KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu membengkak hingga mencapai Rp34 miliar lebih.
Besarnya SILPA diindikasikan pemerintah daerah belum optimal menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Tak heran jika dewan menilai itu merupakan potret buruk kinerja birokrasi.
“Membengkaknya SILPA mengindikasikan pemerintah daerah belum optimal menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi potret buruk kinerja birokrasi,” ujar Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan H Dede Ismail.
Penyebab hal itu, kata Dede, salah satunya akibat buruknya perencanaan anggaran. Sebab sejak awal anggaran disusun kurang memperhatikan kapasitas SKPD.
“Kemudian pola penganggaran yang menganut sistem incremental yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik, tanpa memperhatikan kemampuan SKPD tersebut dalam menyerap anggaran tahun sebelumnya,” ungkap Dede.
Banggar berharap, kedepan pemerintah daerah khususnya BPKAD dan Bappeda semakin memperbaiki kinerja, khususnya dibidang perencanaan anggaran dalam hal menekan angka SILPA.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya di Kuningan terdapat sekitar 670 warga yang kondisinya seperti Jodi, warga Desa Margabakti Kecamatan Kadugede. Mereka sangat membutuhkan sentuhan pemerintah. (deden)
