KUNINGAN (MASS) – Rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam menggunakan hak pilih menjadi salah satu perhatian utama dalam refleksi penyelenggaraan Pemilu 2024. Kondisi ini dinilai perlu menjadi fokus pembenahan bersama agar kualitas demokrasi pada Pemilu 2029 semakin meningkat.
Isu tersebut mengemuka dalam Simposium Politik bertajuk Refleksi Pemilu 2024 dan Harapan Menuju Pemilu 2029 yang diselenggarakan Ciremai Langit Institut di Teras Pendopo Kuningan, Rabu (8/7/2026).
Forum ini mempertemukan akademisi, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah daerah, serta perwakilan partai politik untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu sekaligus menyusun rekomendasi bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.
Founder Ciremai Langit Institut, Eka Febrian Nugraha, mengatakan refleksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan demokrasi, khususnya di tingkat daerah.
Menurutnya, ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak penting untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kuningan.
“Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi bagaimana masyarakat memahami hak dan tanggung jawab demokrasinya. Melalui simposium ini, kami ingin menghadirkan ruang dialog dari berbagai perspektif agar menjadi bahan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah serta masyarakat Kuningan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kuningan, Khadafi Mufti, yang hadir mewakili Bupati Kuningan, menilai masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilih menjadi salah satu hasil evaluasi penting dari Pemilu 2024.
Ia menyebut temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama, baik bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik menjelang Pemilu 2029.
“Terbentuknya Pemilu 2029 menjadi bagian dari sejarah yang perlu digarisbawahi. Berdasarkan hasil evaluasi KPU maupun Bawaslu, masih ada pemilih yang belum menyampaikan hak demokrasinya. Hal ini menjadi catatan penting, termasuk bagi penyelenggara pemilu di lapangan,” katanya.
Dalam forum tersebut, para narasumber juga menyoroti berbagai tantangan demokrasi ke depan. Akademisi Dr Eman Sulaeman menekankan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan agar demokrasi dipahami sebagai budaya, bukan sekadar agenda lima tahunan.
Pengamat politik Topic Offirstson menilai perkembangan teknologi dan arus informasi telah mengubah perilaku pemilih, sehingga strategi pendidikan politik maupun komunikasi publik perlu terus disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
Dari unsur partai politik, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara partai politik dengan masyarakat agar aspirasi publik dapat terserap secara optimal.
Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 beserta langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga pelaksanaan pemilu tetap sesuai prinsip demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kuningan Dadan Yuardan Firdaus mengingatkan bahwa pengawasan partisipatif masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mencegah pelanggaran serta menjaga integritas proses pemilu. (didin)