Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Akademisi Kuningan Turun Tangan, Berjam-jam “Kuliti” Gagal Bayar Pemda

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Kuningan nampaknya tidak bisa hanya berdiam diri saja melihat dinamika persoalan yang dihadapi Pemkab saat ini.

Kegaduhan gagal atau tunda bayar Pemda, dianggap menjadi bola liar yang terus bergulir dan menjad multi effect terhadap segala urusan masyarakat.

Hal itulah yang menjadi dasar ICMI Kuningan, seperti yang diutarakan Ketua Nanan Abdul Manan M Pd saat menggelar diskusi bertajuk “Gagal Bayar atau Tunda Bayar” pada Sabtu (11/2/2023) malam sekitar pukul 19.30 – 21.30 WIB melalui daring.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Melalui Divisi Sosial Politik Kebudayaan dan Kebijakan Publik serta Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, ICMI Kuningan mengundang berbagai narasumber untuk membahasnya.

Dengan diikuti 65 peserta, nampak hadir para pejabat dan pengamat sebagai narasumber, mulai dari Sekda Kuningan Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, Kepala BPKAD Dr Asep Taufikurohman, Legislator H Yudi Budiana SH dan Deki Zaenal Mutaqin.

Hadir juga, akademisi Dr Suwari Akhamdhian SH MH dan Dr Eman Sulaiman sebagai penanggap. Acara dimoderatori Ilham Ramdani.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kegaduhan masalah gagal bayar menjadi bola liar yang menjadi multi effect terhadap segala urusan masyarakat Kuningan. Terlebih munculnya pansus oleh legislatif seakan-akan bahwa ‘gagal bayar’ merupakan kegagalan tunggal yang dilakukan oleh eksekutif. Roda pemerintahan tentu tidak terlepas dari harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif. Kita tidak elok terjebak dalam muatan politik sesaat dan subjektif yang bermuara pada masalah daerah yang makin akut,” kata Ketua ICMI Nanan Abdul Manan M Pd.

ICMI, lanjutnya, terus berupaya dalam konteks penguatan narasi ilmiah untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah. Mempertemukan konsep dan narasi dari berbagai perspektif menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi penta heliks. Nanan berharap, dari diskusi bersama antara eksekutif, legislatif, akademisi, media, masyarakat, aktifis dan refresentasi bisa menemukan banyak alternatif solusi “gagal bayar” itu.

“Mari kita rawat Kuningan kita. ICMI siap membersamai untuk mencari solusi terbaik demi Kuningan Maju,” sebut Nanan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam diskusi tersebut, banyak poin yang disampaikan narasumber. Eksekutif, menjelaskan penyebab dan jumlah gagal bayar Pemda TA 2022 kemarin. Sementara, para penanggap cukup mengkritisi banyak pihak, baik eksekutif maupun legislatif

Berikut poin hasil diskusi Ngopi (Ngobrol Pikiran Bareng ICMI) :

Sekda : Dr Dian Rahmat Yanuar M.Si

Advertisement. Scroll to continue reading.
  1. Perubahan Peraturan dari Pemerintah Pusat membuat APBD tersendat-sendat
  2. Ekonomi (PAD yang tidak tercapai)
  3. Tahun lalu juga tunda bayar
  4. Pendapatan pusat terganggu. DAK (CPNS/P3K) & DAU turun
  5. Target April akan pembayaran bertahap disesuaikan keuangan daerah

Akademisi : Dr. Suawri Akhamdhian SH, MH

  1. Daerah lain juga mengalami gagal bayar, Kota Batam, Kab Legong
  2. Analisa Penyebab Gagal Bayar :
  • UU Keuangan Negara 17 2003 pasal 20 : APBD disetujui DPRD
  • Pasal 33 kepala daerah menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya 6 bln setelah diperiksa BPK
  • Pasal 35 kepala daerah melakukan penyimpangan pidana sesuai ketentuan
  • UU Pemerintahan Daerah pasal 149. Fungsi dprd pembuatan perda, penganggaran, pengawasan
  • Pansus/Hak Angket
  • UU Administrasi Pemerintahan Daerah : Azaz kecermatan (P.O.A.C), Azaz Kepentingan umum (Priority),
  • Rekomendasi : Perkuat perencana anggaran, Pengawasan, Efisiensi Pengeluaran, Tinjau Ulang Barjas based on priority.
  • Issue ini cukup mengganggu kondusifitas sosial politik.
  • Pansus jangan sampai mempermalukan DPRD

Penanggap : H. Yudi Budiana SH

  1. 2022 tidak bisa membayar (Gagal Bayar)
  2. Benar DPRD turut pembahasan. Tapi Teknokrat terdakang tidak utuh menyampaikan.
  3. Apa yang disampaikan dengan apa yang terealisasi tidak sesuai.
  4. Dewan membahas APBD dalam keterbatasan.
  5. Baru tahun ini gagal bayar yang begitu besar.
  6. DPRD melakukan Pengawasan kebijakan. Namun tidak ada pembahsan komprehensip terkait hal ini (gagal bayar) sehingga menyarankan pansus untuk mencari solusi.

