Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Disebut Tak Berintegritas, Asep: Itu Hak Publik Menilai

KUNINGAN (MASS) – Disebut tidak memiliki integritas oleh Rudi Iskandar, Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi menerima saran dan kritik dari masyarakat. Prinsipnya, sejak awal pihaknya melaksanakan tugas sesuai wewenang yang diberikan undang-undang.

“Munculnya ketidakpuasan, itu hak publik dalam menilai. Tentu kami sebagai bagian dari lembaga publik membuka diri, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan,” ucap Asfa, sapaan akrabnya.

Sebagai manusia biasa, dia mengakui perlu diingatkan terus-menerus. Namun Asfa berterima kasih apabila diterangkan secara spesifik dimana letak tidak berintegritasnya. Nanti hal itu akan dijadikan PR untuk melakukan perbaikan baik secara kelembagaan maupun personal.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sedangkan untuk penilaian formil, tentu kami juga punya atasan, KPU provinsi dan KPU RI, apakah kerja kami kurang maksimal atau seperti apa,” ujarnya.

Berbicara angka pada form C1 yang diduga berubah dari data awal, Asfa mengatakan, itu bagian dari tugasnya dalam melaksanakan proses realcount secara berjenjang. Tujuan rekapitulasi tersebut untuk sinkronisasi data. Itu dilakukan oleh PPK karena sekarang tidak ada rekap tingkat desa/kelurahan.

Basis pleno PPK, lanjutnya, yaitu form C1 berhologram yang diterima salinannya oleh saksi bermandat yang hadir di TPS. Bagi yang tidak mengutus saksi maka tidak mendapatkan salinan secara langsung, hanya berupa fotocopi dan catatan manual.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tentu sangat dimungkinkan terjadi pergeseran data dan angka sesuai dengan apa yang dilakukan penyelenggara bersama komponen yang hadir, seperti panwas, saksi parpol dan stakeholder lainnya,” papar Asfa.

baca juga: https://kuninganmass.com/politics/rudi-sebut-kpu-tak-berintegritas/

Proses itu sampai dilakukan pembukaan C1 plano, bahkan di beberapa TPS ada yang sampai melakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang tersebut dilakukan ketika didapati data yang tidak sinkron dan tidak ditemukan jalan keluarnya. Kecuali dengan membuka surat suara untuk dihitung ulang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Apa yang kami temui, jangankan C1 berhologram, C1 plano pun ada yang salah jumlah. Saya cek fotonya. Ternyata dijumlah itu 146, ditulis 145. Itu yang harus dibetulkan di tingkat PPK. Hukumnya wajib, karena kalau tidak dibetulkan maka membiarkan data salah,” jelasnya.

Dia berharap, dokumen data yang dibawa Fordem sesuai dengan data yang sudah disandingkan dengan data tingkat PPK. Diharapkan pula dokumen C1 sesuai dengan yang diterima saksi di TPS. Karena pernah terjadi, adanya dokumen yang beredar tapi ternyata tidak otentik.

Ketika masih ada kekeliruan di tingkat Pleno KPU, seperti pada saat Kecamatan Cimahi dan Sindangagung, maka dilakukan perbaikan. Kroscek data itu yang dimohonkan para pihak yang secara formal bagian dari rapat pleno. Asumsinya, temuan caleg atau saksi partai sudah disampaikan melalui bagian reprsentasinya masing-masing.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Setelah pleno kabupaten, tidak menutup kemungkinan pasca pleno pun masih terjadi kekeliruan. Sehingga itu dilakukan sinkronisasi di tingkat provinsi, bahkan sampai KPU RI. Asfa menjelaskan, proses rekap berjenjang ini diatur PKPU 4/2019.

Kaitan dengan rekruitmen petugas KPPS, ia mengungkapkan, dalam waktu beberapa hari pihaknya harus merekrut lebih dari 26 ribu orang, secara serentak. Karena rekruitmen diawali oleh Pengawas TPS (PTPS), tidak sedikit dari orang mumpuni di desa yang nyebrang ke PTPS.

“Pikiran masyarakat itu kan sederhana. Ketimbang kerja berat dengan honor yang biasa, lebih baik nyari kerja lain yang bebannya ringan tapi dengan honor aman,” ungkap Asfa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Setelah terekrut petugas KPPS, mereka harus dibimtek dengan waktu dan anggaran yang terbatas. Meski anggaran nasional triliunan, dia mengatakan, kalau dihitung indeks per kabupaten, per pemilih atau per penyelenggara, menurutnya tidak rasional.

