiayaan. “Ini penting ya, karena semua juga ada … Baca Selengkapnya

ANCARAN (Mass) – Munculnya kritikan dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan soal legislator yang sibuk bicara Pilkada 2018, mendapat tanggapan serius dari politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rudi Oang Ramdani. Wakil rakyat yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD itu, membantah tegas kritikan yang menyudutkan legislator tersebut. “Ini … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – DPR dan Pemerintah sudah ancang-ancang merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Proses revisi diharapkan dapat menyasar segala aspek yang jadi kekurangan pilkada serentak 2015, sehingga hasilnya dapat menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada, misalnya dengan agenda paling dekat adalah Pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017 di … Baca Selengkapnya