Politik

Soroti “Mahalnya Wisata Kuningan”, BM PAN Desak Strategi Repeat Tourism Berbasis Integrasi Tiket

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sektor pariwisata Kabupaten Kuningan tengah menghadapi tantangan serius terkait persepsi tingginya biaya wisata di mata publik. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa para pelancong hanya akan menjadi wisatawan satu kali datang (one-time visitors) tanpa ada niat untuk kembali berkunjung. Merespons fenomena tersebut, Ketua DPD Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Kuningan, Fery … Baca Selengkapnya

Setelah Jadi Bupati, Apakah Dian Mau Merebut Tahta Ketua Golkar?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dian Rachmat Yanuar M Si menegaskan tak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Kuningan Hal itu diutarakannya, saat menghadiri saresehan Waroeng Rakyat, pada Minggu (14/6/2026) kemarin. Ditanya apakah alasannya karena tak enak ke Pak Asep Setia Mulyana atau Asep Armala, Ketua DPD Golkar Kuningan saat ini, Dian justru melontarkan … Baca Selengkapnya

BAZNAS dan Kepentingan Politik: Ketika Amanah, Kekuasaan, dan Dana Umat Berada di Ruang yang Sama

oleh

KONTEMPLASI Mengapa sebuah lembaga yang lahir dari bahasa moral—amanah, zakat, keberkahan—justru semakin sering dibaca dengan bahasa yang sangat duniawi: kekuasaan, jabatan, dan pengaruh? Bukankah zakat sejak awal dirancang untuk memutus jarak antara yang kaya dan yang miskin, bukan menciptakan ruang baru bagi pertemuan elite yang sudah kenyang pengalaman di arena kekuasaan? Di satu sisi, BAZNAS … Baca Selengkapnya

Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Capai Rp 24 Juta Perbulan; Rekomendasi Kajian KJPP

oleh

KUNINGAN (MASS) – Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus, merekomendasikan nilai Rp 24 juta perbulan sebagai tunjangan perumahan (Tuper) untuk Ketua DPRD. Angka itu dianggap wajar sebagai ganti sewa rumah untuk Ketua DPRD, yang seharusnya mendapat bangunan rumah. Angka itu disampaikan KJPP Kampianus, dalam ekspos yang digelar Sekretariat DPRD, Jumat (12/6/2026) siang. Tidak hanya untuk … Baca Selengkapnya

Di hadapan FMPK, Anggota Dewan Ini Akui Sudah Nikah Siri Sebelum Nikah KUA

oleh

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Golkar, Satria, mengaku dirinya sudah nikah siri pada bulan November 2025, sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan KUA pada bulan Mei 2026 kemarin. Hal itu diutarakan Satria, di depan Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan, saat audiensi di DPD Partai Golkar Kuningan, Jumat (12/6/2026). Bukan tanpa sebab … Baca Selengkapnya

Dari Ruang Kuliah ke Ruang Legislasi, Mahasiswa STISHK Pelajari Mekanisme Penyusunan Perda di DPRD

oleh

KUNINGAN (MASS) — Sebanyak 32 mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan mengikuti agenda kuliah tamu atau kuliah lapangan di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (13/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan wawasan akademik sekaligus pembelajaran langsung mengenai sistem pemerintahan daerah dan fungsi legislasi. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari … Baca Selengkapnya

Sempat Tegang, FMPK Beberkan Hasil Audiensi soal Pokir PKS

oleh

KUNINGAN (MASS)  – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Pokir akhirnya mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (9/6/2026) kemarin untuk audensi terkait polemik hilangnya Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode sebelumnya. Audiensi digelar di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Kuningan. Pertemuan sempat terjadi dalam audiensi. Kalim pihak FMPK, ketegangan … Baca Selengkapnya

Muncul Poster Ajakan “Geruduk” Fraksi PKS Gara-gara Pokir, Wawan Romliansah Tanggapi Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Koordinator  Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) Ustadz Ade Supriyadi secara khusus menyoroti PKS Kabupaten Kuningan. Pasalnya, selain mengungkit persoalan hilangnya Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat dalam Anggaran Murni 2025 yang dianggap belum mendapat penjelasan memadai, kini muncul laporan dugaan gratifikasi Pokir yang menyeret dua anggota DPRD Kabupaten Kuningan, dimana salah satunya dari Fraksi … Baca Selengkapnya

Pejabat Tak Sesuai Keahlian, Pemerintah Diminta Jaga Profesionalisme

oleh

KUNINGAN (MASS) – Prinsip profesionalisme dan penempatan pejabat sesuai keahliannya di dalam struktur pelayanan publik kini menjadi sorotan. Pengangkatan posisi jabatan sudah seharusnya mengedepankan kesesuaian kompetensi bidang, bukan sekadar kedekatan dengan pengambil kebijakan. Kritik mendalam tersebut disampaikan oleh aktivis mahasiswa asal Kuningan, Ridwanto. Sebagai Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PK IMM Ibnu Sina, … Baca Selengkapnya

Urgensi Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Politik di Tengah Fase Transisi Geo Politik Global

oleh

Bismillah (Butir pemikiran Strategis untuk Indonesia) Bahwa tulisan ini adalah: butir pemikiran terbuka untuk mencari solusi alternatif dalam konteks Indonesia saat KIWARI. Pemikiran ini tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi muncul dari kesadaran bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan besar  dan sesungguhnya Indonesia harus siap menghadapi dan mengatasinya. Tetapi “siap menghadapi dan mengatasi “, tidak … Baca Selengkapnya