Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS)- Penantian panjang para PKL taman kota yang harus terumbang-ambing karena tergusur akibat renovasi Taman Kota Kuningan akhrinya terjawab. Mulai tanggal 30 Januari Taman Kota akan diresmikan oleh Gubernur Ridwan Kamil, sehingga 116 PKL akan kembali berjualan di area Food Court. “Yang harus pertama kali kami ucapkan adalah terima kasih pak bupati dan Pak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Komitment Baznas menungkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik ditunjukan dengan serius. Salah satunya melalui program mustahik pengusaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM). Kegiatan sendiri, diikuti 30 penerima manfaat yang dilatih membuat fried Chicken. Kegiatan berlangsung pada Rabu-Kamis (19-20/1/2022) kemarin. Program yang dinamai Z-Chicken ini, merupakan salah satu unggulan Baznas Kuningan untuk pemberdayaan. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Komisi I DPRD Kuningan pun turut menyikapi kemelut yang terjadi di tubuh PDAU Kuningan pasca pemecatan direktur dan 43 karyawan perusahaan daerah tersebut. Menurut komisi ini, pemecatan mereka akan batal demi hukum jika tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. “Hal itu tertuang dalam pasal 155 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Jika … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam kisruh Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan yang berujung pada pemecatan direktur beserta 43 karyawannya, Komisi II DPRD Kuningan dinilai lelet. Mestinya, sejak mencuat kabar pemecatan, komisi tersebut langsung mengundang KPM (Kuasa Pemilik Modal) atau pemda untuk mencari tahu situasi yang terjadi. “Kan mulai kisruh pemecatannya sejak tanggal 5 Januari. Apalagi disusul … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ubi jalar adalah makanan yang cukup lumrah di Kuningan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan Hanaya, ketua koperasi Sri Mandiri Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana yang sejak tahun 2009 lalu, memproduksi olahan dari ubi jalar. Bahkan, olahan andalannya Gemblong Ubi Ungu, kini menjadi produk yang diperhitungkan di pasaran. Bukan hanya mengisi outlet oleh-oleh saja, produknya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Mendengar kabar pemecatan seluruh karyawan Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, seorang pengusaha asal Sukamukti Jalaksana geleng-geleng kepala. Ia sangat menyayangkan langkah tersebut. “PDAU ini adalah perusahaan tapi dalam hal ini pemiliknya adalah pemerintah daerah. Kalau memecat karyawan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan semaunya,” kata Udin, Jumat (7/1/2021). Ketika perusahaan sudah tidak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE (F-PDIP) menganggap bahwa pegawai PDAU yang kemarin dipecat, masih bagian, pegawai Perumda (PDAU). Hal itu disampaikan Nuzul kala menerima audiensi Serikat Pekerja PDAU pada Kamis (6/1/2021) siang di gedung DPRD Kuningan. “Saya anggap, sampai saat ini kalian masih pekerja PDAU,” sebutnya. Selain Zul, terlihat juga … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemecatan direktur sekaligus semua karyawan PDAU Kuningan berbuntut panjang. Kini, borok perusahaan daerah itu mulai terungkap. Salah satunya kaitan dengan pengeluaran biaya ratusan juta rupiah yang diduga tidak jelas penggunaannya dan dinilai mengganggu cash flow perusahaan. Dugaan ini diutarakan salah seorang anggota Serikat Pekerja PDAU Kuningan, Uton Subehi, yang menjabat kepala Departemen … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Soal pemecatan seluruh karyawan Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, Bupati H Acep Purnama selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) menceritakan kronologisnya kala dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022) petang. “Jadi begini, setelah kami terima laporan tahunan 2021, itupun sengaja kami undang PDAUnya, ternyata laporannya belum selesai, karena bagian administrasi semuanya resign. Termasuk kami terima surat tentang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan semua karyawan perusahaan daerah. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat dengan Direktur, Kabag Hukum, Sekda, Kabag Perekonomian, Dewan Pengawas pada Selasa (4/1/2022) sore di Pendopo. Keputusan ini diambil oleh orang nomor satu di … Baca Selengkapnya