KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya aksi balap liar yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kuningan. Ia meminta penanganan balap liar dilakukan secara lebih tegas karena dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.
Hal itu disampaikan Dian usai melaksanakan salat istisqa di halaman kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Senin (21/9/2026).
Dian mengatakan, persoalan balap liar sebenarnya telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Namun, menurutnya, penanganan aksi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
“Saya merasa prihatin, ajang balap liar ini memang sudah sering terjadi. Kita sebetulnya sudah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan polres,” ujar Dian.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mencari langkah konkret dalam menangani aksi balap liar. Hal itu dinilai penting karena pelaku balap liar cenderung berpindah-pindah lokasi ketika dilakukan penertiban.
“Ini tanggung jawab tidak hanya kepada aparat penegak hukum saja. Saya mohon bantuan kepada camat seputar wilayah, desa, untuk mengambil langkah konkret, karena kalau diserahkan kepada petugas saja juga sulit. Mereka sangat mobile, dibubarkan di jlan lingkar pindh ke jalan Soekarno,” katanya.
Dian meminta agar penanganan terhadap aksi balap liar ke depan dilakukan lebih tegas. Ia menilai aktivitas tersebut memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga masyarakat yang menggunakan jalan.
“Saya mohon nanti ada penindakan lebih tegas lagi untuk ketertiban. Tidak hanya mengancam jiwa mereka, tetapi juga jiwa pengguna jalan yang lain. Ini sungguh sangat mengganggu,” tegasnya.
Ia juga mengaku akan segera berkoordinasi dengan jajaran terkait dan membawa persoalan tersebut dalam rapat pimpinan. Menurut Dian, penanganan berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang melibatkan anak-anak dan kelompok bermotor perlu segera dilakukan.
“Kita akan bahas dalam rapat forkopimda, seperti pembulian, tindakan kerasan, termasuk juga geng motor dan balap liar, segera kita tuntaskan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan menyediakan ruang atau sirkuit untuk mewadahi balap liar, Dian mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah membahas kemungkinan tersebut. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala.
Dian menyebut, saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan sejumlah kebutuhan pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan secara bertahap.
“(Untuk membuat ruang atau sirkuit) kita sudah pernah membahas dengan dewan juga, kita kesulitan anggaran ini yang sangat terbatas. Sekarang kan lagi fokus dengan jalan, yang sudah kita perbaiki secara bertahap,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengatakan koordinasi terkait persoalan tersebut akan tetap dilakukan. Yang terpenting, kata Dian, aktivitas balap liar di jalan umum tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan korban.
“Yang pasti, saya tidak membenarkan arena untuk balap liar. Jangan sampai nanti menimbulkan korban. Bukan hanya pelakunya, tetapi juga membahayakan masyarakat,” pungkasnya. (didin)