Dalam menanggapi pernyataan elit politik yang diduga menuding KPU bermain, Asfa memandang perlu untuk melakukan konfirmasi. Hal itu akan dilakukan dengan waktu yang tepat, tanpa harus mengganggu tahapan pemilu yang menjadi skala prioritas. (deden/bersambung)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang Rabu (14/2024), Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan menyoroti...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisioner KPU Kuningan periode 2023-2028, resmi diumumkan oleh KPU RI, Jumat (29/12/2023) pagi ini. Hasilnya, tersisa 1 incumbent di jajaran komisioner....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisioner KPU Kabupaten Kuningan masa jabatannya berakhir pada Minggu (24/12/2023) kemarin. Namun, sampai berita ini ditulis, hasil seleksi untuk komisioner KPU...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Untuk Pemilu 2024 nanti, KPU Kuningan membuka rekrutment menjadi anggota KPPS yang nanti akan bekerja di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tahapan kampanye Pemilu 2024, baik Capres-cawapres maupun Caleg mulai dari tingkat daerah, provinsi, nasional sampai DPD, mulai dibuka hari ini, Selasa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dua incumbent lolos 10 besar seleksi komisioner KPU Kabupaten Kuningan. Keduanya, adalah Dudung Abdu Salam M Pd, dan Asep Budi Hartono...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Masa pengajuan penceramatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk Pemilu 2024 telah usai. Hal itu menyusul telah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada pekan pertama bulan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menerjunkan ribuan badan adhocnya, (PPK-PPS) untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dengan membawa pasukan milenial yang tergabung dalam Generasi Biru Kuningan (GBK), DPD Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Kuningan secara resmi mengajukan daftar...

Politics

KUNINGN (MASS) – KPU Kuningan mengapresiasi langkah Jamparing Research yang telah melakukan riset dan merilis hasil surveinya pada Sabtu 18 Maret 2023. Meski dibesut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan meminta KPU untuk tidak melakukan pelantikan PPS terlebih dahulu. Pasalnya, belasan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang tersebar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah ditetapkannya 24 partai politik yang lolos pendaftaran di tingkat pusat, parpol harus melewati tahapan verifikasi keanggotaan. Tahapan itu, dilakukan sampai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tahapan Pemilu (pemilihan umum) tahun 2024 sudah dimulai. Agenda terdekatnya adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dalam rentan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan akan menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) peluncuran tahapan Pemilu 2024, pada Selasa malam 14 Juni...

Inspiration

KUNINGAN (MASS) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kuningan, mengadakan launching pogram Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). DP3 merupakan sebagai salah satu program...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka menguatkan konsolidasi demokrasi pasca helatan pemilu serentak 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020, komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS)- Setelah pada tanggal 2 Juli 2020 KPU Kuningan mendapatkan penghargaan terbaik Pertama non penyelenggaran pemilihan serentak 2020, raihan prestasi serupa juga kembai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski tidak ada tahapan pemilihan, KPU Kabupaten Kuningan tetap aktif melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB). Lembaga penyelenggara pemilu tersebut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pembagian Daerah Pemilihan di Kabupaten Kuningan sampai sekarang masih berlaku sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dan Pimpinan DPRD Kuningan menggelar Rapat Koordinasi, Selasa (21/7/2020). Rakor berlangsung di ruang BAMUS DPRD...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan terus melakukan berbagai langkah evaluasi Pemilu 2019. Salah satu hasil evaluasi yang jadi perhatian adalah masih ada pemilih...

Government

KUNINGAN (MASS) – Virus corona menjadi musuh bersama, sehingga berbagai upaya dilakukan agar bisa memutus mata rantai penyebaran. Work From Home salah upaya pencegahan...

Social Culture

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan pengurus komisariat HMI di Kuningan yang menyebut-nyebut adanya dugaan intervensi oknum komisioner KPU, tidak ditanggapi oleh Ketua KPU Kuningan, Asep...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kepastian soal bisa atau tidaknya H Acep Purnama mencalonkan bupati di pilkada 2023 atau 2024, tidak dapat diperoleh dari KPU Kuningan....

Politics

KUNINGAN  (MASS) – Sebanyak 17.830 kotak suara Pemilu 2019 yang tersimpan di Gudang Sistem Resi Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi dibongkar oleh Komisi Pemilihan Umum...

Education

KUNINGAN (MASS)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan sosialisasi di Universitas Kuningan (Uniku) dengan...

Village

KUNINGAN (MASS) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kuningan akan digelar pada Minggu 3 November 2019. Berdasarkan data yang dikutip dari http://info.pilkades.online...

Politics

KUNINGAN (MASS)- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada  menggelar rapat evaluasi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan dihelat ...

Advertisement