Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Pertemuan Ketua Dewan di Warung Sate Kurang Etis

KUNINGAN (MASS) – Kendati pertemuan antara Ketua Dewan dengan jajaran pengusaha pasir yang berlangsung di Warung sate Cihideung Hilir tidak dapat dikatagorikan melanggar norma hukum ataupun perundangan yang berlaku, tapi dinilai kurang etis.

“Karena dalam kapasitasnya sebagai ketua Wakil Rakyat yang mengklaim dirinya sebagai fasilitator dalam penyelesaian harga pasir sangat tidak elok ketika melakukan “makan bareng” dengan salah satu pihak saja. Lain halnya jika agenda makan bareng tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak, yakni pengusaha dan perwakilan dari para supir,” ujar Ketua F-Tekkad, Soejarwo, Rabu (17/6/2020).

Walaupun dalam agenda “nyate” tersebut murni sebagai acara makan, imbuhnya, tidak mustahil akan memunculkan praduga “miring” dari masyarakat. Dan yang patut disesalkan, ketika seorang ketua dewan melakukan pertemuan yang dikemas dalam acara “nyate” tidak ada pimpinan atau anggota dewan lain yang menyertainya.

“Padahal siapapun paham, jika kepemimpinan di lembaga Legislatif sifatnya kolektif kolegial, tidak menganut rezim atasan-bawahan,” ucap pria yang kerap disapa mang Ewo itu.

Dinamika yang mengarah kepada “hingar bingar” yang akhir-akhir ini mewarnai Lembaga Legislatif Kabupaten Kuningan, lanjut dia, seharusnya menjadi pembelajaran tersendiri bagi mereka yang dipercaya sebagai pimpinan dewan. Bukan sebaliknya, masyarakat senantiasa disuguhi “tontonan” kegaduhan di lembaga yang anggotanya menyandang predikat sosok Yang Terhormat.

Lebih jauh, ia pun berbicara soal pembelian sembako yang diduga terdapat kelebihan.

“Kegaduhan pembagian kelebihan pembelian sembako yang kabarnya beramai-ramai ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan alasan yang kurang jelas beberapa waktu lalu, hingga kini masih menjadi misteri bagi masyarakat terkait “nasib” dana yang ditolak tersebut. Apakah akan dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran nanti, atau memang akhirnya “diterima” oleh mereka yang sempat menolaknya?,” ungkap Jarwo.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Jika tak ada penjelasan yang gamblang dari Lembaga Legislatif, menurutnya, tentu akan memunculkan berbagai asumsi liar yang tidak mustahil akan merugikan kredibilitas Lembaga Legislatif Kuningan. (deden)

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dikabulkannya gugatan Nuzul Rachdy di PTUN Bandung berkonsekuensi pada pemenuhan janji sejumlah anggota DPRD Kuningan tempo hari. Terutama menyangkut kesiapan mundur...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah memakan waktu berbulan-bulan lamanya, PTUN Bandung akhirnya mengeluarkan putusan kaitan kasus diksi limbah, Senin (12/4/2021). Majelis hakim ternayata mengabulkan gugatan...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Pada awal bulan April ini, menjelang bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi harga cabai naik hingga Rp55 ribu per Kamis...

Government

KUNINGAN (MASS) – Penyegelan bangunan baru yang direncanakan untuk pengembangan bisnis kuliner ‘Ali Action’ mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Ia meminta...

Advertisement