KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani SH MKn, berikan penjelasan terkait sorotan publik terhadap minimnya kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang digelar baru-baru ini.
Menurut Tuti, sebagian SKPD sebenarnya sempat hadir di awal kegiatan, namun ada beberapa yang harus menghadiri agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Jadi mereka hadir setengah kegiatan. Kebetulan kemarin memang sudah banyak sekali undangan yang harus mereka hadiri. Sebagian ada yang izin, namun tetap kami anggap bahwa Paripurna itu penting sebagai laporan,” ujarnya saat ditanya setelah menghadiri kegiatan BNN Kuningan, Kamis (26/6/2025).
Ia menambahkan, absennya Bupati Kuningan dalam forum resmi tersebut bukan karena mengabaikan tanggung jawab, melainkan sedang menjalankan tugas penting di luar daerah. Bupati dijadwalkan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama seluruh kepala daerah di Jakarta.
“Kebetulan kemarin Bapak (Bupati) ada keperluan penandatanganan MoU dengan seluruh kepala daerah di Jakarta, jadi mewakilkan kepada saya,” jelasnya.
Amih sapaan akrabnya, ia memastikan bahwa meskipun tidak sepenuhnya hadir dalam paripurna, para SKPD tetap menunjukkan dukungan terhadap jalannya pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
“Insya Allah para SKPD tetap mendukung kami berdua. Mereka juga memahami pentingnya forum seperti paripurna,” imbuhnya.
Sebelumnya, kehadiran para SKPD dalam rapat paripurna tersebut menjadi sorotan tajam dari organisasi mahasiswa, salah satunya PMII Cabang Kuningan, yang menilai absennya pejabat teknis sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik dan prinsip pemerintahan yang baik. (rizal/mgg)
