KUNINGAN (MASS) – Insiden marahnya Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos terkait pasien jamkesmas yang dianggap ditolak, mendapat penjelasan dari Kabid Pelayanan RSUD 45, dr Deki Syaefullah. Ia menegaskan, pihak rumah sakit telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).
“Ceritanya begini, pasien itu dirujuk dari Puksesmas Talaga ke RS Juanda akibat kecelakaan kerja. Lalu dirujuk ke RSUD 45. Di IGD RSUD 45 sesuai protap sudah dilakukan tindakan kegawatdaruratan. Itu sudah selesai. Baru diputuskan apakah dirawat atau dirujuk,” tutur Deki usai dipanggil Dewan, Selasa (18/9/2018).
Sambil menunggu dokter spesialis bedah datang, imbuhnya, waktu itu pasien sudah distabilkan di IGD dalam kondisi aman. Infus dan penanganan dengan memebaskan jalan nafas, telah dilakukan lantaran terdapat patah tulang iga.
Pada pukul 12.30 WIB, sambung Deki, dokter spesialis datang untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan pasien. Dari ronsen ulang, kemudian terlihat ada beberapa patahan pada tulang. Saat pengambilan cairan ternyata tidak keluar darah, yang dimungkinkan paru-paru pasien tertusuk.
“Karena itu dr Reza (spesialis bedah) mengintruksikan agar dirujuk ke RSHS Bandung. Harus bedah thorax, karena rumah sakit di wilayah III Cirebon belum ada yang mampu,” paparnya.
Setelah selesai, dokter jaga memanggil keluarga pasien guna memberitahukan agar pasien dirujuk ke RSHS. Kalaupun mau dirawat di RSUD 45, tempat akan disiapkan. Namun karena kasusnya berat maka harus dirujuk.
“Waktu diskusi antar keluarga barangkali terjadi miss. Dari pihak rumah sakit menyarankan, kalau dirujuk pasti nanti administrasinya akan ditanyakan apakah akan menggunakan umum, BPJS, jasa raharja atau BPJS ketenagakerjaan,” terangnya.
Informasi yang diterima petugas IGD pun tidak jelas, apakah pasien akan menggunakan umum atau bukan. Kalau penanganannya secara umum maka pasien sudah tidak ada masalah.
“Jadi kami protes juga sebenarnya. Pelayanan kan sudah beres. Pasien gak ada masalah. Justru administrasinya ini, BPJS kan bukan ranah kita. Petugas administrasi itu hanya petugas biasa yang bertanya apakah pasien mau umum, BPJS ketenagakerjaan atau jasa raharja,” jelas Deki.
Ia mengungkapkan, pasien hanya memiliki BPJS umum. Setelah pihak rumah sakit mengkonfirmasi BPJS, itu hanya bisa digunakan untuk sakit biasa. Sedangkan untuk kecelakaan kerja, BPJS umum tidak bisa digunakan. Sebab penanggungjawab asuransinya harus BPJS ketenagakerjaan.
“Terjadilah miss komunikasi yang seolah-olah RSUD 45 menolak pasien. Padahal pasien sudah aman, sudah ditangani dan sudah klir,” tandasnya.
Deki yang sudah 10 tahun bertugas di IGD sering memfasilitasi pasien ketika hendak dirujuk ke RSHS. Berdasarkan pengalamannya, pasien yang dirujuk pasti akan ditanya oleh RSHS akan menggunakan apa.
“Kalau menggunakan umum, nanti harus ada deposit dan ketentuan lain. Nah sehingga kita fasilitasi, kalau mau menggunakan BPJS ketenagakerjaan, kita bantu. Bisa diproses sambil menunggu. Toh pasien juga sudah aman, sudah stabil. Kalau diputuskan pakai umum sejak awal, ya pasti udah langsung berangkat,” beber dia.
Wadir RSUD 45, dr Asep Hermana menguatkan bahwa secara tatalaksana tidak ada masalah. Pasien sudah aman setelah ditangani. Waktu itu arahan pertama pasien dirawat sambil menunggu dokter spesialis, dan arahan kedua dirujuk ke tempat aman.
“Nah waktu itu keluarga pasien ke atas (ruang kerja). Ruang perawatan memang sedang penuh. Datanglah atas perintah beliau untuk dibantu. Saya konfirmasi ulang bahwa bisa dirawat di sini karena kebetulan jam 12 ada pasien lain yang pulang,” kata Asep.
Sebenarnya, tambah Asep, RSUD 45 sudah memfasilitasi. Pihak keluarga pasien pun sudah sangat enjoy, tak ada persoalan. Mereka berterima kepada pihak rumah sakit.
“Saya pantau sampai jam 6 sore tak ada persoalan. Tapi tidak ada yang mau memutuskan jaminan. Karena Permenkes 69/2009 poin 5 menyebutkan, pasien harus memberikan informasi jelas tentang financial dan jaminan,” ucapnya.
Ini dimaksudkan, ketika dirujuk sesuai SOP bisa langsung mengkonfirmasi RSHS terkait penuh tidaknya ruangan. Kemudian menyangkut pelayanan ambulan standar didampingi perawat dan lainnya.
“Diputuskan penjaminnya agar dokumen ke sana masuknya jelas,” pungkas Asep. (deden)