Penanggap : Deki Zaenal M

  1. Kuningan tidak boleh mengikuti kabupaten lain yang gagal bayar
  2. Gagal bayar berpengaruh kepada regulasi keuangan yang ada di Kuningan dan berimplikasi kepada masyarakat umum
  3. Gagal bayar bukan hanya mengganggu sosial politik tapi juga perekonomian masyarakat
  4. Benar DPRD turut pembahasan tapi eksekusi adanya di eksekutif. Tapi di Banggar ketika bertemu dengan TAPD adanya prognosis 6 bulan tapi tahu-tahu gagal bayar.
  5. Postur APBD jauh dr kata ideal. Belum bisa menjangkau 1.2jt penduduk di 32 kecamatan
  6. Kami mendorong pansus untuk mencari akar permasalahan.
  7. Prediksi 2023 akan sedikit terganggu akibat gagal bayar.

Penanggap : Dr. Eman Sulaiman

  1. Gagal bayar ini apakah diketahui diakhir tahun atau bulan-bulan sblmnya ada tanda-tandanya ?
  2. Pansus akankah membantu pemerintah atau justru menghambat ?
  3. 94 M detilnya seperti apa ?
  4. Apakah hal ini terjadi akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya ?
  5. Menggunakan anggaran mana untuk membayar ?

Kepala BPKAD : Dr. Asep Taufikurohman

  1. Permendagri 64, Gagal bayar menjadi utang pemerintah
  2. Target pendapatan : PAD, Pendapatan Transfer (pusat & provinsi), Pendapatan daerah yang sah.
    2022 : 89.87 %
  • PAD : 62%
  • Pendapatan Transfer : 96 % (2.4 T hanya 2.3 T) sisa target 83M. Contoh DAU dr 1.1 T hanya tercapai 1.1 kurang 4.4 M
  • Gagal bayar 2022 adalah 94.1 M. Khusus TPP tidak gagal bayar karena 2022 tidak dianggarkan. Feb 2023 akan dibayarkan tpp & sertifikasi.
  • Permendagri 84 2022 tentang tata cara pengelolaan APBD 2023. Terjadi karena pembayaran menjadi utang harus melalui mekanisme sehingga sampai saat ini Pemda blm bisa melakukan pembayaran. Berikut 7 langkah mekanisme
  • 2022 melakukan inventarisasi atas belanja yang blm terealisasi
  • Mengcover 94.5 M ajuan dari 19 SKPD. Melakukan review kepada inspektorat untuk mengakui belanja yg gagal menjadi utang daerah yang bersifat mengikat & ditetapkan oleh Keputusan Bupati no 900/apts.174bpkad.
  • BPKAD mengubah perencanaan keuangan dengan azaz prioritas
  • Menetapkan penggeseran anggaran melalui ketetapan bupati. Perbub no 3 taun 2003.
  • Proses penatausahaan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah prediksi anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang akan lolos di Dapil 1 Kuningan’ tetap menempatkan PDIP sebagai partai pemenang. Di Dapil...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Forum Kyai dan Akademisi Kabupaten Kuningan Peduli Bangsa, angkat bicara dengan situasi dan kondisi politik nasional saat ini. Meneguhkan sikap, mereka...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca “ditinggal” 5 anggota DPRD Fraksi Gerindra mendukung H Rokhmat Ardiyan ke DPR RI, giliran Ketua DPC Gerindra Kuningan menunjukkan dukungannya....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wacana digulirkannya Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Kuningan ke Bupati/Pemkab atas desakan gabungan LSM/Ormas, ditanggapi oleh Wakil Bupati HM Ridho Suganda M...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Kabupaten Kuningan menggelar acara maulid nabi sekaligus ruqyah bagi kader-kader...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Kuningan melalui Divisi Riset dan Teknologi kembali menggelar Academic Discussion Club (ADC) episode ke-2,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Masuk akhir pekan, para wakil rakyat berangkat ke Bandung. Mereka hendak mengikuti bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas anggota dewan. Dari keterangan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) –  Kinerja Pemda Kabupaten Kuningan dianggap masih rendah. Hal itu disampaikan Fahruz Zaman Fadhly, salah satu narasumber dalam Academic Discussion Club yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Puluhan delman dan pasukan ojek online, nampak berangkat dari Kantor DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Kamis (11/5/2023) pagi ini. Kendaraan tradisional yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat rapat bersama para kontraktor yang tergabung dalam beberapa organisasi, Rabu (10/5/2023) siang, Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023 justru sempat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Advertisement