Netizen Mass

Polemik PBG dan Pendewasaan Demokrasi Lokal

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ruang publik Kabupaten Kuningan belakangan ini diramaikan oleh polemik mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai pertentangan antara pemerintah, rumah sakit, dan para pemerhati kebijakan. Namun, jika dilihat dari perspektif demokrasi, fenomena ini justru menyimpan optimisme. Demokrasi tidak diukur dari seberapa sunyi kritik terdengar, melainkan dari seberapa terbuka ruang … Baca Selengkapnya

32 Tahun Husnul Khotimah dan Terbentuknya Asosiasi Mudir Ma’had Alumni

oleh

KUNINGAN (MASS) – 2026 menjadi tahun yang istimewa dalam perjalanan panjang Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Pesantren berbasis da’wah dan tarbiyah terbesar di Indonesia ini mengawali kiprahnya pada 2 Mei 1994 dengan tokoh pendirinya H. Sahal Suhana, SH bersama tokoh-tokoh lainnya. Tercatat sebanyak 9.552 alumni yang mencakup dari 29 angkatan dan tersebar di … Baca Selengkapnya

Politik Mahal, Korupsi Mengintai

oleh

KUNINGAN (MASS) – Demokrasi memang memerlukan pengeluaran. Pemilihan umum harus dilaksanakan, kampanye perlu dilakukan, dan para calon wajib mempresentasikan program-program mereka kepada publik. Namun, masalah timbul ketika biaya politik melambung tinggi, sehingga kekuasaan hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki banyak uang atau koneksi dengan para penyandang dana. Di dalam politik Indonesia, biaya tidak hanya … Baca Selengkapnya

Surat Terbuka untuk OJK

oleh

SURAT TERBUKA UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Memohon Kepastian Penyelesaian Permasalahan Kredit dan Agunan yang Telah Berlangsung Lebih dari Enam Bulan Kepada Yth.Ketua Dewan KomisionerOTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PUSATdi Jakarta Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat, saya menulis surat terbuka ini sebagai seorang warga negara yang telah berupaya mencari penyelesaian secara baik-baik, tertib, dan sesuai … Baca Selengkapnya

Memahami RTRW dari Akarnya: Membangun Pondasi Berpikir Sebelum Membahas Polemiknya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setiap kali mendengar istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebanyakan orang langsung membayangkan peta berwarna, garis batas, zonasi, izin pembangunan, atau dokumen teknis pemerintah. Cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu dangkal. Ia membuat kita mudah terjebak dalam perdebatan administratif, sementara melupakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sebenarnya apa yang … Baca Selengkapnya

Siapa yang Menggaji Presiden?, Ucapan “Londo Ireng” Mengkhianati Mandat Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

oleh

JAKARTA (MASS) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan “Londo Ireng”. Pernyataan tersebut bukan sekadar candaan atau gaya komunikasi personal. Ia merupakan pelabelan terhadap kelompok kritis sebagai pihak yang tidak setia kepada bangsa, bekerja untuk kepentingan asing, bahkan secara … Baca Selengkapnya

Kuningan Melesat, Pemuda Minggat; Ketika Kompas Gerakan Kehilangan Arah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kritik bukanlah penghambat pembangunan. Kritik adalah cara masyarakat memastikan pembangunan tidak kehilangan arah. Belakangan ini, wacana pengembangan energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Ciremai kembali mengemuka. Pemerintah menempatkan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju energi baru terbarukan. Indonesia memang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, … Baca Selengkapnya

Apakah Tidak Terbitnya Peraturan Bupati Otomatis Menjadikan SK Cacat Hukum dan Berujung Korupsi?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik mengenai dasar hukum pembayaran tunjangan keuangan DPRD Kabupaten Kuningan memunculkan berbagai pendapat. Salah satu yang berkembang adalah bahwa karena besaran tunjangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati (SK), bukan Peraturan Bupati (Perbup), maka produk hukum tersebut cacat hukum dan bahkan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Pendapat tersebut tentu sah sebagai bagian dari kebebasan … Baca Selengkapnya

Pergantian Kepala BGN dan Masalah Tata Kelola MBG

oleh

KUNINGAN (MASS) – Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 22 Juli 2026. Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mundur setelah sekitar enam minggu menjabat. Nanik sebelumnya menggantikan Dadan Hindayana, yang diberhentikan dan kemudian diproses hukum dalam perkara dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis. Dua kali pergantian pimpinan dalam waktu … Baca Selengkapnya

Apakah Penerbitan SK No. 900 Dapat Dibenarkan sebagai Pertimbangan Kebijakan (Diskresi)?

oleh

APAKAH PENERBITAN SK No : 900 / KPTS.400 / 413 / 2025 )  DAPAT DIBENARKAN SEBAGAI  PERTIMBANGAN KEBIJAKAN  ( DISKRESI ) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG  UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KUNINGAN (MASS) – Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu,ketika … Baca Selengkapnya