Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Ada satu pertanyaan sederhana yang patut diajukan kepada DPRD Kabupaten Kuningan: setelah membacakan temuan BPK, lalu apa? Kalau jawabannya berhenti pada konferensi pers, rilis media, atau membacakan nota Banggar, maka sesungguhnya DPRD sedang mereduksi fungsi pengawasan menjadi sekadar aktivitas komunikasi. Temuan BPK bukan berita baru. Temuan BPK adalah diagnosis. Yang dibutuhkan publik … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ruang publik Kabupaten Kuningan belakangan ini diramaikan oleh polemik mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai pertentangan antara pemerintah, rumah sakit, dan para pemerhati kebijakan. Namun, jika dilihat dari perspektif demokrasi, fenomena ini justru menyimpan optimisme. Demokrasi tidak diukur dari seberapa sunyi kritik terdengar, melainkan dari seberapa terbuka ruang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – 2026 menjadi tahun yang istimewa dalam perjalanan panjang Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Pesantren berbasis da’wah dan tarbiyah terbesar di Indonesia ini mengawali kiprahnya pada 2 Mei 1994 dengan tokoh pendirinya H. Sahal Suhana, SH bersama tokoh-tokoh lainnya. Tercatat sebanyak 9.552 alumni yang mencakup dari 29 angkatan dan tersebar di … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Demokrasi memang memerlukan pengeluaran. Pemilihan umum harus dilaksanakan, kampanye perlu dilakukan, dan para calon wajib mempresentasikan program-program mereka kepada publik. Namun, masalah timbul ketika biaya politik melambung tinggi, sehingga kekuasaan hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki banyak uang atau koneksi dengan para penyandang dana. Di dalam politik Indonesia, biaya tidak hanya … Baca Selengkapnya
SURAT TERBUKA UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Memohon Kepastian Penyelesaian Permasalahan Kredit dan Agunan yang Telah Berlangsung Lebih dari Enam Bulan Kepada Yth.Ketua Dewan KomisionerOTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PUSATdi Jakarta Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat, saya menulis surat terbuka ini sebagai seorang warga negara yang telah berupaya mencari penyelesaian secara baik-baik, tertib, dan sesuai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setiap kali mendengar istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebanyakan orang langsung membayangkan peta berwarna, garis batas, zonasi, izin pembangunan, atau dokumen teknis pemerintah. Cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu dangkal. Ia membuat kita mudah terjebak dalam perdebatan administratif, sementara melupakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sebenarnya apa yang … Baca Selengkapnya
JAKARTA (MASS) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan “Londo Ireng”. Pernyataan tersebut bukan sekadar candaan atau gaya komunikasi personal. Ia merupakan pelabelan terhadap kelompok kritis sebagai pihak yang tidak setia kepada bangsa, bekerja untuk kepentingan asing, bahkan secara … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kritik bukanlah penghambat pembangunan. Kritik adalah cara masyarakat memastikan pembangunan tidak kehilangan arah. Belakangan ini, wacana pengembangan energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Ciremai kembali mengemuka. Pemerintah menempatkan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju energi baru terbarukan. Indonesia memang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik mengenai dasar hukum pembayaran tunjangan keuangan DPRD Kabupaten Kuningan memunculkan berbagai pendapat. Salah satu yang berkembang adalah bahwa karena besaran tunjangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati (SK), bukan Peraturan Bupati (Perbup), maka produk hukum tersebut cacat hukum dan bahkan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Pendapat tersebut tentu sah sebagai bagian dari kebebasan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 22 Juli 2026. Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mundur setelah sekitar enam minggu menjabat. Nanik sebelumnya menggantikan Dadan Hindayana, yang diberhentikan dan kemudian diproses hukum dalam perkara dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis. Dua kali pergantian pimpinan dalam waktu … Baca Selengkapnya