KUNINGAN (MASS) – Komisi IV DPRD Kab.Kuningan yang membidangi kesejahteraan sosial harus berperan penting dalam penanganan miskin extream, karena miskin ekstrem ini tidak luput dari pada kesejahteraan, maka yang perlu saya tanyakan saat ini adalah peran apa yang sudah dilaksanakan oleh komisi IV DPRD kab.Kuningan. apakah mereka acuh terhadap miskin ekstrem yang menimpa kuningan ? Tentu sebagai pejabat yang diberikan kewenangan langsung oleh rakyat tidak bisa diam.
Dengan angka kemiskinan 6,36% dari jumlah penduduk kurang lebih 1,1 juta, berarti ada sekitar 69.090 jiwa. Hal ini menjadi perhatian dari pemerintahan pusat sehingga memberikan arahan kepada bupati kuningan untuk segera menyelesaikan miskin extrim, yang pertama dengan memperbaiki dari aspek kebijakan, yang kedua dengan data yang faktual dan konkrit.
Komisi IV DPRD Kab Kuningan ini harus berperan penting dalam hal ini, karena sesuai tupoksinya sebagai perwakilan rakyat, apa mungkin mereka pun tidak tahu data 69,090 jiwa itu ada diwilayah mana saja bahkan orang nya siapa saja yang terhitung dalam data itu ?, bagaimana pengentasan miskin ekstrem ini kalau datanya tidak konkrit, jelas tidak akan tepat sasaran.
Sebagai fungsi dewan yaitu pengawasan, legislasi dan budgeting, harusnya memaksimalkan langkah yang perlu dilakukan dalam menangani miskin ekstrem, namun malah terkesan diam saja karena selama ini saya perhatikan ketua komisinyapun tidak ada tanggapan soal miskin ekstrem ini. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh masyarakat dan para aktivis untuk mendorong kinerja komisi IV agar lebih maksimal dan semakin dicintai masyarakat Kuningan,
Saya harap komisi IV ini bisa lebih optimal ikut andil dan bahkan sebagai pelopor dalam menangani miskin extream karena miskin ekstrem dan kesejahteraan sosial bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga perlu ditanggapi dengan serius.
Apalagi dengan adanya berita hari ini bahwa Kuningan masuk 5 besar pengangguran tertinggi di jawa barat, data yang dikeluarkan oleh BPS Jabar menembus angka 63.377 orang ini bukan angka yang kecil sehingga tidak ditanggapi dengan serius, dengan adanya inipun dapat kemungkinan angka miskin ekstrem Kabupaten Kuningan naik, maka dari itu saya harap komisi IV yang membidangi kesejahteraan sosial ini mampu mengoptimalisasikan kinerja ditengah-tengah kesulitannya masyarakat dalam bertahan hidup.
DPRD pun khususnya komisi IV harus mampu bersinergi dengan mitra kerja eksekutif bahkan dengan desa, kelurahan serta organisasi organisasi control sosial agar ada sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam mengentaskan kemiskinan.
Demi tercapainya cita-cita bung Karno dalam Trisakti-nya yang salah satunya adalah berdikari dibidang ekonomi, perlu adanya pengoptimalisasian kinerja dewan khususnya di komisi IV ini yang sesuai dengan kondisi saat ini menjadi motor penggerak dan di harapkan mampu melibatkan element element lain, sehingga Kuningan mempunyai kekuatan besar untuk mengentaskan kemiskinan.
Penulis : Cheppy Rully Prahara S.H
Sekjen GMNI Cabang Kuningan 2018-2019
Saat ini aktif sebagai pengurus DPP GMNI
