Netizen Mass

Perkap No. 5/2010 Terkait Penyadapan Adalah Politik Hukum Perlindungan Konsumen?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 5/2010), mengatur tentang Prinsip-prinsip penyadapan, diantaranya adalah prinsip : “Perlindungan konsumen, yaitu kepentingan konsumen pengguna jasa telekomunikasi tidak terganggu akibat adanya kegiatan penyadapan” Perkap ini juga menyebutkan … Baca Selengkapnya

Membentangkan Karpet Merah Investor, Tetapi Apakah Kuningan Sudah Ramah Investasi?

oleh

KUNINGAN sedang berusaha membuka pintu bagi investasi. Melalui Kuningan Investment Summit 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan menawarkan 295 aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, terutama ketika daerah membutuhkan sumber pendapatan baru tanpa terus membebani masyarakat melalui pajak dan retribusi. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, tampaknya ingin mengubah aset yang selama … Baca Selengkapnya

Regulasi Berubah, Tanggung Jawab Jangan Bergeser: Bagaimana Standar Pengelolaan Obat dalam Peraturan BPOM 2026?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Perubahan regulasi di bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, setiap perubahan kebijakan perlu diuji bukan hanya dari sisi kemudahan pelaksanaan, tetapi juga dari sisi perlindungan masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2026, khususnya … Baca Selengkapnya

Kemudahan yang Tetap Membutuhkan Pengawasan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kemudahan memperoleh obat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, terutama ketika mengalami keluhan ringan seperti sakit kepala, demam, atau batuk. Selama ini, apotek dan toko obat menjadi tempat yang umum dituju. Namun, melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026, pengelolaan obat di fasilitas lain, termasuk hypermarket, supermarket, dan … Baca Selengkapnya

Obat Kini Lebih Mudah Dibeli di Minimarket, Bagaimana dengan Keselamatan Masyarakat?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kemudahan masyarakat dalam memperoleh obat kini menjadi perhatian dalam dunia kefarmasian Indonesia. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain, distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas diatur agar dapat dilakukan melalui fasilitas lain, … Baca Selengkapnya

Menakar Regulasi Baru BPOM: Antara Kemudahan Akses Obat dan Ancaman Keselamatan Publik

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pelonggaran aturan peredaran obat bebas ke jaringan ritel modern kini menjadi sorotan tajam karena berpotensi mengaburkan batasan antara kepraktisan belanja harian dan jaminan keselamatan jiwa konsumen. Sebagai seorang mahasiswa farmasi. Saya, Cecilia Kafka Nafisa, memandang bahwa kebijakan ini melahirkan dilema mendasar: apakah kemudahan akses ekonomi boleh mengorbankan standar pengawasan kesehatan publik? Terbitnya … Baca Selengkapnya

‎Menjadi Muslimah Pembuka Pintu Rezeki

oleh

KUNINGAN (MASS) – Menjadi muslimah pembuka pintu rezeki bukan tentang seberapa pintar ia mencari uang. Tapi tentang seberapa dekat ia dengan Pemilik Rezeki. Allah-lah Ar-Razzaq.‎‎Tugas kita bukan mengejar rezeki dengan cemas, tapi menyiapkan hati dan rumah agar rezeki betah datang dan berkah menetap. Paling tidak ada tiga kunci utama muslimah pembuka pintu rezeki.‎‎Pertama, MENJAGA KETAATAN … Baca Selengkapnya

Pentingnya Pengawasan Pengelolaan Obat Pascabatas Penyesuaian Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengawasan pengelolaan obat menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan masyarakat sebagai pengguna obat. Terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain menjadi langkah untuk memperjelas ketentuan pengelolaan obat, termasuk di hypermarket, supermarket, … Baca Selengkapnya

Menggugat Pasal 9 BPOM: Siapa yang Bertanggung Jawab Ketika Obat dari Minimarket Bermasalah dan Konsumen Harus Mencari Perlindungan?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Mengapa toko obat harus memiliki penanggung jawab tenaga vokasi farmasi, sementara minimarket dapat menempatkan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan bersertifikat pelatihan? Pertanyaan ini layak diajukan ketika membaca Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Keduanya mengatur pengelolaan obat, tetapi menetapkan persyaratan penanggung jawab yang berbeda. Sebagai mahasiswa Farmasi … Baca Selengkapnya

Tantangan Pengawasan Obat Bebas dan Prekursor Farmasi dalam PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026.

oleh

KUNINGAN (MASS) – Terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain menjadi perhatian dalam dunia kefarmasian. Regulasi yang diundangkan pada 6 April 2026 ini mengatur pengelolaan obat, termasuk di hypermarket, supermarket, dan minimarket, dengan tujuan memperkuat pengawasan … Baca Selengkapnya