Politik

Gaji Non ASN Rp 35 Milliar, Iuran PBI Rp 27 Milliar; Ini Jawaban Bupati atas PU Fraksi PKB

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menjawab PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kuningan tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (7/7/2026) siang di Gedung Dewan. Bupati, mulanya mengapresiasi F-PKB atas telaahan yang mendalam serta sarat akan … Baca Selengkapnya

Jawab PDIP Soal Utang Piutang Daerah, Bupati Singgung Perubahan Tarif BPJS dan Tunggakan RSUD 45 Rp 12,6 Miliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menjawab setiap PU Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (7/7/2026) siang tadi di Gedung Dewan. Bupati, pertama kali menanggapi PU Fraksi PDIP. Mulanya, ia berterima kasih atas … Baca Selengkapnya

Persoalan Sampah, Kotoran Hewan dan Jalan Rusak Jadi Sorotan Fraksi PKB; LPJ APBD TA 2025

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti berbagai aspek dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh, Hj Inayah Hadiatnika, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menilai masih banyak aspek pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibenahi. Mulai dari efektivitas penggunaan … Baca Selengkapnya

Ada Perumda Nihil Kontribusi, Golkar Juga Singgung Kepersertaan BPJS Jadi Kendala Layanan Kesehatan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan secara khusus menyoroti tentang perusahaan umum daerah (Perumda) yang ternyata minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan ada yang nihil. Hal itu diutarakan Fraksi Golkar, dalam Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, baru-baru ini. “Agar berkonsentrasi terhadap … Baca Selengkapnya

SiLPA Rp 39 Milliar Tapi Ajukan Pinjaman Rp 99 Milliar, Fraksi PPP-Demokrat Pertanyakan Arah Kebijakan Fiskal Bupati

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PPP dan Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan, pasca memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban APBD TA 2025. Pasalnya, meski mendapat WTP dari BPK, di tahun tersebut Pemkab Kuningan punya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) lebih dari Rp37 miliar, tapi tetap mengajukan pinjaman. … Baca Selengkapnya

Pemkab Kuningan Bayar Bunga Bank Sampai Rp 2 Milliar Pertahun, Fraksi Amanat Restorasi Desak Audit Investigasi Pemanfaatan Asset Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PAN dan NasDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, menyorot tajam Laporan Pertanbggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025. Hal itu tertuang dalam PU Fraksi Amanat Restorasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026) kemarin. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulyanti, SE itu, … Baca Selengkapnya

Meski Puji WTP, Gerindra Beri Wanti-wanti Pemda Soal Pelaksanaan APBD, Bukan Penyerapan tapi  Kualitas Hasil Pembangunan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memuji apa yang dicapai Pemkab Kuningan mendapat opini WTP dari BPK, setelah pada tahun sebelumnya sempat mendapat opini WDP dari BPK. Meski begitu, dalam PU Fraksi Gerindra yang ditandatangani Ketua Toto Tohari dan Sekretaris H Eman Suherman SE itu, Pemkab diberi beberapa catatan kritis tentang penyelenggaraan APBD … Baca Selengkapnya

Capaian Pajak Air Tanah Rendah, Fraksi Golkar Minta Bupati Lakukan Digitalisasi Database

oleh

KUNINGAN (MASS) – Salah satu poin yang disoroti Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten kuningan Tahun Anggaran 2025, adalah rendahnya capaian Pajak Air dan Tanah. Mulanya, dalam PU yang ditandangani Ketua Fraksi Harnida Darius Haryanto, S.H. dan Sekretaris Raka Maulana Wijaya Itu,Fraksi Golkar menyampaikan kondisi … Baca Selengkapnya

Sempat Terhutang Berbulan-bulan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan Segera Cair, Total Rp 14 Milliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sempat terhutang selama berbulan-bulan, hak keuangan  dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (tunjangan) dipastikan segera cair. Hal itu dipastikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan, U Kusmana SSos MSi yang juga Sekda, pasca Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 tersebut, telah ditandatangani Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar … Baca Selengkapnya

FMPK: Jangan Jadikan BK DPRD sebagai Alasan Menunda Penegakan Etik, Partai Diuji Menjaga Integritas Kader

oleh

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali mendesak partai yang salah satu anggotanya, diduga melanggar etik di DPRD Kuningan. Ia menegaskan bahwa mandeknya penanganan dugaan pelanggaran etika di Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan tidak boleh dijadikan alasan bagi partai politik untuk menunda penegakan disiplin dan integritas terhadap kadernya sendiri. Bagi … Baca Selengkapnya