Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Adanya penandatanganan perjanjian perlindungan hukum, MoU, antara UPT Damkar Kuningan dengan kantor hukum Bambang Listi Law Firm, ternyata menjadi pertanyaan tersendiri. Pasalnya, UPT Damkar Satpol PP merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintahan daerah, dimana punya perlindungan hukum dari sub bag hukum pemda. Hal itu juga dibenarkan Kepala UPT Damkar MH Khadafi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua Gardah Kabupaten Kuningan yang juga sekretaris DPD Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia Kab. Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana SH, turut mengomentri kinerja Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan yang tengah menangani perkara dugaan korupsi, program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh oknum pejabat Diskatan. “Apabila kita melihat fakta yang terjadi dalam peristiwa hukum tersebut, tentu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum , namun seringkali dimasyarakat beredar opini bahwa hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa dinegeri ini, sedangkan mereka yang punya kekuasaan bisa seenaknya sendiri melanggar atau bahkan membuat aturan yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Investasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mensejahterakan masyarakat, karena dengan Investasi maka pendapatan masyarakat meningkat. Tantangan investasi adalah perizinan, mulai dari Izin Prisip, IMB, Izin Lokasi, Izin Iingkungan dan yang lainnya. Pemerintah pada dasarnya untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi maka melalui program Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi untuk mempermudah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Soal dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2013/2014 Kabupaten Kuningan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Setia Untung Arimuladi SH MHum menyebut, saat ini masih dilakukan proses kajian. Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejari Kuningan, diakui telah diterima oleh Kejati Jabar. “Oh iya laporan sudah masuk, kita … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Dalam menyikapi aksi penggeledahan yang menimpa kuwu Cimara Kecamatan Cibeureum, Wakil Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kuningan, Eddy Syukur, mengeluarkan pernyataan cukup menyentuh. Dia mengingatkan, rekomendasi kuwu itu menjadi syarat seseorang jadi PNS, polisi maupun TNI. “Syarat PNS, polisi atau tentara itu semua memerlukan rekomendasi kades. Jadi hargailah kades siapapun … Baca Selengkapnya