Minimarket Politik
KUNINGAN (Mass) – Demi peningkatan mutu belajar siswa, SMPN 6 Kuningan mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dikemas dengan lounching bertajuk Spensix Reading Challenge. Program GLS yang digagas Disdikpora bekerjasama dengan USAID Prioritas itu, ingin mendorong lebih banyak sekolah agar menerapkan program GLS tersebut. “Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya launching gerakan literasi sekolah ini. Apalagi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Sidang senat terbuka sekaligus penandatanganan Pakta integritas calon Rektor Universitas Kuningan (Uniku) resmi digelar Panitia Pemilihan Rektor (PPR) di Gedung Student Center Iman Hidayat Uniku baru-baru ini. Acara dihadiri langsung Ketua Dewan Pembina YPSAK Drs Djuhari Karnawisastra MPd, Ketua Pengawas YPSAK Dodo Sutjarda SH, Ketua Pengurus YPSAK Drs Uri Syam SH MH, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Secara serentak, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU) memberikan penyuluhan massal HIV-AIDS kepada sekitar 26.000 peserta. Jumlah itu melebihi target dari awalnya hanya sekitar 20.000 orang, yang disebar keseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kuningan. Langkah STIKKU ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Aids Sedunia, dengan menerjunkan tim penyuluh STIKKU sebanyak 1.200 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat kunjungan para pejabat diplomat konsuler dan pejabat perbantuan Ditjen Amerika dan Eropa serta Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI di Pendopo Pemkab Kuningan kemarin, Jumat (2/12). Kunjungan para pejabat Kemenlu RI itu disambut langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH didampingi sejumlah pejabat pemerintahan terkait. Bupati … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan khususnya pimpinan DPRD saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi terkait tiga fungsi DPRD. Ketiga fungsi yakni legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan dilakukan selama lima hari, sekaligus dengan sosialisasi lima Perda baru. Agenda sosialisasi itu dilakukan di beberapa kecamatan seperti kantor Kecamatan Jalaksana, Kramatmulya, Cilimus, dan Kecamatan Cigandamekar dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Pasca diputuskannya Dede Sembada (Desem) sebagai Wakil Bupati Kuningan pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Rana Suparman SSos menginginkan agar Desem segera dilantik. Sebab, adanya seorang wakil bupati bisa membantu kinerja bupati dalam menjalankan pemerintahannya. “Kita menginginkan agar Pak Dede Sembada segera dilantik menjadi Wakil Bupati. Beliau nanti bisa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH resmi dilantik menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kuningan oleh Ketua PMI Provinsi Jabar Irjen Pol (Purn) Adang Rohyana di Pendopo Pemkab Kuningan, Rabu (30/11). Pelantikan Bupati Acep besera jajaran pengurusnya itu, disaksikan langsung Kapolres AKBP M Syahduddi SIK MSi, Dandim Letkol Inf Arief … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Tak kurang dari 1000 warga Kabupaten Kuningan baik pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh agama, perangkat desa, TNI, Polri hingga PNS di lingkungan Pemkab Kuningan mengikuti acara apel nasional Nusantara Bersatu di Stadion Mashud Wisnusaputra Kuningan, Rabu (30/11). Upacara yang dipimpin tokoh masyarakat H Ade Petruk itu, dimulai pukul 09.00 WIB dengan dihadiri … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos merasa prihatin, dengan tingkat kehadiran pejabat eksekutif yang masih minim dalam rapat sidang paripurna DPRD Kuningan. Rana berharap, agar Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH bisa menghimbau para bawahannya untuk hadir di setiap sidang paripurna DPRD Kuningan. “Kalau stake holdernya saja tidak hadir, maka mereka … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Pengesahan empat Raperda soal desa terpaksa ditunda DPRD Kabupaten Kuningan akibat minimnya tingkat kehadiran pejabat eksekutif, khususnya leading sektor Perda tersebut. Langkah itu diambil para anggota dewan, setelah munculnya interupsi dari sejumlah pimpinan Fraksi DPRD agar pengesahan Perda ditunda. Keempat Raperda yang ditunda pengesahannya yaitu Pembentukan Penggabungan Penghapusan dan Perubahan Status Desa … Baca Selengkapnya