Politik

Pendidikan Jangan Dijadikan Komoditas Politik

oleh

KUNINGAN (MASS) – Saya sangat menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, Bapak Nuzul Rachdy, yang memberikan penilaian terhadap riwayat pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai seorang pejabat publik sekaligus pimpinan lembaga legislatif daerah, seharusnya setiap pernyataan disampaikan secara proporsional, objektif, berdasarkan data, … Baca Selengkapnya

Bantah Nuzul, Dewan Pembina PSI Jelaskan Pendidikan Luar Negeri Gibran

oleh

KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pernyataan Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dewan Pembina PSI Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman (Asep Papay), menilai pernyataan tersebut bukan lagi sekadar kritik, melainkan cenderung menjadi olok-olok terhadap Wakil Presiden. Menurut Asep Papay, putusan MK … Baca Selengkapnya

Tita Andrie: Muscab Jangan Hanya Menentukan Siapa yang Menjadi Ketua, Tetapi Kemana Demokrat Kuningan Akan Dibawa

oleh

KUNINGAN (MASS) — Wakil Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, Tita Andrie, mengatakan kritik yang disampaikannya berkaitan dengan tata kelola organisasi, integritas kepemimpinan selama periode berjalan, serta arah Partai Demokrat Kabupaten Kuningan menghadapi Pemilu 2029. Tita menjelaskan, dirinya tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah kegiatan DPC dan rapat koordinasi organisasi setelah mengundurkan diri dari kepanitiaan … Baca Selengkapnya

Meski Tak Turunkan Foto Wapres, Ketua DPRD Kuningan Beri Komentar Menohok Soal Hasil Sidang MK tentang Ijazah Gibran

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meski tak senekad seperti kolega sesama legislatif di DPRD Sukabumi, Wakil Ketua Dewan Rojab Asy’ari yang sampai menurunkan foto Wapres Gibran dari ruang kerjanya, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE memberi komentar menohok, saat ditanya hasil sidang MK tentang ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. “Ya enggak lah, tetep masih berlaku (foto … Baca Selengkapnya

Alokasi untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi di APBD 2027 Dianggap Masih Relatif Kecil

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan, menilai pos anggaran yang dicanangkan Pemkab Kuningan untuk infrastruktur terutama jalan, jaringan dan irigasi, masih terbilang kecil. Bahkan, dalam Pandangan umum (PU) Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD 2027, Gerindra menyarankan untuk menajamkan prioritas. Mulanya, PU yang ditandatangani Ketua Fraksi Toto Tohari itu, mengungkap rancangan optimalisasi belanja modal … Baca Selengkapnya

Tidak Sarankan Pengurangan Pegawai, PAN-NASDem Beri 3 Opsi ke Bupati Soal Belanja Pegawai capai 48,45% dari total APBD

oleh

KUNINGAN (MASS) – Gabungan PAN dan NASDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, mewanti-wanti Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan soal Rancangan APBD TA 2027. Dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi Amanat Restorasi, pihaknya mengkritisi angka-angka belanja pemerintah, termasuk belanja pegawai yang porsinya sangat besar. Dalam PU yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (1/10/2026) kemarin, Fraksi … Baca Selengkapnya

Wanti-wanti Pemda Soal Alam, PU Fraksi PDIP Pertanyakan Beda Angka Target PAD antara RPJMD dan RAPBD 2027

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan kembali mewanti-wanti soal Alam dan Budaya Miyuni Alam dalam Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD 2027. PU yang ditandatangani Ketua Fraksi Rana Suparman itu, menegaskan bahwa Alam dan Miyuni alam adalah dua kesatuan yang tak bisa dipisahkan. “sekali lagi Fraksi kami sampaikan, kepentingan kita adalah bagaimana alam … Baca Selengkapnya

RAPBD 2027; Fraksi PKS Minta Pemkab Kuningan Transfer Bantuan Keuangan Desa Tepat Waktu, Singgung Soal Pelayanan Dasar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Rancangan APBD TA 2027, pihaknya meminta Pemkab Kuningan menyalurkan bantuan keuangan desa harus dilakukan tepat waktu. Desakan PKS itu disampaikan dalam PU PKS yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (1/10/2026). Dalam PU Fraksi PKS, RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027, … Baca Selengkapnya

Soroti Belanja Modal hanya 4,4% dari APBD TA 2027, PPP-Demokrat Juga Singgung BTT Rp 16 Milliar dan Hibah Rp 25 Milliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Belanja modal hanya Rp 118,64 miliar lebih, atau sekitar 4,4 persen dari total belanja daerah. Di tengah kebutuhan jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, fasilitas publik dan infrastruktur ekonomi, ruang belanja modal ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Hal itulah yang ditegaskan Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan. Penegasan itu, dituangkan Fraksi gabungan … Baca Selengkapnya

Konsen di Keagamaan hingga Akses Kesehatan, Fraksi PKB Minta Bupati Realisasikan Insentif Guru Ngaji, Imam Masjid hingga Kyai Kampung di tahun 2027

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan, kembali menunjukkan konsennya untuk kemajuan pondok dan praktisi keagamaan. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi PKB terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2027. PU Fraksi sendiri, ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi PKB, Moch Ghozali dan Hj Neneng Hermawati. PU tersebut dibacakan Hj Neneng … Baca Selengkapnya